Suara.com - Wahana Lingkungan Hidup atau Walhi mengungkap ada beberapa kejanggalan dari proses pembangunan proyek Kereta Api Cepat Indonesia Cina (KCIC) Jakarta-Bandung yang dilakukan oleh pemerintah.
Misalnya, dalam proses analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal). Walhi menilai pemerintah begitu cepat mengeluarkan Amdal dari proyek KCIC Jakarta-Bandung.
"Amdalnya sangat cepat sekali kebetulan kami ikut dalam proses pembuatan ini. Kira-kira kurang dari dua minggu sudah selesai mulai dari kerangka acuan kemudian sidang amdal kemudian keluar Amdal," ujar Manajer Kampanye Energi dan Perkotaan Eksekutif Nasional Walhi Dwi Sawung dalam siaran YouTube, Jumat (18/11/2022).
Padahal, KCIC Jakarta-Bandung membentang melintasi berbagai kontur wilayah seperti pegunungan, sawah hingga pemukiman masyarakat. Menurut Dwi, penerbitan Amdal ini harus dicurigai.
"Prosesnya ajaib. Semua orang juga sudah tahu ini, prosesnya mencurigakan," ungkapnya.
Kemudian, Dwi membicarakan mengenai pelanggaran tata ruang oleh proyek KCIC Jakarta-Bandung. Di mana, dalam rencana tata ruan beberapa daerah sejatinya tidak pernah disebutkan adanya proyek KCIC Jakarta-Bandung.
"Tidak ada kabupaten atau kota ataupun provinsi itu ada kereta cepat. Jadi dilanggar semuanya," jelas Dwi.
Terakhir, Dwi menyorot terkait potensi kerusakan lingkungan yang terjadi bila proyek KCIC Jakarta-Bandung tetap diteruskan. Dia menilai beberapa wilayah seperti di pinggiran Kota Bandung hingga dan Kabupaten Karawang kini mulai terancam kerusakan tanah.
"Apalagi di beberapa stasiun di pinggiran Kota Bandung dan perbatasan itu pasti kita lihat mulai kerusakannya pasti bakal lebih tinggi. Stasiun Padalarang sekitarnya sudah kelihatan. Kemudian Karawang di sana potensi kerusakan lahan lebih parah terjadi."
Baca Juga: Erick Thohir Optimis KCJB Ciptakan Pertumbuhan Ekonomi Baru dan Serap Lapangan Kerja
Berita Terkait
-
Erick Thohir Optimis KCJB Ciptakan Pertumbuhan Ekonomi Baru dan Serap Lapangan Kerja
-
Kereta Cepat Jadi 'Awal' Kerja Sama Proyek China di Indonesia, Luhut: Harus Jadi!
-
Jokowi dan Xi Jinping Saksikan Uji Coba Operasional Kereta Cepat Jakarta - Bandung
-
Kritik Pelaksanaan G20, Walhi Jakarta Pasang Spanduk Sindiran di JPO Pinisi
-
Walhi Kalsel: Kejahatan Lingkungan Masih Ada di Tanah Air Gegara Perilaku Penegak Hukum, Salah Satunya Polri
Terpopuler
- 7 Sepatu New Balance Diskon 70 Persen di Sports Station, Mulai Rp100 Ribuan
- Petugas Haji Dibayar Berapa? Ini Kisaran Gaji dan Jadwal Rekrutmen 2026
- Liverpool Pecat Arne Slot, Giovanni van Bronckhorst Latih Timnas Indonesia?
- 5 Mobil Bekas Selevel Innova Budget Rp60 Jutaan untuk Keluarga Besar
- 5 Shio Paling Beruntung Besok 25 November 2025, Cuan Mengalir Deras
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Diminta Jangan Banyak Omon-omon, Janji Tak Tercapai Bisa Jadi Bumerang
-
Trofi Piala Dunia Hilang 7 Hari di Siang Bolong, Misteri 59 Tahun yang Tak Pernah Tuntas
-
16 Tahun Disimpan Rapat: Kisah Pilu RR Korban Pelecehan Seksual di Kantor PLN
-
Harga Pangan Nasional Hari Ini: Cabai Makin Pedas
-
FIFA Atur Ulang Undian Piala Dunia 2026: 4 Tim Unggulan Dipastikan Tak Segrup
Terkini
-
Rano Karno: Lewat LPDP Jakarta, Pemprov DKI Kejar Tambahan Tenaga Dokter Spesialis
-
Katib PBNU Tajul Mafakhir ke Gus Yahya: Tak Terima Dicopot? Bawa ke Majelis Tahkim
-
BPJS Kesehatan Ungkap Data Mengejutkan: 454 Puskesmas Belum Memiliki Dokter Umum
-
Penyisiran Ulang Sungai di Bogor, Polisi Temukan Rahang Bawah Diduga Milik Alvaro
-
Pakar Hukum UGM Ingatkan KPK Soal Kasus ASDP: Pastikan Murni Fraud, Bukan Keputusan Bisnis
-
Polisi Jadi 'Beking' Korporasi Perusak Lingkungan, Masyarakat Sipil Desak Reformasi Mendesak
-
Respons Gus Yahya Usai Beredar SE Pencopotan dari Ketum PBNU: Dokumen Ilegal Beredar Lewat WA!
-
Miliki Kualitas Data yang Baik, Pemprov Jateng Raih Penghargaan dari Kemendukbangga
-
PBNU Memanas! Waketum Amin Said: Islah Satu-satunya Jalan, Tak Ada Forum Bisa Copot Gus Yahya
-
Usut Kasus Bupati Ponorogo, KPK Geledah Kantor Swasta di Surabaya