Suara.com - Peneliti Senior Institut Riset Indonesia (INSIS) Dian Permata menyampaikan bahwa ada kuasa kelompok oligarki yang berusaha untuk mengendalikan situasi dinamika politik sesuai dengan political interest mereka.
Padahal menurutnya, dinamika politik mulai dari penetapan nama-nama bakal capres saat ini sudah wajar dan sesuai prosedur yang ada.
Mengutip Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, Dian Permata memaparkan bahwa desakan kelompok oligarki terlihat sudah mendesak PDI Perjuangan.
"Sebagai satu-satunya parpol yang memiliki golden ticket untuk mengajukan capresnya sendiri, PDIP memiliki magnitude di mata kelompok oligarki di negeri ini," kata Dian Permata dikutip dari wartaekonomi.co.id, Kamis (27/10/2022).
Dalam hal ini, Dian menjelaskan bahwa indikasi-indikasi politik soal upaya kudeta Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk berkuasa mengusung capres mulai terlihat.
Dalam Pilpres 2024 mendatang, Dian mencium kelompok oligarki sudah terendus memiliki kandidat pilihan mereka. Kandidat itu dirancang untuk bisa mendapatkan dukungan dari parpol-parpol yang tentunya bersuara besar dan kuat.
Menurut Dian, sikap diamnya Megawati dan minimnya komentar soal pengusungan capres ini semakin mendorong kelompok oligarki untuk cawe-cawe lebih dalam proses tersebut.
Oleh karena itu, Megawati dan PDIP diharuskan memiliki kalkulasi politik dan diharapkan jagoan dari partai merekalah yang maju dalam Pilpres 2024 mendatang.
“Sebagai satu-satunya parpol yang memiliki presidential threshold, Megawati diharuskan menghitung sejumlah aspek sekaligus. Pertama, peluang capres dan cawapres dalam memenangkan Pilpres 2024. Kedua, menjaga kaderisasi dan disiplin PDIP. Ketiga, memastikan kelangsungan kepemimpinan di internal PDIP. Keempat, mengamankan posisi politik Megawati dan keluarganya sebagai pemegang klaim pewaris Soekarno,” ungkap Dian.
Baca Juga: Prabowo Libas Anies-Ganjar, Ustaz Abdul Somad Kalahkan Erick Thohir di Survei Capres
Lebih lanjut, Dian menyebut bahwa PDI Perjuangan sendiri ibarat tampak seperti emas yang sangat berkilau menjelang kontestasi 5 tahunan tersebut.
Mengamankan empat aspek sekaligus membutuhkan kalkulasi politik dengan membaca serangkaian kemungkinan yang bakal terjadi. Politik elektoral mengharuskan adanya modal. Di sinilah para aktor oligarki bergerak dan memainkan posisi tawarnya.
Karenanya, tak mengherankan, apabila pencapresan Ganjar melalui kuasa pencapresan yang menggunakan tangan relawan diidentifikasi sebagai bagian dari kekuatan oligarki.
"Dimana mereka akan memaksa PDIP menerima Ganjar sebagai capres dari PDIP. Bila itu terjadi maka tidak menutup kemungkinan akan mengambil alih posisi Ketum PDIP," pungkas Dian.
Sebagai tambahan, Dian mengutip penjelasan Winters pada 2024, memaparkan bahwa oligarki merupakan aktor yang diberdayakan oleh kekayaan.
Menurut Winters, oligarki berbeda dengan kaum elit, mereka hanya menggunakan sumber daya material atau kekayaan yang dinilai paling serba-guna. Kekayaan itu disebut mudah untuk diubah menjadi bentuk kekuasaan lain.
Dian membeberkan, praktik-praktik oligarki secara teknis bisa diterapkan di seluruh level pemilihan kepala pemerintahan, seperi kepala daerah sampai gubernur.
Dalam pemilihan tersebut, ada kelompok oligarki yang sengaja mendesain supaya kandidat pilihan mereka menang. Hal itu ditujukan supaya ekonomi mereka bisa terlindungi.
Berita Terkait
-
Prabowo Libas Anies-Ganjar, Ustaz Abdul Somad Kalahkan Erick Thohir di Survei Capres
-
Jika Demokrat - PKS Ngotot Sodorkan Nama untuk Cawapres Anies, Koalisi Terancam Layu Sebelum Berkembang
-
Hasil Survei Sebut Ganjar Lebih Unggul dari Prabowo sebagai Capres, Gerindra: Naik Turun Timbul Tenggelam, Biasa
-
Bakal Jadi Saingan Anies dan Prabowo di Pilpres 2024? Ini Sepak Terjang Airlangga Hartarto
-
Bahas Isu Menteri Nasdem Bakal 'Ditendang' dari Kabinet, Surya Paloh: Presiden Jokowi Tahuh Arti Keberadaan Nasdem!
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO