Kemendes PDTT Tangani Kemiskinan Ekstrem di 35 Kabupaten/Kota, Ini Strateginya

Suara.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar menghadiri Rapat Pleno Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), dengan agenda Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrim secara virtual, Jakarta, Rabu (25/8/2021).

Dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin ini, Halim menjelaskan, tahun ini, Kemendes PDTT melakukan pendampingan pemutakhiran data desa berbasis SDGs Desa, agar memiliki data mikro tentang kemiskinan, kesehatan, pendidikan dan poin yang ada di SDGs Desa.

Terkait penurunan jumlah kemiskinan ekstrem di 35 kabupaten/kota yang ditetapkan oleh wapres, Kemendes PDTT juga sedang konsolidasi data secara mikro per desa hingga bisa ditentukan desa yang menjadi prioritas.

Halim kemudian memaparkan simulasi penanganan, dengan contoh Kabupaten Banyumas yang memiliki Kepala Keluarga (KK) miskin ekstrem, yaitu sebanyak 10.718 KK atau 43.946 jiwa di 301 desa di 23 kecamatan. Ada lima hal yang diupayakan untuk tangani KK Miskin Ekstrem.

Pertama, pengurangan pengeluaran dalam bentuk Gerakan Asupan Kalori Harian, Bedah Rumah, cek kesehatan oleh posyandu, BPJS Kesehatan dan beasiswa. Point kedua, peningkatan pendapatan, pada level desa mengandalkan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) yang menjadi fokus utama tangani keluarga miskin ekstrem, kemudian Bantuan Lngsung Tunai (BLT) Dana Desa, penguatan BUMDes dan program pemberdayaan.

Ketiga, pembangunan kewilayahan yang terdiri sanitasi permukiman keluarga miskin dan miskin ekstrem, kemudian sarana dan prasarana transportasi permukiman keluarga miskin dan miskin ekstrim. Keempat, pendampingan desa dengan fokus RKPDes dan APBDes untuk penanganan warga miskin dan miskin ekstrem sesuai dengan RPJMN 2020-2024, kemudian pendampingan kepada keluarga miskin dan miskin ekstrem.

"Point kelima, kelembagaan berupa penguatan posyandu untuk keterpaduan layanan sosial dasar karena fungsi Posyandu sudah melebar," kata Halim.

Ia memberikan simulasi penanganan kemiskinan ekstrem dengan sampel Kabupaten Banyumas. Sesuai dengan data Badan Pusat Statistik (BPS), garis kemiskinan desa setara 2.100 kkal/kapita/hari atau setara Rp 450.185/bulan atau setara Rp 15.006/kapita/hari.

Jumlah warga miskin ekstrem di Banyumas sebanyak 43.946 jiwa di 301 desa. Jika dibagi rata-rata, ada 146 jiwa/desa, sedang jumlah KK di 301 desa, maka jumlahnya 10.718 KKdengan rata-rata 37 KK/desa.

Baca Juga: Berpakaian Adat Dayak, Mendes PDTT Hadiri Upacara HUT Kemerdekaan secara Virtual

Gus Halim, sapaan akrabnya mengatakan, Gerakan Asupan Kalori Harian untuk 43.946 jiwa di 301 desa atau 146 jiwa per desa membutuhkan Rp 2.190.876/hari/desa, setara Rp65.726.280/bulan/desa.

"Kebutuhan ini dicukupi dengan Gerakan Asupan Kalori Harian oleh warga desa yang berkecukupan, gerakan gotong royong lainnya, BLT Dana Desa atau PKTD dan bantuan sosial lainnya, hingga menyelesaikan asupan kalori ini bukan hal yang rumit karena datanya mikro," kata Doktor Honoris Causadari UNY ini.

Kemudian Bedah Rumah tahun 2021 untuk keluarga miskin ekstrem diberikan untuk 37 rumah, maka dibutuhkan senilai Rp370 juta. Anggaran ini bisa diperoleh dari kolaborasi Dana Desa, APBD dan APBN.

Penanganan warga miskin dan miskin ekstrem dilaksanakan oleh kelembagaan posyandu yang disebut dengan Posyandu Kesejahteraan. Dasa pemikirannya, posyandu sudah sangat familiar. Posyandu tercatat 660.116 unit, atau rata-rata 9 pos per desa.

Posyandu mengalami pengembangan peran, seperti Posyandu Remaja, Posyandu Lansia, Posyandu ODGJ, Posyandu TB Paru, dan lainnya. Tingkat partisipasi masyarakat di posyandu tinggi di 70.086 desa sebesar 93 persen.

"Jika kita selesaikan sekian desa di tingkat kabupaten dan provinsi, maka saya yakin, target kemiskinan 0 persen di 2024 pasti tercapai," kata mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.

Gus Halim mengatakan, Kemendes PDTT telah konsolidasi data kemiskinan ekstrem by name by address di 35 kabupaten/kota di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua Barat dan Papua.