Suara.com - Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menyebut ada limitasi atau batas waktu hingga Maret untuk Koalisi Gerindra-PKB mengumumkan siapa calon presiden dan calon wakil presiden. Senada dengan itu, Gerindra menganggap memang perlu adanya batas waktu yang disepakati kedua belah pihak.
"Ya, tentunya memang limitasi waktu itu harus ada karena kan juga yang namanya pilpres juga ada limitasi. Soal pendaftaran persiapan dan lain-lain," kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (1/2/2023).
Meski menyadari butuh limitasi, namun perihal kapan batas waktu tersebut Dasco menyerahkan kepada kedua ketua umum. Sebagaimana perjanjian politik koalisi, penentuan capres dan cawapres akan ditentukan Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin
"Ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa yang menentukan itu bukan Pak Jazil atau saya tetapi Pak Prabowo dan Pak Muhaimin menurut yang tertulis. Sehingga saya pikir nanti pasti kedua orang ini akan bicara tentang apa-apa yang menjadi aspirasi dari konstituen PKB atau kiai-kiai PKB kan begitu," tutur Dasco.
Sebelumnya, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) yang terdiri dari Gerindra dan PKB memberikan pembatasan waktu hingga Maret untuk menentukan sosok calon presiden dan calon wakil presiden.
Diketahui KIR hingga kini memang belum menentukan. Kendati kedua nama ketua umum masing-masing, yakni Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang santer dipasangkan menjadi capres-cawapres.
"Kami ada limitasi waktu bulan Maret untuk menentukan presiden dan wakil peesiden," kata Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid dalam keterangannya kepada media, Rabu (1/2/2023).
Jazilul menegaskan pemilihan mengenai siapa capres dan cawapres, hal itu akan ditentukan oleh Prabowo dan Muhaimin. Pasalnya mandat tersebut memang diberikan kepada masing-masing ketua umum sebagaimana perjanjian politik di koalisi.
Termasuk jika ada nama lain di luar Prabowo-Muahimin, dikatakan Jazilul, itu bergantung pilihan kedua ketua umum.
Baca Juga: Fakta-fakta Cak Imin Usulkan Jabatan Gubernur Ditiadakan: Tak Efektif!
"Kami juga tidak menutup diri tetapi yang melakukan tanda tangan perjanjian politik kedua partai itu dua duanya ketua umum," kata Jazilul.
Sementara itu, Ketua Harian DPP Gerindra Dasco mengatakan deklarasi capres cawapres masih menunggu waktu dan adanya kemungkinan partai lain bergabung.
"Ya kan kita masih nunggu partai yang lain nambah kan, sabar kalau itu," kata Dasco.
Berita Terkait
-
Panas! Dokter Tifa Prediksi 'Battle' Pemilu 2024: Anies-Khofifah vs Prabowo-Puan
-
Berpotensi Jadi Capres, Kekayaan Ganjar dan Anies Kalah Jauh dengan Prabowo Subianto
-
Nah Loh! Prabowo Ternyata Ogah Ungkit Masa Lalu, Sandiaga Malah Sebut Perjanjian Politiknya dengan Anies
-
Cak Imin Usul Jabatan Gubernur di Indonesia Ditiadakan Karena Tak Efektif
-
Koalisi Gerindra-PKB Beri Batas Waktu Hingga Maret Tentukan Bakal Capres-Cawapres 2024
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- 5 Bedak Padat yang Bagus dan Tahan Lama, Cocok untuk Kulit Berminyak
- 5 Parfum Aroma Sabun Mandi untuk Pekerja Kantoran, Beri Kesan Segar dan Bersih yang Tahan Lama
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Jenderal TNI Muncul di Tengah Konflik Lahan Jusuf Kalla vs GMTD, Apa Perannya?
-
Geger Keraton Solo: Putra PB XIII Dinobatkan Mendadak Jadi PB XIV, Berujung Walkout dan Keributan
-
Cetak 33 Gol dari 26 Laga, Pemain Keturunan Indonesia Ini Siap Bela Garuda
-
Jawaban GoTo Usai Beredar Usul Patrick Walujo Diganti
-
Waduh, Rupiah Jadi Paling Lemah di Asia Lawan Dolar Amerika Serikat
Terkini
-
Hormati Putusan MK, Polri Siapkan Langkah Operasional Penataan Jabatan Eksternal
-
Istana Pastikan Patuhi Putusan MK, Polisi Aktif di Jabatan Sipil Wajib Mundur
-
Polemik Internal Gerindra: Dasco Sebut Penolakan Budi Arie Dinamika Politik Biasa
-
KPK Usut Korupsi Kuota Haji Langsung ke Arab Saudi, Apa yang Sebenarnya Dicari?
-
Boni Hargens: Putusan MK Benar, Polri Adalah Alat Negara
-
Prabowo Disebut 'Dewa Penolong', Guru Abdul Muis Menangis Haru Usai Nama Baiknya Dipulihkan
-
Satu Tahun Pemerintahan Prabowo, Sektor Energi hingga Kebebasan Sipil Disorot: Haruskah Reshuffle?
-
Hendra Kurniawan Batal Dipecat Polri, Istrinya Pernah Bersyukur 'Lepas' dari Kepolisian
-
400 Tersangka 'Terlantar': Jerat Hukum Gantung Ratusan Warga, Termasuk Eks Jenderal!
-
Respons Pimpinan DPR Usai MK Larang Polisi Aktif di Jabatan Sipil, Apa Katanya?