Suara.com - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin turut angkat bicara mengenai polemik usulan penundaan pemilu yang dikemukakan oleh beberapa elite parpol, termasuk Ketum PKB, Muhaimin Iskandar.
Melansir Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, Ujang menduga Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar seperti mendapat tekanan sehingga berani mengucap usulan penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
"Mungkin karena dapat tekanan, maka Cak Imin harus berucap menunda Pemilu," ungkap Ujang seperti dilansir wartaekonom, Rabu (9/3/2022).
Bahkan Ujang meyakinkan, jika di dalam hati nurani Wakil Ketua DPR RI itu bisa saja tidak menginginkan Pemilu 2024 ditunda.
"Coba tanya ke hati nuraninya, bisa saja dia tak akan mau menunda Pemilu," ujarnya.
Oleh karena itu, Ujang berharap agar wacana tersebut dihentikan. Sebab, akan percuma jika Muhaimin terus menggebu-gebu karena sebagian besar koalisi partai politik Presiden Joko Widodo menolak wacana penundaan Pemilu 2024.
"Intinya wacana itu sudah tak laku. Jokowi juga sudah menolak, apalagi rakyat sangat menolak. Jadi sudahi saja wacana itu," pungkasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar mengusulkan agar Pemilu 2024 ditunda satu atau dua tahun.
Dia mengaku, usulan tersebut disampaikan usai mendengar berbagai masukan dari pelaku UMKM, pengusaha dan analis ekonomi.Muhaimin mengatakan, latar belakang usulan itu adalah pemulihan ekonomi.
Baca Juga: Sebut Sikap Presiden soal Penundaan Pemilu Sudah Jelas, Ketua DPD Singgung Kabar yang Terus Digoreng
Penundaan pemilu akan menjadi momentum perbaikan ekonomi untuk mengganti stagnasi selama dua tahun masa pandemi Covid-19.
"Ya setahun lah maksimal dua tahun," ujar Muhaimin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (23/2/2022).
Bahkan, usulan penundaan Pemilu 2024 yang dimunculkan Ketum PKB Muhaimin Iskandar benar berasal dari ide Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Berita Terkait
-
Usul Pemilu 2024 Ditunda, Cak Imin Dicurigai Dapat Tekanan Pihak Lain
-
Elite Parpol Usul Penundaan Pemilu, Pengamat: Usulan Mempercepat Harus Dihargai Juga
-
Gaduh Usulan Penundaan Pemilu, Pengamat: Hargai yang Minta Dipercepat!
-
Soal Masa Jabatan Presiden, Pengamat: Kalau Tak Dibatasi Bisa Melahirkan Tragedi Seperti Era Bung Karno dan Soeharto
-
Sebut Sikap Presiden soal Penundaan Pemilu Sudah Jelas, Ketua DPD Singgung Kabar yang Terus Digoreng
Terpopuler
- Tak Hanya di Jateng, DIY Berlakukan Pajak Opsen 66 Persen, Pajak Kendaraan Tak Naik
- 5 Sepatu Tanpa Tali 'Kembaran' Skechers Versi Murah, Praktis dan Empuk
- Jalan Lingkar Sumbing Wonosobo Resmi Beroperasi, Dongkrak Ekonomi Tani dan Wisata Pegunungan
- 5 Rekomendasi HP Layar Besar untuk Orang Tua Mulai Rp1 Jutaan
- 10 Rekomendasi Cream Memutihkan Wajah dalam 7 Hari BPOM
Pilihan
-
Siswa Madrasah Tewas usai Diduga Dipukul Helm Oknum Brimob di Kota Tual Maluku
-
Impor Mobil India Rp 24 Triliun Berpotensi Lumpuhkan Manufaktur Nasional
-
Jadwal Imsak Jakarta Hari Ini 20 Februari 2026, Lengkap Waktu Subuh dan Magrib
-
Tok! Eks Kapolres Bima AKBP Didik Resmi Dipecat Buntut Kasus Narkoba
-
Bisnis Dihimpit Opsen, Pengusaha Rental Mobil Tuntut Transparansi Pajak
Terkini
-
Pelaku Percobaan Pemerkosaan Lansia di Gunungkidul Ternyata Pelajar, Kini Dititipkan ke LPKA
-
Bukan Kasus Biasa: Tersangka Pembakar Mushola di Maluku Tenggara Terancam 9 Tahun Penjara
-
Satpol PP Sita Ribuan Botol Miras dari Sejumlah Warung dan Gudang di Jakarta Barat
-
Pasca OTT Bea Cukai, KPK Gandeng Inspektorat Kemenkeu Bahas Pencegahan Korupsi
-
Eks Pimpinan KPK Bingung Soal Dakwaan di Perkara Pertamina: Ini Apa Sih Esensinya?
-
KPK Telusuri Dugaan Aliran Dana Kasus Impor Barang KW ke Dirjen Bea Cukai
-
Dinamika Kepemimpinan Kampus di Sulsel Uji Netralitas dan Independensi Akademik
-
Eks Jubir Tessa Mahardhika Sugiarto Resmi Dilantik Jadi Direktur Penyelidikan KPK
-
Bareskrim Angkut Isi Toko Emas di Nganjuk, Telusuri TPPU Hasil Tambang Ilegal Kalbar
-
Skandal Parkir Liar Cempaka Putih: Oknum Dishub Diduga Pasok Atribut, Pramono Anung Ancam Pecat