Suara.com - Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS Mulyanto meminta pemerintah tidak mengada-ada ihwal pemberian subsidi Rp6,5 juta untuk pembelian motor listrik. Menurut dia kebijakan itu tidak realistis di tengah keuangan negara yang bermasalah.
Mulyanto lantas meminta pemerintah menyetop rencama pemberian subsidi motor listrik tersebut. Walau begitu Mulyanto memiliki gagasan lain menyoal subsidi.
Menurut dia, ketimbang pemerintah memberikan subsidi pembelian motor listrik secara menyeluruh, pemerintah lebih baik mensubsidi pembelian mobil listrik Esemka. Ia memandang subsidi pembelian mobil listrik Esemka lebih bermanfaat untuk pengembangan otomotif produksi lokal.
"Daripada mensubsidi pembelian motor dan mobil listrik buatan luar negeri, lebih baik pemerintah mensubsidi pembelian mobil listrik Esemka. Itu barang bagus. Asli karya anak bangsa," kata Mulyanto, Senin (5/12/2022).
Mulyanto mengingatkan pemerintah tentang produk Esemka. Ia meminta pemerintah tidak melupakan begitu saja keberadaan mobil Esemka yang pernah dipromosikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
"Saya yakin masyarakat akan menyambut baik usul pemberian subsidi pembelian mobil listrik Esemka ini. Masyarakat akan berbondong-bondong memenuhi dealer-dealer penjualan mobil Esemka dimana pun berada," ujarnya.
"Dulu saja, tanpa ada subsidi, pesanannya sudah mencapai 60 ribu unit. Apalagi nanti kalau sudah diberi subsidi, saya perkirakan jumlah pesanannya bisa sampai tiga atau empat kali lipat," sambung Mulyanto.
Masih Dibahas
Sebelumnya Pemerintah berencana akan mrmberikan subsidi atas setiap pembelian kendaraan listrik pada tahun depan, tujuannya demi mendorong daya beli masyarakat untuk memiliki mobil dan motor listrik.
Baca Juga: Tok! Pemerintah dan Polri Resmi Izinkan Liga 1 2022/2023 Dilanjutkan
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pun mengaku bahwa kebijakan tersebut belum final dan mesti dilakukan pembahasan terlebih dahulu.
"Nanti akan dibahas dulu," kata Sri Mulyani singkat di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (1/12/2022).
Ketika ditanya lebih lanjut terkait rencana kebijakan ini, lagi-lagi Sri Mulyani irit bicara. Dirinya mengaku akan melakukan pembahasan terlebih dahulu dengan pihak terkait.
"Nanti dibahas ya," ucap singkat Sri Mulyani.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan mengatakan rencana pemberian subsidi tersebut dalam sebuah acara. Dia bilang, saat ini pemerintah tengah menyelesaikan skema subsidi sebesar Rp6,5 juta per pembelian sepeda motor listrik.
"Segera mobil listrik kita luncurkan dengan subsidi. Misalnya sepeda motor sedang kita finalisasi. Berapa juta mau kita kasih subsidi sepeda motor. Mungkin Rp6 juta? Di Thailand mungkin Rp7 juta, mungkin kita Rp6,5 juta kira-kira berkisar segitu," kata Luhut.
Berita Terkait
-
PKS Cenderung Dukung Anies setelah 2 kali Gagal Dukung Prabowo
-
Ada Luhut, Profil 5 Menteri Jokowi yang Ikut Sibuk Ngurus Pernikahan Kaesang-Erina
-
Soal Isu PKS Diajak Rujuk, NasDem Malah Ajak Gerindra Gabung Koalisi Perubahan Dukung Anies Jadi Presiden
-
Gerindra Beri Kode CLBK Lagi sama PKS, Lalu Bagaimana Nasib PKB?
-
Blak-blakan! PKS Akui Lebih Berpeluang Dukung Anies Ketimbang Prabowo di Pilpres 2024
Terpopuler
- 6 Mobil Hybrid Paling Murah dan Irit, Cocok untuk Pemula
- 7 HP Terbaru di 2026 Spek Premium, Performa Flagship Mulai Rp3 Jutaan
- Bedak Apa yang Bikin Muka Glowing? Ini 7 Rekomendasi Andalannya
- 7 Sepatu Running Adidas dengan Sol Paling Empuk dan Stabil untuk Pelari
- Pendidikan dan Karier Wakil Bupati Klaten Benny Indra Ardhianto yang Meninggal Dunia
Pilihan
-
Ucap Sumpah di atas Alkitab, Keponakan Prabowo Sah Jabat Deputi Gubernur BI
-
Liburan Keluarga Berakhir Pilu, Bocah Indonesia Ditabrak Mati di Singapura
-
Viral Oknum Paspampres Diduga Aniaya Driver Ojol di Jakbar, Dipicu Salah Titik dan Kata 'Monyet'
-
Hasil Rapat DPR: Pasien PBI BPJS Tetap Dilayani, Pemerintah Tanggung Biaya Selama 3 Bulan
-
OJK Bongkar Skandal Manipulasi Saham, PIPA dan REAL Dijatuhi Sanksi Berat
Terkini
-
Ironi 'Wakil Tuhan': Gaji Selangit Tapi Masih Rakus, Mengapa Hakim Terus Terjaring OTT?
-
Gus Ipul Tegaskan Realokasi PBI JKN Sudah Tepat
-
Skandal Suap DJKA: KPK Dalami Peran 18 Anggota DPR RI Periode 2019-2024, Ini Daftar Namanya
-
Kabar Baik! Istana Percepat Hapus Tunggakan BPJS Triliunan, Tak Perlu Tunggu Perpres?
-
Gus Ipul Tegaskan Percepatan Sekolah Rakyat Nias Utara Prioritas Utama Presiden Prabowo
-
Survei IPI: Sjafrie Sjamsoeddin Hingga Purbaya Masuk Bursa Bakal Capres 2029
-
Viral Drama Tetangga di Jakbar: Tegur Drummer Berisik, Pria Ini Dicekik, Kini Saling Lapor Polisi
-
Residu Pilkades Bikin Bansos Melenceng, KemendesKemensos Satukan Data Desa
-
Pengamat: JPN Kejaksaan di Proyek Chromebook Hanya Kawal Prosedur, Bukan Hapus Niat Jahat
-
Kenaikan Gaji Hakim Bisa Tekan Korupsi, KPK: Tapi Tergantung Orangnya