Suara.com - Taliban menuntut hak bicara di Sidang Umum PBB. Namun pengakuan internasional bagi Emirat Islam Afganistan harus dinegosiasikan secara langsung lewat jalur diplomasi. Bagaimana sikap adidaya dunia terhadap para talib?
Hingga penghujung Sidang Umum PBB di New York, Amerika Serikat, Taliban belum juga mendapat undangan mewakili Afganistan.
Kelompok etnis Pashtun itu sempat mengirimkan surat kepada Sekretaris Jendral Antonio Guterres, Senin silam, dan meminta Amir Khan Muttaqi "agar diizinkan berpartisipasi."
Permintaan itu sedianya dibahas dalam sebuah komite khusus yang beranggotakan Amerika Serikat, Rusia dan Cina. Namun kepada AFP, seorang diplomat senior PBB mengklaim pertemuan tersebut dibatalkan.
Dia mengatakan permintaan Taliban datang "terlalu telat." Akibatnya PBB hanya mengizinkan Ghulam Isaczai yang diangkat oleh pemerintahan sebelumnya sebagai wakil resmi Afganistan.
Penolakan di New York memaksa Taliban menggunakan jalur diplomasi untuk mendapat pengakuan PBB.
Artinya, Taliban harus melobi sebanyak mungkin negara anggota. Tapi bagaimana sikap mereka terhadap penguasa baru Afganistan itu? Berikut rangkumannya.
Jerman
Sudah sejak akhir Agustus silam, Menteri Luar Negeri Jerman, Heiko Maas, sudah menegaskan hubungan diplomasi tidak harus diawali pengakuan terhadap Emirat Islam Afganistan.
Baca Juga: Taliban Larang Para Tukang Cukur Memotong Janggut
"Jika secara politis dan keamanan dimungkinkan, maka Jerman akan kembali membuka kedutaannya di Kabul," kata Maas usai berbicara dengan perwakilan Taliban di Qatar.
"Saat ini bukan saatnya untuk meributkan pengakuan kedaulatan, melainkan mencari solusi untuk masalah-masalah praktis."
Di antara masalah pelik itu termasuk proses evakuasi warga Afganistan yang bekerja untuk pemerintah, LSM atau media-media Jerman.
Maas menjanjikan kucuran dana bantuan sebesar 500 juta Euro untuk membantu situasi pengungsi Afganistan di Asia Tengah.
Secara umum, kebijakan Jerman di Afganistan akan selaras dengan haluan yang sudah disepakati di Eropa. Uni Eropa Awal September lalu, menteri-menteri luar negeri UE menyepakati kerangka kerja untuk menampung pengungsi Afganistan.
Hingga 2022, Brussels menganggarkan dana sebesar 300 juta Euro yang sebagian besarnya dibiayai Jerman.
Berita Terkait
-
Tinggi 2,33 Meter, Olivier Rioux Catat Rekor sebagai Pebasket Tertinggi dalam Sejarah NCAA
-
Historis Harga Bitcoin Naik 96 Persen Pasca Pembatalan Shutdown Pemerintah AS
-
Rupiah Diprediksi Menguat, Analis Ungkap Efek Besar Akhir Shutdown AS ke Indonesia
-
Shutdown Pemerintah Amerika Serikat, Ribuan Penerbangan Terhenti
-
Perang Dagang Makin Panas! Amerika Serikat Resmi Larang Chip Nvidia ke China
Terpopuler
- 6 HP RAM 8 GB Paling Murah dengan Spesifikasi Gaming, Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Tablet Snapdragon Mulai Rp1 Jutaan, Cocok untuk Pekerja Kantoran
- 7 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki Terbaik Budget Pekerja yang Naik Kendaraan Umum
- 7 Rekomendasi Body Lotion dengan SPF 50 untuk Usia 40 Tahun ke Atas
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Video Brutal Latja SPN Polda NTT Bocor, Dua Siswa Dipukuli Senior Bikin Publik Murka
-
Rolas Sitinjak: Kriminalisasi Busuk dalam Kasus Tambang Ilegal PT Position, Polisi Pun Jadi Korban
-
Menkeu Purbaya Ungkap Ada K/L yang Balikin Duit Rp3,5 T Gara-Gara Tak Sanggup Belanja!
-
Vinfast Serius Garap Pasar Indonesia, Ini Strategi di Tengah Gempuran Mobil China
-
Minta Restu Merger, GoTo dan Grab Tawarkan 'Saham Emas' ke Danantara
Terkini
-
Mafindo Ungkap Potensi Tantangan Pemilu 2029, dari AI hingga Isu SARA
-
Bilateral di Istana Merdeka, Prabowo dan Raja Abdullah II Kenang Masa Persahabatan di Yordania
-
August Curhat Kena Serangan Personal Imbas Keputusan KPU soal Dokumen Persyaratan yang Dikecualikan
-
Di Hadapan Prabowo, Raja Yordania Kutuk Ledakan di SMAN 72 Jakarta, Sebut Serangan Mengerikan
-
Usai Disanksi DKPP, Anggota KPU Curhat Soal Beredarnya Gambar AI Lagi Naik Private Jet
-
Dua Resep Kunci Masa Depan Media Lokal dari BMS 2025: Inovasi Bisnis dan Relevansi Konten
-
Soal Penentuan UMP Jakarta 2026, Pemprov DKI Tunggu Pedoman Kemnaker
-
20 Warga Masih Hilang, Pemprov Jateng Fokuskan Pencarian Korban Longsor Cilacap
-
Gagasan Green Democracy Ketua DPD RI Jadi Perhatian Delegasi Negara Asing di COP30 Brasil
-
Mensos Ungkap Alasan Rencana Digitalisasi Bansos: Kurangi Interaksi Manusia Agar Bantuan Tak Disunat