Suara.com - Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, menilai bahwa kekinian rakyat membutuhkan perubahan dan perbaikan dari kinerja pemerintah. Bukan melihat Presiden Joko Widodo atau Jokowi marah-marah kepada para menteri-menterinya.
"Pertama, yang rakyat Indonesia butuhkan adalah perubahan dan perbaikan kinerja dari pemerintahan Joko Widodo yang berdampak nyata pada kehidupan sehari-hari rakyat. Bukan aksi-aksi yang menimbulkan kehebohan dan terkesan mencari sensasi belaka, tanpa ada perubahan secara signifikan dalam substansi kebijakan maupun kinerja," kata Herzaky kepada wartawan, Jumat (8/4/2022).
Menurutnya, kekinian butuh minyak goreng dan bahan pokok yang tersedia, dan tentunya dengan harga terjangkau. Ia mengatakan, percuma jika hanya marah tanpa adanya solusi.
"Kalau semprot sana-sini, tanpa ada perubahan dan solusi atas kesulitan yang dihadapi rakyat, ya, buat apa? Kedua, aksi semprot dan teguran presiden kepada para menterinya yang diumbar ke publik, membuat rakyat melihatnya Presiden sedang menyalahkan para pembantunya," tuturnya.
Herzaky menilai, Jokowi pernah menjelaskan jika para menterinya tidak punya visi dan misi, yang ada hanya visi misi presiden. Atas dasar itu artinya semua kegagalan dan keberhasilan pemerintahan saat ini, adalah tanggung jawab Presiden.
"Apakah ini menunjukkan Bapak Presiden sudah tidak bisa mengontrol para menterinya lagi? Sehingga perlu menunjukkan kemarahan di depan publik, agar mendapatkan dukungan publik untuk menegur menterinya?," ungkapnya.
Lebih lanjut, Herzaky justru mempertanyakan dan merasa curiga ada yang membuat Jokowi merasa seperti tersandera.
"Atau, jangan-jangan, ada sesuatu yang membuat Presiden tersandera? Tidak bisa mengganti para menteri atau pembantunya yang dirasa beliau tidak berkinerja baik?" tanya Herzaky.
Menteri Dilarang Koar-koar Tunda Pemilu
Baca Juga: Soroti Wacana Presiden 3 Periode, Jokowi Diprediksi Bakal Lengser Sebelum 2024
Diketahui, Jokowi meminta kepada seluruh menteri Kabinet Indonesia Maju untuk tidak lagi berbicara terkait isu penundaan Pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.
Alih-alih berbicara soal penundaan pemilu atau presiden tiga periode, Jokowi ingin para menteri menjelaskan soal situasi ekonomi global yang menyebabkan naiknya harga-harga kebutuhan pokok.
Hal itu disampaikan Jokowi saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, pada Selasa (5/4/2022).
"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, enggak," kata Jokowi.
Jokowi meminta para menteri untuk lebih fokus bekerja dalam penanganan atas kondisi kesulitan yang saat ini dirasakan oleh masyarakat. Menurutnya, kenaikan-kenaikan harga kebutuhan pokok itu tidak terlepas dari gejolak ekonomi global.
Akibat gejolak ekonomi global tersebut kenaikan inflasi pun tidak terelakkan di sejumlah negara termasuk di Indonesia. Seperti yang terjadi di Amerika Serikat di mana kini inflasinya mencapai 7,9 persen.
Berita Terkait
-
Soroti Wacana Presiden 3 Periode, Jokowi Diprediksi Bakal Lengser Sebelum 2024
-
Jokowi Teken Perpres 50 Tahun 2022, Isinya Gaji Pejabat Administrasi Jadi Fungsional Tidak Bakal Berkurang
-
Jokowi Disuruh PDIP Contoh Soeharto saat Pilih Menteri: Jangan Asal Prat Pret!
-
Usman Ditangkap saat Demo Jokowi Sambil Bentangkan Kain Kafan, Petinggi KAMI: Itu Ekspresi Dijamin UU!
Terpopuler
- LHKPN Tembus Rp7,2 Miliar, Kendaraan Plt Jampidsus Rudi Margono Cuma Motor Honda Seharga Rp5 Juta
- 4 Shio yang Menarik Keberuntungan 12 Juli 2026, Masa Sulit Diprediksi Berakhir
- 5 Sepatu Kanky Warna Putih Mulai Rp160 Ribuan, Nyaman dan Stylish
- 5 Pilihan Motor Anti Low Back Pain, Cocok Buat Touring di Akhir Pekan
- Tan Kian Orang Terkaya ke Berapa di Indonesia?
Pilihan
-
Kejagung Akhirnya Buka Suara Soal Temuan 74 Kg Emas di Rumah Febrie Adriansyah: Kami Tak Tahu
-
Ada Ancaman Teror Bom, Seluruh Siswa dan Guru SDN 15 Srengseh Sawah Dipulangkan
-
Hari Pertama Sekolah Mencekam! SDN Srengseng Sawah 15 Diteror Bom, Gegana dan Densus 88 Turun Tangan
-
Iran Luncurkan Serangan Balasan ke Amerika, Serbuan Drone Meluncur
-
Garda Revolusi Iran Tutup Lagi Selat Hormuz Sampai Batas Waktu Tak Ditentukan
Terkini
-
Kejagung Bantah Febrie Adriansyah Umrah Usai Tersangka: Sudah Dicekal, Masih di Indonesia
-
KPK Masih Buka Peluang Supervisi Kasus Eks Jampidsus Febrie Adriansyah, Siap Pantau
-
Ngeri! Sebelum Dibakar, Santri di Lombok Diduga Sering Disiksa Anak Pemilik Ponpes
-
Habiburokhman Jawab Kritik Mahfud MD: Kasus Febrie Diserahkan ke Kejagung Demi Redam Friksi
-
MPLS Sekolah Rakyat Digelar Empat Gelombang, Gus Ipul: Tiap Titik harus Aman dan Nyaman
-
Skandal Rp34,6 T Eks Jampidsus Febrie Adriansyah, Bakal Tuntas atau Mandek di Kejagung?
-
Kasus Febrie Diserahkan ke Kejagung Jadi Sorotan, DPR: Kita Pantau Lewat Panja, Disupervisi KPK
-
PERADI Profesional Ingatkan DPR, RUU HPI Harus Jaga Kedaulatan Nasional di Tengah Arus Global
-
KPK Pantau Kasus Febrie Adriansyah, Yakin Kejagung Profesional Usut Eks Jampidsus
-
Geger Eks Napiter Ledakkan Lapak di Tasik, Pengamat Bongkar Celah Pengawasan yang Bolong