Suara.com - Sosiolog Politik, Khoirul Rosyadi menilai keputusan partai NasDem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai Bakal Calon Presiden (Bacapres) akan memberikan dampak positif. Bahkan, elektabilitas partai ini disebutnya bakal meningkat.
Khoirul mengatakan, memang sejak NasDem mendeklarasikan Anies capres, beberapa anggota malah mengundurkan diri. Partai besutan Surya Paloh itu juga mengalami perundungan oleh kelompok pendengung atau buzzer di media sosial.
Menurut Khoirul, hal ini wajar terjadi pada NasDem sebagai first mover (penggerak pertama) dan change maker (pembuat perubahan). Dalam setiap perubahan, selalu ada kelompok yang tidak siap menerimanya.
Masyarakat disebutnya menyadari masalah sosial dan ekonomi yang melilit rakyat, mulai dari kenaikan harga-harga, potensi kenaikan angka kemiskinan dan indeks ketimpangan sosial yang memunculkan keinginan kuat dari publik agar terjadi perubahan lanskap politik di Indonesia.
"Apa yang terjadi dengan Nasdem hanyalah badai dalam secangkir kopi saja. Dalam pengamatan saya, Nasdem akan tetap stabil dan bahkan punya kans besar untuk meningkat di Pemilu 2024," ujar Khoirul kepada wartawan, Senin (7/11/2022).
Rosyadi menambahkan, pengunduran diri sejumlah anggota Nasdem tidak signifikan dalam menggerogoti kekuatan partai tersebut.
Sebab, terdapat pula fenomena masuknya anggota-anggota baru pasca deklarasi pencapresan Anies.
Bahkan, ia melihat adanya potensi perpindahan konstituen partai Islam dan partai tengah dalam koalisi pemerintah ke Nasdem.
"Saya memantau adanya fenomena arus baru di mana kelompok-kelompok pendukung Anies di berbagai daerah mendaftar jadi anggota Nasdem. Proses orang masuk ke organisasi memang tidak secepat orang keluar organisasi, karena itu Nasdem perlu 'menjemput bola' agar lebih efisien,” ucapnya.
Dampak Pencapresan Anies
Ia menyebut terdapat gerakan ratusan orang di Brebes, Tasikmalaya, dan Banyuwangi yang mendaftar masuk Nasdem, sebagai bahan riset akademiknya.
Hal ini, kata dia, bisa dibaca sebagai dampak pencapresan Anies oleh Nasdem.
Selain itu, ia juga menepis pernyataan beberapa lembaga survei tentang penurunan elektabilitas Nasdem.
Terlebih lagi, sebagian lembaga survei mengungkapkan bahwa pengambilan data survei telah dimulai sejak sebelum pencapresan Anies.
"Perpindahan konstituen di level bawah tidak terjadi dalam waktu semalam. Sebaiknya pengamat dan surveyor bersabar dulu," pungkasnya.
Hasil Survei Elektabilitas NasDem
Sebelumnya, Lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) merilis hasil jajak pendapat soal elektabilitas partai politik di Indonesia. Hasilnya, kebanyakan partai diperkirakan malah mengalami penurunan jumlah pemilih.
Direktur Riset SMRC, Deni Irvani mengatakan, hanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang surplus dibanding hasil Pemilu 2019, dan hanya Gerindra yang stabil. Partai lainnya mendapat dukungan masih di bawah hasil pemilu 2019.
"Dukungan pada PDIP mencapai 24 persen. Di posisi kedua, Partai Gerindra mendapat dukungan 13,4 persen," ujar Deni kepada wartawan, Minggu (30/10/2022).
Sementara partai lainnya seperti Golkar mendapatkan dukungan 8,5 persen; PKB 7,1 persen; PKS 6,9 persen; Demokrat 5,5 persen; NasDem 5,4 persen; dan PPP 3,3 persen. Partai-partai lain di bawah 3 persen.
"Masih ada 19,3 persen yang belum menentukan pilihan," ucapnya.
Deni menjelaskan bahwa PDIP adalah satu-satunya partai yang mendapatkan dukungan lebih banyak dari perolehan suara pada Pemilu 2019.
“Dibanding hasil pemilu 2019, dukungan kepada PDIP naik dari 19.3 persen menjadi 24 persen. Gerindra stabil dari 12,6 persen menjadi 13,4 persen,” kata Deni.
Sementara partai-partai lain cenderung menurun. Golkar menurun dari 12,3 persen menjadi 8,5 persen; PKB dari 9,7 persen menjadi 7,1 persen; PKS dari 8,2 persen menjadi 6,9 persen; dan Demokrat dari 7,8 persen menjadi 5,5 persen.
Penurunan elektabilitas dibandingkan Pemilu 2019 juga terjadi pada partai NasDem yang baru mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai Calon Presiden. NasDem dalam hasil surveinya turun 3,7 persen.
"Nasdem dari 9,1 persen menjadi 5,4 persen; PPP dari 4,5 persen menjadi 3,3 persen; PAN dari 6,8 persen menjadi 1,2 persen; dan partai lain dari 9,7 persen menjadi 5,4 persen," ucapnya.
Berita Terkait
-
Presiden Jokowi Sebut Setelah Ini 'Jatah' Prabowo, Ketum Gerindra Langsung Berdiri Beri Hormat
-
Safari Politik ke Medan, Anies Baswedan Disanjung Demokrat: Sangat Positif, Diperbanyak Lagi Kunjungan Kayak Gini
-
CEK FAKTA: Pejuang ABW Doakan Parpol yang Tak Usung Anies dalam Pilpres 2024 Bakal Masuk Neraka, Benarkah?
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO