Suara.com - Ada dugaan tentang siasat terselubung dari para elite partai politik (Parpol) yang sengaja 'menampar' Presiden Joko Widodo alias Jokowi terkait wacana penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden.
Melansir wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, Sebelumnya, wacana itu digaungkan Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketum Golkar Airlangga Hartarto.
Merespons hal itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kornas-Jokowi, Akhrom Saleh mengungkapkan siasat tersebut dengan kritik yang menohok.
Menurutnya, usulan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi terlihat jelas sebagai jebakan.
"Iya betul sekali, usulan itu bukan hanya secara sengaja menampar wajah Pak Jokowi, melainkan juga seperti sedang menjebaknya," jelas Akhrom seperti dikutip wartaekonomi, Rabu (9/3).
Melihat hal itu, Akhrom mengingatkan ucapan Presiden Jokowi soal menolak wacana tersebut.
Menurutnya, semua pihak seharusnya bisa menghormati keputusan Presiden Jokowi.
"Pak Jokowi sudah bertindak. Jadi, tindakan Pak Jokowi sesuaikan dan jalankan saja amanat UU dan cita-cita reformasi. Saya kira itu jauh lebih baik," ungkapnya.
Dengan demikian, Akhrom menyarankan Presiden Jokowi agar tidak perlu menanggapi wacana yang merusak demokrasi tersebut.
Baca Juga: Hadar Nafis Gumay Ungkap Anggaran Pemilu 2024 Belum Disetujui hingga Sekarang
Sebab, kata Akhrom, rakyat saat ini mampu menilai siapa dalang yang tengah berambisius terkait kuasa di Indonesia.
"Artinya apabila ada pihak-pihak yang terus mendesak Pak Jokowi baik dari dalam tubuhnya sendiri dan atau dari pihak luar, tidak perlu lagi ditanggapi adanya wacana yang syarat kepentingan tersebut. Biarkan rakyat yang menilai, siapa yang berambisius?" kata Akhrom.
Tag
Berita Terkait
-
Jokowi Didesak Tindak Tegas Kelangkaan Minyak Goreng: Rakyat Sampai Bolak Balik Minimarket
-
Tekankan Pentingnya Peran KY Dalam Reformasi Peradilan, Jokowi: untuk Perkuat Penegakan Hukum yang Bebas Korupsi
-
Daftar Penceramah Radikal Beredar di Media Sosial, KSP Minta Masyarakat Tidak Terpancing Informasi Belum Jelas
-
Kader PAN Nilai Dukungan Wacana Penundaan Pemilu 2024 Tak Bertentangan dengan Demokrasi
-
Hadar Nafis Gumay Ungkap Anggaran Pemilu 2024 Belum Disetujui hingga Sekarang
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- 5 Bedak Padat yang Bagus dan Tahan Lama, Cocok untuk Kulit Berminyak
- 5 Parfum Aroma Sabun Mandi untuk Pekerja Kantoran, Beri Kesan Segar dan Bersih yang Tahan Lama
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Jenderal TNI Muncul di Tengah Konflik Lahan Jusuf Kalla vs GMTD, Apa Perannya?
-
Geger Keraton Solo: Putra PB XIII Dinobatkan Mendadak Jadi PB XIV, Berujung Walkout dan Keributan
-
Cetak 33 Gol dari 26 Laga, Pemain Keturunan Indonesia Ini Siap Bela Garuda
-
Jawaban GoTo Usai Beredar Usul Patrick Walujo Diganti
-
Waduh, Rupiah Jadi Paling Lemah di Asia Lawan Dolar Amerika Serikat
Terkini
-
Demi Generasi Digital Sehat: Fraksi Nasdem Dukung Penuh RUU Perlindungan Siber, Apa Isinya?
-
Kasus TBC di Jakarta Capai 49 Ribu, Wamenkes: Kematian Akibat TBC Lebih Tinggi dari Covid-19
-
Mensesneg Klarifikasi: Game Online Tidak Akan Dilarang Total, Ini Faktanya!
-
Berantas TBC Lintas Sektor, Pemerintah Libatkan TNI-Polri Lewat Revisi Perpres
-
Pemerintah Kaji Amnesti untuk Pengedar Narkotika Skala Kecil, Ini Kata Yusril
-
Pramono Anung Kukuhkan 1.005 Pelajar Jadi Duta Ketertiban: Jadi Mitra Satpol PP
-
Hormati Putusan MK, Polri Siapkan Langkah Operasional Penataan Jabatan Eksternal
-
Istana Pastikan Patuhi Putusan MK, Polisi Aktif di Jabatan Sipil Wajib Mundur
-
Polemik Internal Gerindra: Dasco Sebut Penolakan Budi Arie Dinamika Politik Biasa
-
KPK Usut Korupsi Kuota Haji Langsung ke Arab Saudi, Apa yang Sebenarnya Dicari?