Suara.com - Meskipun memiliki elektabilitas tinggi, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tampaknya belum bisa melenggang bebas buat jadi calon presiden (capres) 2024 mendatang.
Pasalnya Ganjar hingga kini belum mendapatkan tiket dari partainya sendiri, yakni PDI Perjuangan atau PDIP.
"Ganjar kelemahannya dikurung sama ibu jadi enggak berani ngomong dia dikurung, sayang kita lihat survei tinggi tapi enggak bisa apa-apa," ujar Pakar Komunikasi Politik, Prof Tjipta Lesamana dalam perbincangannya di Indonesia Lawyers Club.
Menurut Tjipta Lesmana, dia beberapa kali berkontak Ganjar Pranowo. Dalam perbincangannya Gubernur Jawa Tengah itu memang mangaku tak bisa berbuat banyak.
"Saya berapa kali kontak gimana Mas Ganjar, [dia bilang] saya enggak bisa apa-apa Prof saya kan kader PDIP, selama enggak dapat green line, saya enggak bisa apa-apa, kalau ngomong dianggap kurang ajar," ujar Prof Tjipta Lesmana menirukan Ganjar.
"Ganjar ini enggak berani ngomong, diam-diam aja ya paling lari-lari doang kasihan dia jadi dia dikurung padahal di survei selalu tinggi," imbuhnya.
Lebih lanjut Profesor Tjipta menyebutkan bahwa yang bisa berpotensi menaikkan Ganjar adalah Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).
"Lagi main mata sekarang, mau nyemplung ke KIB saya udah dorong-dorong Ganjar tapi memang ada yang bilang last minute, Megawati bakal kasih dukungan," ungkap Prof. Tjipta.
"Nah kalau Puan ini elektbilitasnya selalu nol koma sekian terus, kasihan sekali padahal PDIP besar."
Bima Arya Ungkap Sinyal PAN Dukung Ganjar
Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Bima Arya mengatakan bahwa partainya berniat untuk mendorong Ganjar Pranowo dan Ridwan Kamil untuk duet di Pilpres 2024.
Menurut Bima Arya, kedua nama itu klop dan bisa melengkapi satu sama lain.
"Kang Emil (Ridwan Kamil) dan mas Ganjar itu klop. Saling melengkapi satu sama lain. Jadi ke depan kalau dua sosok ini bisa bersatu, maka Indonesia akan dipersatukan," kata Bima Arya ditemui usai acara #DemiIndonesia di Jakarta Selatan, Sabtu (29/10/2022).
Bima Arya juga menyebutkan bahwa jika PDI Perjuangan mengusung Ganjar, maka Koalisi Indonesia Bersatu [KIB] bakal merapat.
Berita Terkait
-
Bangkitkan Geliat Ekonomi Daerah, Ganjar Lepas Borobudur Marathon 2022
-
Desmond Mahesa Digeruduk Kader PDIP Gegara Komentar Soal Soekarno, PKB: Separah Itu Rusaknya Demokrasi Negara Ini?
-
Jadi Gubernur tapi 'Kebelet' Kampanye, Refly Harun Minta Ganjar Mundur dari Jabatan: Biar Nggak Ada Conflict of Interest
-
Deklarasi Anies Baswedan Batal, Surya Paloh Mengaku Apes Bandar Kecil Tak Merapat apalagi Pemodal Besar
-
Punya Banyak Sepeda, Ganjar Pranowo sampai Berkelahi
Terpopuler
- Susunan Tim Pelatih Timnas Indonesia U-23 di SEA Games 2025, Indra Sjafri Ditopang Para Legenda
- Diskon Listrik 50 Persen PLN Oktober 2025, Begini Syarat dan Cara Dapat E-Voucher Tambah Daya!
- Shin Tae-yong Batal Comeback, 4 Pemain Timnas Indonesia Bernafas Lega
- 7 Rekomendasi Smartwatch untuk Tangan Kecil: Nyaman Dipakai dan Responsif
- 5 Bedak Padat yang Cocok untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Samarkan Flek Hitam
Pilihan
-
Hasan Nasbi Sebut Menkeu Purbaya Berbahaya, Bisa Lemahkan Pemerintah
-
5 Fakta Kemenangan 2-1 Real Madrid Atas Barcelona: 16 Gol Kylian Mbappe
-
Harga Emas Hari Ini: Galeri 24 dan UBS Sentuh Rp 2,4 Juta di Pegadaian, Antam Nihil!
-
Harga Emas Sabtu 25 Oktober 2025: Antam Masih 'Hilang', UBS dan Galeri 24 Menguat
-
Superkomputer Prediksi Arsenal Juara Liga Champions 2025, Siapa Lawan di Final?
Terkini
-
Pasar Barito Digusur, Pedagang Dipindahkan ke Lenteng Agung: Begini Janji Manis Pemprov DKI
-
Sidang Praperadilan Delpedro Marhaen: Hakim Tunda Putusan Hingga Pukul 2 Siang
-
Heboh WN Israel Punya KTP Cianjur, Dedi Mulyadi Cecar Sang Bupati
-
Komjak Ultimatum Kajari Jaksel: Eksekusi Silfester Matutina Sekarang, Jangan Tunda Lagi!
-
IPB Bahas Masa Depan Kawasan Puncak: Antara Lestari dan Laju Ekonomi
-
Rumah Digeledah, ASN Kemenaker RJ Dipanggil KPK: Ada Apa dengan Kasus RPTKA?
-
Rayakan HLN ke-80, PLN Wujudkan Akses Listrik Gratis bagi Warga Pra Sejahtera di Bali
-
Tok! Gugatan Praperadilan Khariq Anhar Ditolak PN Jaksel, Ini Alasan Hakim Sulistyo
-
Biar Talas dan Sagu Tak Dianggap Makanan Kelas Bawah, Mendagri Minta Daerah Gandeng Ahli Kuliner
-
Usut Kasus CSR, KPK Panggil Politikus Nasdem Rajiv