5 Fakta Sri Lanka Bangkrut, Berbulan-bulan Tak Ada Persediaan Makanan

Suara.com - Pandemi yang telah terjadi kurang lebih selama dua tahun, dampaknya masih bisa dirasakan hingga saat ini. Salah satu sektor yang terdampak adalah pariwisata, yang disebabkan adanya larangan berkumpul dan berkerumum di ruang publik.

Seperti halnya yang terjadi di Sri Lanka. Sejak pandemi melanda, sektor pariwisata yang menjadi pendapatan negara tersebut porak-poranda akibat dihantam pandemi.

Bahkan pemerintah Sri Lanka mengungkapkan jika negaranya saat ini tengah berada di titik terendah dan menyisakan utang sebesar Rp 700 miiar akibat pandemi yang melanda negaranya.

Hal tersebut diungkapkan Perdana Menteri Sri Lanka, Ranil Wikremesinghe kepada parlemen, yang mengatakan jika negaranya sudah tidak mampu membeli bahan bakar impor akibat hutang yang besar dari perusahaan minyaknya.

Apa yang menyebabkan Sri Lanka bangkrut? Bagaimana kondisi warga Sri Lanka setelah mengetahui negaranya dalam keadaan di titik terendah? Berikut faktanya:

1. Warga Sri Lanka berbondong-bondong pergi tinggalkan negaranya

Dalam lima bulan pertama pada tahun 2022, pihak imigrasi Sri Lanka melaporkan telah mengeluarkan paspor sebanyak 288.645 paspor.

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tahun ini permintaan paspor melonjak tiga kali lipat dari periode yang sama tahun lalu.

Ratusan ribu warga Sri Lanka dilaporkan mulai berbondong-bondong meninggalkan negaranya akibat krisis ekonomi yang membuat pasokan pangan dan energi negara Sri Lanka menjadi lumpuh.

Baca Juga: Dibebani Utang Menggunung, Ekonomi Sri Lanka Ambruk Total

2. Sri Lanka banyak berutang pada China

Salah satu penyebab bangkrutnya Sri Lanka adalah jeratan utang dari China. Kini Sri Lanka disebut memiliki utang luar negeri (ULN) yang mencapai US$51 miliar atau Rp754,8 triliun (asumsi kurs Rp14.800 per dolar AS).

Pemerintah Sri Lanka diketahui meminjam uang pada China sejak 2005 dengan tujuan untuk membangun sejumlah proyek infrastruktur, melalui skema Belt and Road.

Salah satu infrasrtuktur yang dibangun menggunakan utang tersebut adalah pelabuhan Hambantota.

Namun sayangnya sebagian proyek infrastruktur yang dibangun dengan dana utang tersebut dinilai tidak memberikan dampak ekonomi bagi Sri Lanka.

Selain pada Cina, Sri Lanka juga berutang pada Indoa dan Jepang.

3. Sektor pariwisata Sri Lanka menurut akibat pandemi

Selain karena utang, kebangkrutan Sri Lanka juga dipicu oleh terpuruknya sektor pariwisata negara tersebut akibat dihantam badai pandemi Covid-19.

Tak sedikit fasilitas umum di Sri Lanka terpaksa harus ditutup oleh pemerintah, seperti sekolah dan juga kantor lembaga pemerintahan, akibat sumber devisa dari sektor pariwisata menurun selama pandemi.

Hal ini tentunya berpengaruh pada pendapatan negara tersebut.

4. Kekurangan makanan dan bahan bakar selama berbulan-bulan

Perdana Menteri Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe mengungkapkan jika saat ini negaranya dalam keadaan di titik terendah, bahkan kekurangan makan, bahan bakar serta listrik selama berbulan-bulan.

Kepada parlemen, Ranil mengatakan jika negaranya telah menghadapi masalah yang serius bahkan tidak dapat membeli bahan bakar impor karena hutang besar yang berasal dari perusahaan minyaknya.

5. Warga demo di jalanan akibat harga melambung tinggi

Sri Lanka gagal membayar bunga hutang pada 2022, sehingga merusak kepercayaan investor. Ini membuat Sri Lanka lebih sulit meminjam uang di pasar internasional dan mengancam nilai mata uangnya.

Berbulan-bulan Sri Lanka kekurangan mata uang asing untuk membeli semua yang dibutuhkannya dari luar negeri sehingga mereka kekurangan bahan makanan dan bahan bakar yang menyebabkan harga melambung tinggi.

Adanya pemadaman listrik dan kurangnya obat-obatan telah membawa sistem kesehatan Sri Lanka ke ambang kehancuran.

Sejak April 2022, banyak warga Sri Lanka melakukan prtes di jalan-jalan ibukota Sri Lanka, Kolombo hingga menyebar ke seluruh pulau.

Pemerintah justru menyalahkan pandemi Covid yang mempengaruhi perdagangan turis di Sri Lanka. Karena pendapatan uang asing terbesar Sri Lanka dari sektor pariwisata.

Kontributor : Damayanti Kahyangan