Ramai Isu Pemilu Ditunda, PDIP: Urusan Rakyat Jauh Lebih Penting

Suara.com - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto enggan memberikan komentar mengenai isu wacana Pemilu 2024 ditunda.

Dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, Hasto menegaskan bahwa PDIP setia dan taat pada konstitusi.

Menurut Hasto, ada yang lebih penting untuk diurus daripada penundaan pemilu.

Ia menambahkan, PDIP tidak ingin mengkhianati semangat reformasi yang memutuskan ada pembatasan masa jabatan presiden.

PDIP berfokus bagaimana memprioritaskan kekuasaan saat ini hadir bersama rakyat mengatasi berbagai dampak pandemi.

"Bagaimana pemerintah berfokus mengatasi kelangkaan minyak goreng (migor), kenaikan harga kedelai yang berdampak pada industri rakyat tahu-tempe dan berbagai masalah penting lainnya daripada berimajinasi tentang penundaan pemilu," kata Hasto, seperti dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, Senin (28/2/2022).

Lebih lanjut, Hasto membahas mengenai kenaikan kebutuhan pokok rakyat.

"Berbagai persoalan terkait dengan kenaikan kebutuhan pokok rakyat menunjukkan bagaimana kapitalisme masih bekerja kuat dalam perekonomian Indonesia, meskipun Presiden Jokowi telah bekerja keras mendorong struktur ekonomi yang lebih berkeadilan," bebernya.

Menurut Hasto, urusan rakyat jauh lebih penting daripada penundaan pemilu.

Baca Juga: Tolak Wacana Pemilu Ditunda, Pakar: Jika Lama Menjabat, Presiden Pasti Tirani

"Urusan rakyat ini jauh lebih penting ditangani daripada menunda pemilu, mengingat antara Pemerintah dan DPR sudah sepakat untuk menyelenggarakan Pemilu pada tanggal 14 Februari 2024," lanjutnya.

Hasto menambahkan, tingginya kepercayaan terhadap kinerja pemerintah harusnya menjadi bagian legacy Presiden Jokowi.

"Bagi PDI Perjuangan, seluruh legacy Presiden Jokowi tersebut kemudian menjadi dasar bagi presiden dan wapres hasil Pemilu 2024 dalam melanjutkan kemajuan bagi Indonesia Raya di seluruh aspek kehidupan," imbuhnya.

Selain itu, Hasto tak sependapat dengan alasan pemilu ditunda karena biaya yang tinggi.

Menurutnya, tingginya biaya pemilu akibat penerapan sistem proposional daftar terbuka.

"Demi kepentingan bangsa dan negara, sistem ini dapat diubah menjadi proporsional tertutup. Ini lebih penting sebagai insentif bagi kaderisasi partai. Belajar dari Pemilu 2004 dengan Pemilu Legislatif, Pilpres I, dan Pilpres II biaya hanya kurang lebih Rp 3,7 triliun," jelasnya.