Suara.com - Mereka yang mendapat vaksin COVID-19yang berbeda untuk dosis pertama dan kedua masih bingung apakah akan bisa kembali ke Australia atau tidak.
Inilah yang dialami oleh Tim dan Sharyn Nilsen, warga Australia yangberada di Vietnam dan sudah membeli tiket untuk kembali ke Australia.
Pasangan yang sudah dua tahun tinggal diVietnaminimendapatkan AstraZeneca untuk vaksin dosis pertama dan Pfizer untuk dosis kedua.
Kepada ABC Radio Brisbane, Sharynmengatakan mereka mendapatkan dua jenis vaksin yang berbeda karena masalah pasokan vaksin di Vietnam.
Sharyn dan suaminya juga memutuskan untuk mendapat vaksin yang berbeda karena penularan COVID-19di Vietnam saat itu sedang tinggi, terutama di Ho Chi Min City, kota tempat mereka tinggal, denganribuan kasus setiap harinya.
Dosis berbeda, pesan berbeda
Ketika Pemerintah Australia mengumumkanperbatasan internasional akan dibuka kembali, Sharynmelakukan pengecekan di situs Services Australia dan kantor kedutaan Australia di Vietnam mengenai sertifikat vaksinasi.
Kedutaan mengatakan kepadanya jika mendapatkan dua merk vaksin yangberbeda diperbolehkan, sepanjang vaksin sudah diakui di Asutralia.
Karenanya Sharyn kemudian membeli tiket pesawat untuk kembali ke Australia untuk mengunjungikeluarganya, yang tinggal di pedalamanNew South Wales.
"Saya memesan dan sudah membayar tiket hari Rabu lalu," ujarnya.
Baca Juga: Hasil Drawing Piala Asia Wanita 2022, Timnas Indonesia Satu Grup dengan Australia
"Hari Kamis saya memberitahu ibu saya dantentu saja dia senang sekali," kata Sharyn yang sudah tidak bertemu dengan keluarganya selama dua tahun.
Namun hari Jumat dia mendapatkan informasi terbaru dari kantor kedutaan Australia bahwa aturan terus berubah.
Mereka yang mendapat vaksin berbeda untuk dosis pertama dan kedua akan dianggap sebagai "belum divaksinasi".
Sehari kemudian, maskapai penerbanganSingapore Airlines juga memberitahu Sharyn jika penerbangan mereka sekarang dikhususkan bagi "Penumpang Yang Memenuhi Syarat Saja", dan mereka yang mendapat vaksin campuran tidak diakui.
"Pemerintah Australia sudah dengan semangat mengatakan 'warga Australia akan bisa kembali lagi'," kata Sharyn.
Maskapai penerbangan Singapore Airlines, Scoot danVietnam Airlines sekarang sudah membuat pernyataan di situsnya bahwa merekayang mendapatkan vaksin berbeda untuk dosis pertama dan kedua, untuk saat ini belum diakui.
Beberapa negara, seperti Kanada, Spanyol, dan Korea Selatan sejauh ini sudah mengakui mereka yang mendapatkan vaksin campuran, sehingga bisa masuk ke negaranya.
Walau tidak mendorong vaksinasi campuran untuk dosis pertama dan kedua, Pusat Pencegahan dan Pengawasan Penyakit Amerika Serikat (CDC) baru-baru ini memperbarui petunjuk yang mengatakan mereka yang mendapatkan vaksin campuran yang sudah diakui oleh Amerika Serikat dan WHO, bisa diterima untuk masuk ke negaranya.
Perbedaan mengenai vaksin campuran
Katherine O'Brien, Direktur Departemen Imunisasi dan Vaksin WHO baru-baru ini mengatakan ada bukti yang menunjukkan campuran antara vaksin AstraZeneca dengan vaksin MRNA lainnya, seperti Pfizer atau Moderna, bisa menghasilkan tingkat kekebalan tubuh yang kuat.
Namun di Australia, Rod Pearce, kepala Koalisi Imunisasi mengatakan masih sangat sedikitpenelitian soal tingkat efikasi dan keamanan mencampurkan dua vaksin berbeda.
Direktur bidang penyakit menular di Rumah Sakit Mater di Brisbane, Paul Griffin, mengatakan pihak berwenang harus mempertimbangkan apakah masalah pencampuran vaksin ini bisa disetujui.
"Sudah ada beberapa percobaan klinis," katanya.
Badan di Australia yang merekomendasikan penggunaan obat-obatan, ATAGI, mengatakan halterbaik saat ini adalah menggunakan dua dosis vaksin dari merek yang sama.
"Data mengenai campuran vaksin mulai muncul, namun penelitian lebih banyak dan lebih lama masih diperlukan untuk mengetahui keamanan cara tersebut," kata seorang juru bicara ATAGI.
"Mereka yang tidak memenuhi persyaratan sebagaidivaksinasi penuhtetap bisa melakukan perjalanan, namun masuk dalam kategori belum divaksinasi.
Artikel ini diproduksi oleh Sastra Wijaya dariABC News
Berita Terkait
-
Sidang Cerai Perdana Tasya Farasya dan Ahmad Assegaf Digelar 24 September
-
Bacaan Surat Yasin Lengkap 83 Ayat, Latin, Terjemahan, dan Keutamaan Jantung Al-Qur'an
-
Disorot Publik, Mendagri Tito Minta Tunjangan Perumahan DPRD Dievaluasi
-
Menkeu Purbaya Guyur Bank BUMN Rp200 Triliun, Para Bos Himbara Disebut Pusing Tujuh Keliling
-
Harga Pasar Kevin Diks di Bundesliga: Lebih Mahal dari Neuer hingga Gotze!
Terpopuler
- Panglima TNI Kunjungi PPAD, Pererat Silaturahmi dan Apresiasi Peran Purnawirawan
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- Profil Komjen Suyudi Ario Seto, Calon Pengganti Kapolri Listyo Sigit Prabowo?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
Pilihan
-
Desy Yanthi Utami: Anggota DPRD Bolos 6 Bulan, Gaji dan Tunjangan Puluhan Juta
-
Kabar Gembira! Pemerintah Bebaskan Pajak Gaji di Bawah Rp10 Juta
-
Pengumuman Seleksi PMO Koperasi Merah Putih Diundur, Cek Jadwal Wawancara Terbaru
-
4 Rekomendasi HP Tecno Rp 2 Jutaan, Baterai Awet Pilihan Terbaik September 2025
-
Turun Tipis, Harga Emas Antam Hari Ini Dipatok Rp 2.093.000 per Gram
Terkini
-
Koalisi RFP: Draf RUU KUHAP Justru Jadikan Polisi 'Super Power', Harus Dibatalkan
-
Heboh Akun Instagram Tunjukkan Gaya Flexing Pejabat dan Keluarganya, Asal-Usulnya Dipertanyakan
-
Ustaz Khalid Basalamah Kembalikan Uang ke KPK, Terjebak Pusaran Korupsi Kuota Haji?
-
Kemensos Buka 'Pintu Ampun' 600 Ribu Rekening Bermasalah Bisa Terima Bansos Lagi, Ini Syaratnya
-
Interflour Gandeng Sekolah Vokasi IPB, Cetak Profesional Kuliner dan Bongkar Tren Kue Artistik 2025
-
PBNU Tegaskan Tak Terlibat Korupsi Kuota Haji, Dukung Penuh KPK
-
YLBHI Kritik Keras Iklan Prabowo di Bioskop: Disebut Upaya Propaganda Mirip Pemimpin Otoriter
-
Isu Reshuffle Lagi, Mahfud MD Dikabarkan Jadi Menteri Kabinet Prabowo
-
Muncul Wacana Mahfud MD Jadi Jaksa Agung: Budi Arie dan Silfester Mendadak Pingsan
-
Istana Turun Tangan, Bantah Keras Tim Reformasi Polri Jadi 'Algojo' Kapolri