Suara.com - Elektabilitas Partai Golkar hanya bertengger di urutan keenam dalam hasil survei terbaru yang dirilis lembaga survei Charta Politika Indonesia. Jika dilihat hal ini Golkar alami penurunan usai perolehan suara di Pemilu 2019.
Menanggapi hal itu Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily bicara soal adanya efek penerapan PPKM Darurat selama beberapa minggu terakhir.
Menurutnya, imbas PPKM menyebabkan ekonomi terganggu sehingga hasil survei tersebut pun mengatakan ada penurunan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Joko Widodo. Hal itu dianggap berimbas terhadap elektoral parpol koalisi pemerintahan.
"Partai-partai yang selama ini diasosiasikan sebagai pendukung kuat pemerintah ikut terkena imbasnya. Buktinya, menurut Charta Politika bukan hanya Golkar yang turun, tapi PDI Perjuangan dan NasDem juga turun," kata Ace kepada wartawan, Jumat (13/8/2021).
Ace mengatakan, adanya hasil survei tersebut justru menunjukkan dinamika elektoral yang wajar. Ia mengatakan, seandainya survei Charta dilakukan pada periode saat ini, di mana pembatasan mulai dilonggarkan ada kemungkinan elektabilitas partainya juga akan naik.
"Saya yakin kepercayaan terhadap Presiden akan kembali meningkat. Dan Partai Golkar sebagai pendukung utama pemerintah akan kembali meningkat elektabilitasnya," tuturnya.
Elektabilitas Parpol
Sebelumnya, Lembaga survei Charta Politika Indonesia kembali merilis hasil survei terbarunya terkait elektabilitas partai politik. Hasilnya PDIP masih bertengger di urutan teratas kemudian disusul Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya, menjelaskan, bahwa survei dilakukan dengan pertanyaan 'seandainya pemilihan anggota DPR RI dilakukan hari ini, partai politik yang kamu pilih". Hasilnya PDIP mendapat elektabilitas teratas dengan 22,8 persen, Gerindra 17,5 persen, PKB dengan 9,4 persen.
Baca Juga: Elektabilitas Puan di Posisi Buncit, PDIP: Pasang Baliho Bukan Kepentingan Elektoral
"Pada elektabilitas partai politik PDIP masih menempati urutan teratas jika pemilihan anggota DPR RI dilaksanakan hari ini," kata Yunarto dalam paparannya yang disiarkan secara daring, Kamis (12/8/2021).
Sementara itu Yunarto melanjutkan, dalam survei urutan keempat ada PKS 6,8 persen, Demokrat dengan 6,6 persen, lalu Golkar dengan angka yang sama 6,6 persen, kemudian Nasdem dengan 4,8 persen.
Adapun partai yang tak mencapai ambang batas lolos ke parlemen yakni PPP yang hanya memperoleh 2,3 persen, PAN 1,7 persen, PSI 1,2 persen, Perindo 0,7 persen, lalu Gelora 0,3 persen, Hanura dengan angka serupa 0,3 persen.
Ada juga partai baru yakni Partai Ummat 0,2 persen, kemudian untuk sisanya PKPI, PBB dan Berkarya hanya memperoleh 0,1 persen. 18,5 persen tidak tahu dan tidak menjawab.
Berita Terkait
-
Heboh Lomba BPIP Hormat Bendera Menurut Islam, Legislator Golkar: Temanya Bagus kok
-
Masuk 3 Besar Partai Tinggi Elektabilitas, PKB Berniat Geser Gerindra dan Menang Pemilu
-
10 Urutan Elektabilitas Capres versi Survei, Baliho Tak Mempengaruhi
-
Charta Politika: PDIP, Gerindra dan PKB Tiga Partai Teratas Jika Pileg Digelar Hari Ini
Terpopuler
- Resmi Dibuka, Pusat Belanja Baru Ini Hadirkan Promo Menarik untuk Pengunjung
- Kenapa Motor Yamaha RX-King Banyak Dicari? Motor yang Dinaiki Gary Iskak saat Kecelakaan
- 7 Rekomendasi Motor Paling Tangguh Terjang Banjir, Andalan saat Musim Hujan
- 5 Shio Paling Beruntung di 1 Desember 2025, Awal Bulan Hoki Maksimal
- Ke Mana Saja Rp26 Triliun Dana Transfer Pusat Mengalir di Sulawesi Selatan?
Pilihan
-
6 Mobil Turbo Bekas untuk Performa Buas di Bawah Rp 250 Juta, Cocok untuk Pecinta Kecepatan
-
OPEC Tahan Produksi, Harga Minyak Dunia Tetap Kokoh di Pasar Asia
-
Menteri UMKM Sebut Produk Tak Bermerek Lebih Berbahaya dari Thrifting: Tak Terlihat tapi Mendominasi
-
Telkom Siapkan Anak Usaha Terbarunya infraNexia, Targetkan Selesai pada 2026
-
Ironi di Kandang Sendiri: UMKM Wajib Sertifikasi Lengkap, Barang China Masuk Bebas?
Terkini
-
Kisah Pria Sampai Sewa Alat Berat Sendiri, Demi Temukan Jasad Ibu yang Tertimbun Longsor di Agam
-
Ratusan Nyawa Melayang, Mengapa Status Bencana Nasional Masih Menggantung?
-
Komisi III DPR: Reformasi Polri Harus Kultural, Bukan Struktural
-
Said Didu Bongkar Sejarah IMIP: Dari Deal SBYXi Jinping hingga Dugaan Siasat Izin
-
Tok! Komisi III DPR-Pemerintah Sepakat Bawa RUU Penyesuaian Pidana ke Paripurna
-
Gudang Narkoba dan Senpi di Apartemen Mewah Tangerang Terbongkar, 'Koleksi' Pelaku Bikin Ngeri
-
Usai Diperiksa KPK, Ridwan Kamil Akui Ada Aliran Uang ke Lisa Mariana: Konteksnya Pemerasan
-
Awardee LPDP PK 2025 Gelar Berani Bermimpi untuk Dorong Akses Pendidikan bagi Anak Muda
-
Kemenhut Klarifikasi Pernyataan Bupati Tapsel: Tidak Satupun Izin Penebangan Kayu Sejak Juli 2025
-
Bareskrim Buru 'Hantu' di Balik Tumpukan Kayu Gelondongan Banjir Dahsyat Sumatra