Suara.com - Persoalan harga BBM jenis pertalite yang dikabarkan bakal naik ditampik pemerintah. Bahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, jika selama ini berusaha semaksimal mungkin untuk terus menahan kenaikan harga BBM tersebut.
Ia menjelaskan, pemerintah masih terus menahan agar harga BBM Pertalite tidak naik di tengah tingginya harga minyak dunia dan harga komoditas energi lainnya.
“Yang namanya Pertalite ini, kita tahan-tahan betul agar tidak naik dan harganya tetap di angka Rp7.650 (per liter),” kata Presiden Jokowi dalam Rapat Kerja Nasional V Projo di Magelang, Jawa Tengah seperti dikutip Antara pada Sabtu (21/5/2022).
Ia kemudian membandingkan harga BBM di Indonesia dengan harga di negara-negara lain yang telah meningkat, lantaran tekanan harga komoditas energi di pasar global terdampak eskalasi perang Rusia-Ukraina.
Jokowi mengklaim, kenaikan harga BBM di negara lain jauh melebihi yang terjadi di Indonesia.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini bahkan mengemukakan, pemerintah dapat mempertahankan harga BBM Pertalite saat ini karena memberikan subsidi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Saya lihat misalnya di Jerman, bensin sudah Rp31 ribu, sudah hampir dua kali lipat, di Singapura Rp32 ribu, di Thailand Rp20.800, (harga) ini kalau saya rupiahkan. Di Amerika Rp18 ribu kurang lebih. Kita masih Rp7.650 (Pertalite),” ujarnya.
Namun Presiden juga mengingatkan, ketahanan dan kesehatan fiskal di APBN juga harus diperhatikan. Sehingga jangan sampai ketidakpastian ekonomi global membuat defisit APBN semakin meningkat.
“Subsidi dari APBN itu gede sekali. Masalahnya adalah tahan kita sampai kapan? Kalau perangnya nggak rampung-rampung,” ujar Presiden Jokowi.
Baca Juga: Pemerintah Belum Berencana Menaikkan Harga Pertalite
Mantan Wali Kota Solo ini juga mengajak masyarakat bersyukur karena harga Pertalite masih dapat ditahan pada harga Rp7.650 per liter.
Selain itu, kegiatan ekonomi di Indonesia juga secara bertahap sudah dapat dibuka karena kondisi pandemi Covid-19 yang terkendali.
“Kalau pandemi di negara lain, di Eropa, di Amerika Serikat, 10 hari yang lalu waktu saya ke sana, masih kasus harian COVID-19 masih 78 ribu kasus. Sekarang baru yang ramai di Tiongkok dan Korea Utara, negara lain masih proses mengatasi pandemi. Sekali lagi ini yang harus kita syukuri,” katanya. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Dijemput Kejagung, 2 Lainnya Dikejar untuk Ditangkap
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Diperiksa Kejagung, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya Ikut Diciduk
- 5 Motor yang Jadi Mimpi Buruk Mekanik, Montir Langsung Pura-Pura Sibuk
- realme C100i Jadi Andalan Anak Muda, Baterai Awet 6 Tahun dan Reverse Charging
- 5 HP dengan Kamera Telefoto Terbaik untuk Konten Media Sosial
Pilihan
-
Wamen Imipas Silmy Karim Ditahan KPK, Terborgol Pakai Rompi Oranye Usai Drama Menyerahkan Diri
-
Mengejutkan! Ini Pesan Terakhir Wamen Imipas Silmy Karim Sebelum Dicari KPK Terkait OTT Imigrasi
-
Siasat Dadan Hindayana Cs Korupsi MBG: Pakai Yayasan Sendiri, Sedot Miliaran Rupiah Tiap Hari!
-
Momen Unik Penahanan Dadan Cs, Satu Tersangka Tertinggal Mobil Tahanan hingga 'Dikepung' Wartawan
-
Pakai Rompi Pink dan Diborgol, Kejagung Resmi Tahan Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Cs
Terkini
-
Skandal Korupsi BGN Tak Halangi Jatah MBG untuk Lansia, Gus Ipul: Tetap Lanjut
-
DPR Sahkan Revisi UU PPSK, OJK Kini Awasi Bursa Karbon hingga Aset Kripto
-
Wamen Imigrasi Ditahan KPK, Menteri Agus Andrianto Langsung Nonaktifkan Anak Buah
-
Pleidoi Anggota BAIS: Siram Air Keras Itu Spontan, Tak Ada Niat Bikin Andrie Yunus Luka Berat
-
Saiful Mujani Sambangi Polda Metro Siap Klarifikasi Tuduhan Makar: Bukti di Kepala!
-
Saiful Mujani 'Dikawal' Tokoh Nasional ke Polda Metro Jaya, Todung Mulya Lubis: Ini Kasus Absurd!
-
Dadan Cs Ditahan Kejagung, Ketua Banggar DPR: BGN Harus Fokus Makan Bergizi, Bukan iPad dan Motor
-
MUI Angkat Bicara Soal Status Haji Pejabat yang Terjerat Kasus Korupsi Seperti Dadan Hindayana
-
Guru Besar UGM Soroti Penetapan Dadan sebagai Tersangka: Kenapa Baru Sekarang?
-
Rupiah Tembus Rp 18.000 per Dolar AS, Ketua Banggar DPR: Sudah Lewati Batas Psikologis