Suara.com - Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago menilai keputusan KPU yang telah menetapkan jadwal Pemilu Serentak pada 14 Februari 2024 langkah positif. Untuk meyakinkan publik bahwa Komisi Pemilihan Umum atau KPU independen, tak bisa dikontrol pemerintah. Mengingat pemerintah tak ingin penyelenggaraan pemilu digelar pada Februari 2024.
"KPU membangun kepercayaan publik yang selama ini telanjur tidak percaya terhadap kerja-kerja KPU yang seolah dikontrol pemerintah. KPU telah menjemput legitimasinya," kata Pangi kepada wartawan, Jumat (18/2/2022).
Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting itu, menyarankan agar KPU harus lebih canggih dari sisi sumber daya manusia dan mesin-mesin kerjanya karena tantangannya sangat berat. Kemampuan mitigasi bencana pemilu harus dicermati dan dipelajari oleh KPU.
"Memiliki sistem teknologi informasi yang modern bisa meminimalisir potensi kecurangan, manipulasi tabulasi suara atau suara siluman. Ini harus menjadi gebrakan dari KPU," ujar Pangi.
Pangi juga berharap agenda utama KPU adalah menutup rapat-rapat berbagai potensi kecurangan.
"Sebab KPU ini mengatur siapa yang berkuasa, siapa yang akan mengisi pos-pos strategis pemerintah. KPU harus mampu menahan diri, sudah harus selesai dengan ‘urusan duniawi’," tutur dia.
Selain itu, pengumuman jadwal pemilu merupakan langkah awal KPU memompa animo untuk membangun kembali kepercayaan publik/trust building dengan mengumumkan tanggal waktu pemilu yang tidak sejalan dengan pemerintah.
Menurutnya, bagi partai politik dan calon presiden, pengumuman KPU tersebut memberikan dampak positif karena sudah mulai mempersiapkan diri.
Pasalnya 2023 sudah masuk tahun politik yang artinya partai, capres dan calon kepala daerah akan fokus pada kerja-kerja politik.
Baca Juga: Soroti Mekanisme KPU, Rocky Gerung: Nanti Akan Jadi Tawanan DPR
"Mereka sudah mempersiapkan masa depan berupa modal logistik atau amunisi, dan partai politik sudah mulai mengumpulkan pundi-pundi tersebut. Ini akan mempercepat langkah mereka untuk mempersiapkan itu semua," tutur dia.
Hal senada dikatakan Pengamat Politik Senior Fachry Ali yang merespon positif pengumuman KPU tersebut. Menurutnya, penetapan penyelenggaraan pemilu yang diumumkan dua tahun sebelumnya memiliki pengaruh terhadap kesiapan masyarakat secara keseluruhan, termasuk juga organisasi politik.
"Kita harap seluruh bangsa bersiap diri untuk acara politik yang penting ini," ucapnya.
Untuk diketahui, penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilu Serentak Tahun 2024 telah dituangkan dalam Keputusan KPU RI Nomor 21 Tahun 2022, Tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
Berita Terkait
Terpopuler
- Hadir ke Cikeas Tanpa Undangan, Anies Baswedan Dapat Perlakuan Begini dari SBY dan AHY
- 7 Rekomendasi Bedak Tabur yang Bagus dan Tahan Lama untuk Makeup Harian
- 30 Kode Redeem FF 25 Maret 2026: Klaim Bundle Panther Gratis dan Skin M14 Sultan Tanpa Top Up
- 5 Rekomendasi HP Samsung Terbaru Murah dengan Spek Gahar, Mulai Rp1 Jutaan
- Panas! Keluarga Bongkar Aib Bunga Zainal, Sebut Istri Sukhdev Singh Pelit hingga Nikah tanpa Wali
Pilihan
-
Skandal Rudapaksa Turis China di Bali: Pelaku Ditangkap Saat Hendak Kembalikan iPhone Korban!
-
Arus Balik Susulan, 14 Ribu Kendaraan Diprediksi Lewat GT Purwomartani Sabtu Ini
-
Fokus Timnas Indonesia, John Herdman Ogah Ikut Campur Polemik Paspor Dean James
-
Video Jusuf Kalla di Pesawat Menuju Iran adalah Hoaks
-
Kabais Dicopot Buntut Aksi Penyiraman Air Keras Terhadap Andrie Yunus
Terkini
-
Kasus Ratu Sabu Dewi Astutik Masuk Tahap Akhir: Pelimpahan Awal April, Jaringan Global Terus Diburu!
-
Artis Legenda JAV Ditangkap Polisi karena Curi Roti Lapis Rp 31 Ribu
-
Akibat Panas Esktrem, Makam Kuno dan Desa yang Hilang Tahun 1974 di Pedu Muncul Lagi
-
Suami Istri Tewas dengan Kepala Terpenggal di Rumah, Sang Anak Ikut Meninggal
-
Cerita Perantau Tempuh Perjalanan Panjang hingga Apresiasi Pemerintah atas Kelancaran Mudik Lebaran
-
Kebijakan WFH Sekali Sepekan untuk Hemat BBM, Pramono: DKI Jakarta Tunggu Arahan Pusat
-
PM Malaysia Anwar Ibrahim ke Jakarta, Ingin Bertemu Prabowo Bahas Dampak Konflik Asia Barat
-
Imbauan Hemat LPG dari Menteri ESDM Tuai Respons Pedagang: Kalau Diirit Bisa Kacau Jualannya!
-
DPR Ingatkan RI Jaga Politik Bebas Aktif di Tengah Ketegangan di Selat Hormuz
-
Kecelakaan di Jatim Melonjak 78 Persen Saat Lebaran, Kapolda: Seimbang dengan Pergerakan Arus