Suara.com - Presiden RI Joko Widodo menuangkan amarahnya ke para pejabat soal impor dalam acara Penghargaan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (15/3/2023).
Bahkan, tak sedikit pejabat dari berbagai instansi yang ikut kena amukan sang presiden kala itu. Adapun pihak TNI dan Polri juga turut menerima arahan dari sang presiden yang bernada intens.
Berikut poin-poin amarah kekecewaan Jokowi ke pejabat dalam acara P3DN.
Merasa dibohongi soal repackaging
Jokowi merasa dirinya ditipu oleh para pemangku kepentingan terkait dengan produk impor yang dilabeli produk lokal melalui repackaging.
Bagi Jokowi, hal tersebut tak ada bedanya dengan mengimpor barang dari luar negeri.
"Jangan sampai saya dengar ada (barang) cuma diganti kulitnya, tetapi di dalamnya tetap barang impor. Repackaging. Dipikir saya nggak tahu?" ucap sang Presiden.
Perintahkan Polri usut barang repackaging
Polri ikut menerima semprotan Jokowi lantaran mereka bertanggung jawab untuk mengusut barang demikian.
"Ini hati-hati. Saya perintahkan Polri untuk dicek betul kalau ada (barang repackaging) seperti ini. Mau bohong-bohongan terus kita," lanjut Jokowi
Semprot Pemda soal penggunaan kartu kredit
Para Pemda juga turut menerima luapan kekecewaan presiden, terutama terkait dengan pemakaian kartu kredit.
Sang Presiden khawatir Pemda dalam negeri akan mendapat nasib yang sama dengan Rusia yang sempat kena sanksi dari Visa dan Mastercard. Jokowi juga ingin ada inovasi platform serupa jikalau sanksi terjadi.
"Kemudian buat penggunaan kartu kredit Pemda, zamannya sudah digital seperti ini. Mestinya ini bisa gunakan. Kalau kita bisa gunakan itu dengan betul-betul, kita bisa mandiri," bunyi arahan Jokowi.
Tegaskan sanksi bagi BUMN dan BUMD yang ngimpor barang
Jokowi turut mengomentari penggunan impor yang dibeli pakai dana APBN dan APBD. Ia tak segan memberi sanksi bagi pejabat yang masih 'nakal' mengimpor barang pakai uang daerah.
"Kalau BUMN BUMD Kabupaten, Kota. Provinsi atau KL masih coba-coba beli produk impor dari uang APBN/APBD BUMN, ya sudah sanksinya tolong dirumuskan pak menko. Biar kita semu bekerja dengan reward dan punishment," kata Jokowi.
Sentil TNI soal vendor perlengkapan
Jokowi juga dibuat kecewa lantaran TNI tak kunjung memperbaharui vendor perlengkapan mereka dari senjata hingga ransum alias makanan tentara.
Jokowi dibuat heran mengapa TNI masih memakai vendor luar negeri jika produsen dalam negeri mampu memproduksi perlengkapan prajurit.
"Kalau senjata, peluru, kita sudah bisa (produksi sendiri), apalagi hanya sepatu. Kenapa harus beli dari luar?" tanya Jokowi.
"Makanan prajurit, saya dapat cerita, dibisiki Pak Luhut Binsar Pandjaitan, 'Pak Presiden saya sejak jadi tentara sampai pensiun, dan sekarang sudah jadi menteri, penyedia barangnya kok masih sama?'" cecar Jokowi.
Kontributor : Armand Ilham
Berita Terkait
-
Minta Bareskrim Tunda Usut Laporan Aspri Wamenkumham soal Pencemaran Nama Baik, IPW: Tunggu Proses di KPK
-
CEK FAKTA: Gempar Jokowi dan Ganjar Pranomo Resmi Keluar dari PDIP
-
Gak Main-main! Jokowi Siapkan Sanksi Untuk Kementerian/Lembaga dan Pemda yang Ketahuan Belanja Produk Impor Pakai APBN
-
Jokowi Singgung Kebangkrutan Silicon Valley Bank: Semuanya Ngeri!
-
Jokowi Heran Harga Beras Masih Mahal Padahal Sudah Panen Raya: Nah Ini Kok Ndak!
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO