Suara.com - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin turut angkat bicara mengenai polemik usulan penundaan pemilu yang dikemukakan oleh beberapa elite parpol, termasuk Ketum PKB, Muhaimin Iskandar.
Melansir Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, Ujang menduga Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar seperti mendapat tekanan sehingga berani mengucap usulan penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
"Mungkin karena dapat tekanan, maka Cak Imin harus berucap menunda Pemilu," ungkap Ujang seperti dilansir wartaekonom, Rabu (9/3/2022).
Bahkan Ujang meyakinkan, jika di dalam hati nurani Wakil Ketua DPR RI itu bisa saja tidak menginginkan Pemilu 2024 ditunda.
"Coba tanya ke hati nuraninya, bisa saja dia tak akan mau menunda Pemilu," ujarnya.
Oleh karena itu, Ujang berharap agar wacana tersebut dihentikan. Sebab, akan percuma jika Muhaimin terus menggebu-gebu karena sebagian besar koalisi partai politik Presiden Joko Widodo menolak wacana penundaan Pemilu 2024.
"Intinya wacana itu sudah tak laku. Jokowi juga sudah menolak, apalagi rakyat sangat menolak. Jadi sudahi saja wacana itu," pungkasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar mengusulkan agar Pemilu 2024 ditunda satu atau dua tahun.
Dia mengaku, usulan tersebut disampaikan usai mendengar berbagai masukan dari pelaku UMKM, pengusaha dan analis ekonomi.Muhaimin mengatakan, latar belakang usulan itu adalah pemulihan ekonomi.
Baca Juga: Sebut Sikap Presiden soal Penundaan Pemilu Sudah Jelas, Ketua DPD Singgung Kabar yang Terus Digoreng
Penundaan pemilu akan menjadi momentum perbaikan ekonomi untuk mengganti stagnasi selama dua tahun masa pandemi Covid-19.
"Ya setahun lah maksimal dua tahun," ujar Muhaimin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (23/2/2022).
Bahkan, usulan penundaan Pemilu 2024 yang dimunculkan Ketum PKB Muhaimin Iskandar benar berasal dari ide Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Berita Terkait
-
Usul Pemilu 2024 Ditunda, Cak Imin Dicurigai Dapat Tekanan Pihak Lain
-
Elite Parpol Usul Penundaan Pemilu, Pengamat: Usulan Mempercepat Harus Dihargai Juga
-
Gaduh Usulan Penundaan Pemilu, Pengamat: Hargai yang Minta Dipercepat!
-
Soal Masa Jabatan Presiden, Pengamat: Kalau Tak Dibatasi Bisa Melahirkan Tragedi Seperti Era Bung Karno dan Soeharto
-
Sebut Sikap Presiden soal Penundaan Pemilu Sudah Jelas, Ketua DPD Singgung Kabar yang Terus Digoreng
Terpopuler
- Pandji Pragiwaksono Dihukum Adat Toraja: 48 Kerbau, 48 Babi, dan Denda 2 Miliar
- 6 HP Snapdragon dengan RAM 8 GB Paling Murah, Lancar untuk Gaming dan Multitasking Intens
- 8 Mobil Kecil Bekas Terkenal Irit BBM dan Nyaman, Terbaik buat Harian
- 7 Rekomendasi Parfum Lokal Aroma Citrus yang Segar, Tahan Lama dan Anti Bau Keringat
- 5 Rekomendasi Moisturizer Korea untuk Mencerahkan Wajah, Bisa Bantu Atasi Flek Hitam
Pilihan
-
Breaking News! Bahrain Batalkan Uji Coba Hadapi Timnas Indonesia U-22
-
James Riady Tegaskan Tanah Jusuf Kalla Bukan Milik Lippo, Tapi..
-
6 Tablet Memori 128 GB Paling Murah, Pilihan Terbaik Pelajar dan Pekerja Multitasking
-
Heboh Merger GrabGoTo, Begini Tanggapan Resmi Danantara dan Pemerintah!
-
Toyota Investasi Bioetanol Rp 2,5 T di Lampung, Bahlil: Semakin Banyak, Semakin Bagus!
Terkini
-
Dua Menko Ikut ke Sydney, Apa Saja Agenda Lawatan Prabowo di Australia?
-
Tak Hanya Game! Politisi PKB Desak Pemerintah Batasi Medsos Anak Usai Insiden Ledakan SMA 72 Jakarta
-
Komnas HAM: Gelar Pahlawan Soeharto Cederai Sejarah Pelanggaran HAM Berat dan Semangat Reformasi
-
Ikut Terluka hingga Tulis Pesan 'DIE', Pelaku Bom SMAN 72 Jakarta Sengaja Ledakkan Kepala Sendiri?
-
Tak Hanya Warga Lokal: Terbongkar, 'Gunung' Sampah di Bawah Tol Wiyoto Berasal dari Wilayah Lain
-
5 Fakta Ngeri Istri Pegawai Pajak Diculik-Dibunuh: Pelaku Orang Dekat, Jasad Dibuang ke Septic Tank
-
Darurat Informasi Cuaca: DPR Nilai BMKG Telat, Minta 'Jurus Baru' Lewat Sekolah Lapang
-
'Tak Punya Tempat Curhat', Polisi Beberkan Latar Belakang Psikologis Pelaku Bom SMA 72 Jakarta
-
Roy Suryo Bantah Edit Ijazah Jokowi: Yang Seharusnya Tersangka Itu Orangnya
-
Wakil Ketua DPD RI: Capaian 50% Penerima Manfaat MBG Harus Menstimulasi Kemandirian Pangan Daerah