Suara.com - Sebuah komite di parlemen Amerika Serikat memutuskan bahwa mantan Presiden Donald Trump terlibat dalam "konspirasi kriminal".
Klaim tersebut juga menguraikan adanya upaya untuk mencegah sertifikasi kemenangan Joe Biden.
Sebuah komite di Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat yang ditugaskan untuk menyelidiki serangan Capitol, mengatakan pada hari Rabu (02/03) bahwa mantan Presiden Donald Trump dan rekan-rekannya telah terlibat dalam "konspirasi kriminal" untuk menghentikan Kongres mengesahkan pemilihan presiden 2020.
Keputusan itu juga mengungkap upaya Trump untuk menunda sertifikasi suara 2020 dengan "memanipulasi" hasil perolehan suara.
Klaim itu dibuat sebagai tanggapan atas gugatan oleh John Eastman, seorang pengacara dan penasihat Trump pada saat itu.
Eastman berkonsultasi dengan Trump ketika dia berusaha untuk membatalkan pemilihan 2020.
Apa yang ada dalam dokumen Komite 6 Januari?
Dalam dokumen pengajuan sebanyak 221 halaman yang diajukan ke Pengadilan Distrik Pusat California, Komite 6 Januari menulis bahwa pihaknya "memiliki dasar itikad baik untuk menyimpulkan bahwa Presiden Trump dan anggota kampanyenya terlibat dalam konspirasi kriminal untuk mengelabui Amerika Serikat."
"Bukti mendukung kesimpulan bahwa Presiden Trump dan anggota kampanyenya tahu dia tidak memenangkan cukup suara pemilihan negara bagian yang sah untuk dinyatakan sebagai pemenang pemilihan Presiden 2020 selama Sidang Gabungan Kongres 6 Januari, tetapi Presiden tetap berusaha menggunakan Wakil Presiden untuk memanipulasi hasil yang menguntungkannya,'' kata pengarsipan.
Baca Juga: Donald Trump Jika Terpilih Lagi Jadi Presiden AS Akan Bebaskan Perusuh Capitol
Keputusan Komite 6 Januari adalah upaya paling formal yang sejauh ini dilakukan untuk membuktikan adanya keterlibatan Trump dengan konspirasi kriminal.
Pengajuan yang telah dirilis merupakan usaha untuk menyangkal klaim Eastman tentang hak istimewa pengacara-klien dalam upayanya menahan dokumen dari Komite 6 Januari.
Mengapa pengajuan itu penting?
Departemen Kehakiman AS telah mendakwa ratusan orang dengan berbagai pelanggaran karena berpartisipasi dalam kerusuhan Capitol, meskipun belum memberikan indikasi apakah mereka berusaha untuk mendakwa Trump.
Dalam sebuah pernyataan, Perwakilan Demokrat Bennie Thompson dari Mississippi, mengatakan: "Komite terpilih tidak melakukan penyelidikan kriminal."
Namun, pengajuan tersebut dapat menghadirkan informasi penting karena Departemen Kehakiman mempertimbangkan pilihannya.
Berita Terkait
-
Skincare Bisa 'Basi'? Kenali Oksidasi, Ciri, dan Cara Mencegahnya!
-
Bongkar Tipu-tipu Proyek Kemensos, Gus Ipul: Tak Perlu Lobi Pejabat, Silakan Berkompetisi!
-
IHSG Terkoreksi Pagi Ini ke Level 7.238, Tapi Diproyeksi Menguat
-
Kualitas Air Terjaga, Nelayan Halmahera Penuhi Kebutuhan Gizi Karyawan Harita Nickel
-
Respons Istana soal Desakan TGPF Kasus Andrie Yunus: Masih Dikaji, Klaim Proses Sudah Transparan
Terpopuler
- 6 Motor Listrik Paling Kuat di Tanjakan 2026, Anti Ngeden dan Tetap Bertenaga
- Harga Minyak Dunia Turun Drastis Usai Pengumuman Gencatan Senjata Perang Iran
- Proyek PSEL Makassar: Investor Akan Gugat Pemkot Makassar Rp2,4 Triliun
- Therese Halasa, Perempuan Palestina yang Tembak Benjamin Netanyahu
- 5 Rekomendasi Tablet Murah dengan Keyboard Bawaan, Jadi Lebih Praktis
Pilihan
-
Biadab! Israel Bunuh Jurnalis Al Jazeera di Gaza pakai Serangan Drone
-
Iran Tuduh AS-Israel Langgar Kesepakatan, Gencatan Senjata Terancam Batal
-
Jambret Bersenjata di Halmahera Semarang: Residivis Kambuhan yang Tak Pernah Belajar
-
Regime Change! Kongres AS Usul Donald Trump dan Menteri Perang Dicopot Pekan Depan
-
Kebakaran di Gedung Satreskrim Polres Jakarta Barat, 13 Mobil Damkar Dikerahkan
Terkini
-
HOAKS! Donald Trump Provokasi Masyarakat Indonesia yang Sunni agar Tak Dukung Iran
-
DPRD DKI Kritik Perizinan Rumah Ibadah di Jakarta yang Masih Berlarut-Larut
-
Jalankan Instruksi Prabowo, Kemnaker Siap Perluas Program Magang ke Luar Negeri
-
Siasat Ngirit KSAU: Pesawat Tempur Latihan Sambil Patroli, Hemat BBM Tanpa Kurangi Pengawasan
-
Kronologi AS-Iran Kembali Memanas Gegara Ulah Israel, Gencatan Senjata Gagal?
-
Kemnaker Usul Tambah Kuota Program Magang 2026 hingga 150 Ribu Orang
-
Meski Sepakat Gencatan Senjata, Donald Trump Blak-blakan Militer AS Masih Siaga di Dekat Iran
-
Sentil BGN Borong Motor Listrik, Hasto PDI-P: Belajarlah dari Gojek, Jangan Hamburkan Anggaran
-
Roy Suryo Dukung JK Polisikan Rismon Sianipar, Bantah Terima Dana Rp50 M di Kasus Ijazah Jokowi
-
AMSI Minta Dewan Pers Lindungi Magdalene dari Pembatasan Akses Konten