Suara.com - Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menyebut ada limitasi atau batas waktu hingga Maret untuk Koalisi Gerindra-PKB mengumumkan siapa calon presiden dan calon wakil presiden. Senada dengan itu, Gerindra menganggap memang perlu adanya batas waktu yang disepakati kedua belah pihak.
"Ya, tentunya memang limitasi waktu itu harus ada karena kan juga yang namanya pilpres juga ada limitasi. Soal pendaftaran persiapan dan lain-lain," kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (1/2/2023).
Meski menyadari butuh limitasi, namun perihal kapan batas waktu tersebut Dasco menyerahkan kepada kedua ketua umum. Sebagaimana perjanjian politik koalisi, penentuan capres dan cawapres akan ditentukan Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin
"Ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa yang menentukan itu bukan Pak Jazil atau saya tetapi Pak Prabowo dan Pak Muhaimin menurut yang tertulis. Sehingga saya pikir nanti pasti kedua orang ini akan bicara tentang apa-apa yang menjadi aspirasi dari konstituen PKB atau kiai-kiai PKB kan begitu," tutur Dasco.
Sebelumnya, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) yang terdiri dari Gerindra dan PKB memberikan pembatasan waktu hingga Maret untuk menentukan sosok calon presiden dan calon wakil presiden.
Diketahui KIR hingga kini memang belum menentukan. Kendati kedua nama ketua umum masing-masing, yakni Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang santer dipasangkan menjadi capres-cawapres.
"Kami ada limitasi waktu bulan Maret untuk menentukan presiden dan wakil peesiden," kata Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid dalam keterangannya kepada media, Rabu (1/2/2023).
Jazilul menegaskan pemilihan mengenai siapa capres dan cawapres, hal itu akan ditentukan oleh Prabowo dan Muhaimin. Pasalnya mandat tersebut memang diberikan kepada masing-masing ketua umum sebagaimana perjanjian politik di koalisi.
Termasuk jika ada nama lain di luar Prabowo-Muahimin, dikatakan Jazilul, itu bergantung pilihan kedua ketua umum.
Baca Juga: Fakta-fakta Cak Imin Usulkan Jabatan Gubernur Ditiadakan: Tak Efektif!
"Kami juga tidak menutup diri tetapi yang melakukan tanda tangan perjanjian politik kedua partai itu dua duanya ketua umum," kata Jazilul.
Sementara itu, Ketua Harian DPP Gerindra Dasco mengatakan deklarasi capres cawapres masih menunggu waktu dan adanya kemungkinan partai lain bergabung.
"Ya kan kita masih nunggu partai yang lain nambah kan, sabar kalau itu," kata Dasco.
Berita Terkait
-
Panas! Dokter Tifa Prediksi 'Battle' Pemilu 2024: Anies-Khofifah vs Prabowo-Puan
-
Berpotensi Jadi Capres, Kekayaan Ganjar dan Anies Kalah Jauh dengan Prabowo Subianto
-
Nah Loh! Prabowo Ternyata Ogah Ungkit Masa Lalu, Sandiaga Malah Sebut Perjanjian Politiknya dengan Anies
-
Cak Imin Usul Jabatan Gubernur di Indonesia Ditiadakan Karena Tak Efektif
-
Koalisi Gerindra-PKB Beri Batas Waktu Hingga Maret Tentukan Bakal Capres-Cawapres 2024
Terpopuler
- 5 Pilihan HP RAM 16 GB Paling Murah, Penyimpanan Besar dan Performa Kencang
- Dari Koruptor Kembali ke Rakyat: Aset Rp16,39 Miliar Kini Disulap Jadi Sekolah hingga Taman di Jabar
- Prabowo Bakal Copot Lagi Pejabat 'Telur Busuk', Hashim Djojohadikusumo: Semua Opsi di Atas Meja
- 35 Link Poster Ramadhan 2026 Simpel dan Menarik, Gratis Download!
- Lebih Bagus Smart TV atau Android TV? Ini 6 Rekomendasi Terbaik Harga di Bawah Rp3 Juta
Pilihan
-
Here We Go! Putra Saparua Susul Tijjani Reijnders Main di Premier League
-
Kabar Baik dari Elkan Baggott untuk Timnas Indonesia
-
Jaminan Kesehatan Dicabut, Ribuan Warga Miskin Magelang Tercekik Cemas: Bagaimana Jika Saya Sakit?
-
Lagu "Cita-citaku (Ga Jadi Polisi)" Milik Gandhi Sehat Ditarik dari Peredaran, Ada Apa?
-
Geger Taqy Malik Dituding Mark-up Harga Wakaf Alquran, Keuntungan Capai Miliaran
Terkini
-
Gempa Beruntun M 5,5 Guncang Karatung dan Melonguane Sulawesi Utara
-
Gunung Semeru Lima Kali Erupsi Hari Ini, PVMBG Ungkap Lima Titik Waspada
-
Gus Ipul Ajak ASN Kemensos Turun Ground Check DTSEN
-
Kisah Dokter Diaspora Terobos Sekat Birokrasi demi Misi Kemanusiaan di Sumatra
-
Sarmuji Luruskan Fatsun Politik Fraksi Golkar: Bukan Larang Kritik Prabowo-Gibran, Tapi Ada Etikanya
-
Respons Keluhan Warga, Kemensos Libatkan YLKI Awasi Penonaktifan BPJS PBI
-
Niat Gasak HP ASN di Tengah Gemerlap Imlek di Bundaran HI, Pria Paruh Baya Diciduk
-
Geledah Rumah di Ciputat, KPK Sita Lima Koper Berisi Uang Rp5 Miliar Terkait Kasus Bea Cukai
-
Ancaman Bagi Koruptor! Gibran Ingin Aset Hasil Judol Hingga Korupsi Disita, Apa Kata Pukat UGM?
-
Penumpang LRT Jabodebek Usul Penambahan Gerbong Khusus Wanita Guna Cegah Pelecehan