Kuasa Hukum Bantah Galang Donasi untuk Bayar Denda Habib Rizieq

Suara.com - Tim kuasa hukum meluruskan kabar bohong soal adanya penggalangan donasi untuk membantu denda Habib Rizieq Shihab, yang diputuskan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis (27/5/2021).

Mereka menegaskan tidak pernah menggalang donasi untuk membantu denda yang diterapkan Rizieq. 

Salah satu tim kuasa hukum Rizieq, Ichwan Tuankotta, membagikan sebuah informasi yang disebutkannya beredar di media sosial.

Dalam informasi itu dikatakan 'Ayo, galang dana umat. Koin keadilan untuk revolusi akhlak. Untuk bayar denda sesuai putusan pengadilan. Satu rekening tim kuasa hukum'. 

Ichwan menegaskan kalau kabar tersebut tidak benar.

"Hoaks," kata Ichwan saat dikonfirmasi Suara.com, Kamis malam. 

"Kuasa hukum HRS dan kawan-kawan tidak pernah buka rekening atau donasi buat apa pun terkait kepentingan HRS dan kawan-kawan," tegasnya. 

Sebelumnya, Habib Rizieq Shihab dijatuhi denda sebesar Rp 20 juta dalam sidang putusan kasus kerumunan Megamendung oleh Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Vonis Habib Rizieq ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta Habib Rizieq divonis 10 bulan penjara.

Baca Juga: Divonis 8 Bulan Penjara, Habib Rizieq Bakal Bebas Juli Mendatang

"Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan," kata Ketua Majelis Hakim Suparman Nyompa yang membacakan vonis dalam sidang.

Majelis hakim justru kemudian memvonis Rizieq hanya dengan hukuman pidana denda sebesar Rp20 juta.

"Kedua, menjatuhkan pidana dengan pidana denda sebesar 20 juta apabila tak dibayar maka akan diganti dengan hukuman pidana penjara selama 5 bulan," katanya.

Sebelumnya salah satu hakim anggota menimbang kalau penjatuhan hukuman pidana penjara terhadap Rizieq tidak berlaku. Pasalnya Rizieq disebut kesalahannya di Megamendung dibuat tidak sengaja.

Majelis hakim juga menolak atau tak sependapat dengan nota pembelaan atau pledoi Rizieq atas tuntutan yang dijatuhkan jaksa penuntut umum begitu pun dengan pledoi dari kuasa hukum terdakwa.

Pada agenda pledoi atau pembacaan nota pembelaan atas tuntutan, Rizieq meminta dibebaskan secara murni dalam kasus pelanggaran protokol kesehatan di Megamendung.

Rizieq dalam pledoinya, menilai kalau dakwaan pasal Pasal 93 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, atas kerumunan di Megamendung tidak relevan. Pasalnya ia mengklaim semua terjadi secara spontan.

"Selain itu terdakwa tidak pernah mengundang atau mengajak masyarakat berkerumun di Megamendung, dan terdakwa juga tidak pernah menghalangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan," kata Rizieq saat bacakan pledoinya.