Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan mengenai isu Presiden Joko Widodo (Jokowi) tiga periode.
Luhut menyampaikan bahwa dirinya tak pernah membicarakan soal presiden Jokowi tiga periode.
Hal tersebut ia ungkapkan saat menemui BEM UI yang melakukan aksi unjuk rasa di Balai Sidang UI.
BEM UI menggelar aksi unjuk rasa dalam rangka menolak wacana perpanjangan masa jabatan Presiden. Selain itu, BEM UI juga menolak penundaan pemilu 2024.
Kemudian, saat bertemu dengan BEM UI Luhut menjelaskan bahwa dirinya tak pernah usul soal jabatan presiden tiga periode.
"Siapa bilang saya meminta supaya presiden tiga periode. Saya tanya siapa?" kata Luhut, seperti dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, Rabu (13/4/2022).
Lebih lanjut, Luhut mengaku dirinya tak pernah usul soal perpanjangan jabatan presiden.
Dirinya berpesan kepada mahasiswa agar menyaring informasi dengan baik.
"Kalau kau baca dari media, ya dengar dari saya dong, saya enggak pernah bilang begitu. Dengerin ya, dengar jangan marah-marah. Saya tidak pernah mengatakan jabatan presiden tiga periode, enggak perah," tandasnya.
Luhut mengaku dirinya hanya menyampaikan aspirasi dari masyarakat terkait penundaan pemilu 2024.
"Yang pernah saya katakan banyak di bawah itu minta Pemilu ditunda. Apa salah? Kamu (mahasiswa) ngomong gini salah, enggak kan?" tanyanya.
Diketahui, Luhut sengaja menemui massa aksi BEM UI di Balai Sidang UI, Depok, Selasa (12/4/2022).
Luhut tak ingin menunjukkan big data yang ia klaim berisi 110 juta orang di media sosial memberikan dukungan penundaan Pemilu 2024. Dirinya secara tegas menolak untuk membuka data tersebut.
"Kamu tidak berhak juga menuntut saya. Saya punya hak untuk bilang enggak," kata Luhut.
Sebagaimana diketahui, Luhut sempat menyinggung adanya Big Data berkaitan dengan Pemilihan Umum 2024.
Dirinya mengklaim pihaknya memiliki big data yang berisi aspirasi publik di media sosial.
"Karena begini, kita kan punya big data, saya ingin lihat, kita punya big data, dari big data itu, kira-kira meng-grab 110 juta. Iya, 110 juta, macam-macam, Facebook, segala macam-macam, karena orang-orang main Twitter, kira-kira orang 110 jutalah," kata Luhut.
Hal tersebut sontak menghebohkan publik dan sejumlah tokoh. Mereka pun meminta agar Luhut membuka big data yang ia klaim tersebut.
Berita Terkait
-
Fahri Hamzah Senggol Parpol yang Tolak Jokowi 3 Periode: Ingin Cuci Tangan
-
Luhut Dapat Segundang Jabatan, DPP PDIP: Pak Jokowi Mestinya Bagi-bagi Kekuasaan, Jangan ke Satu Orang
-
Lantang, Emak-emak Orasi di Depan Kantor DPRD Cilegon, Tolak Jokowi 3 Periode
-
Massa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia DIY Turun ke Simpang Tiga UIN, Tolak Penundaan Pemilu 2024
-
BEM UI Bikin Meme Video Jokowi Mundur di Tepi Tebing, Apa Artinya?
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO
-
Wacana 'Go Public' PAM Jaya Bikin DPRD DKI Terbelah, Basri Baco: Ini Dinamika, Normal
-
Bukan Cuma Wacana, Ini Target Rinci Pemindahan ASN ke IKN yang Diteken Presiden Prabowo
-
Polandia Jadi Negara Eropa Kedua yang Kerja Sama dengan Indonesia Berantas Kejahatan Lintas Negara