Poin-poin Penting Paparan PPATK Soal TPPU 300 Triliun, Tak Berkaitan Unsur Politis

Pihak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap beberapa poin penting dalam penemuan dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di dalam rapat bersama Komisi III DPR RI pada Selasa, (21/03/2023) lalu di Gedung DPR Senayan, Jakarta. Pihak PPATK yang diwakilkan oleh Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana memaparkan beberapa penemuan dan analisis mereka soal pernyataan Menkopolhukam Mahfud MD yang menyatakan adanya penemuan transaksi janggal sebesar Rp 349 T dan merupakan tanggungjawab Kementerian Keuangan. Mahfud MD juga ikut dalam rapat ini. Lalu, apa saja poin poin tersebut? Simak inilah selengkapnya.

Kasus terungkap karena laporan masyarakat

Suara.com - Ivan pun mengawali penjelasannya dengan mengungkap jumlah penemuan PPATK. "Dengan rincian (temuan) 227,9 juta laporan transaksi transfer dana dari dan keluar negeri, 39,2 juta laporan transaksi keuangan tunai, 742 ribu laporan transaksi keuangan mencurigakan, 445 ribu laporan transaksi penyedia barang dan jasa, dan 4.599 laporan penundaan transaksi. Kami juga telah menerima 1.250 pengaduan masyarakat yang efektif sebagai data tambahan dan pemicu dalam proses analisis dan pemeriksaan pencucian uang," ungkap Ivan.

Ungkap tak semua transaksi dari Kemenkeu 

Penjelasan Ivan soal temuan TPPU ini pun sempat dicelah oleh Wakil Ketua Komisi III DPR, Desmond. "PPATK yang diekspos itu TPPU atau bukan? Yang Rp 300 (triliun) itu TPPU?" tanya Desmond kepada Ivan. Ivan pun mengungkap bahwa penemuan TPPU ini bukan berarti semua berasal dari Kementerian Keuangan.

"Jadi nominal temuan Rp 349.874.187.502.987 ini tidak semuanya bicara tentang tindak pidana yang dilakukan oleh Kemenkeu, bukan berarti di Kemenkeu. Tapi terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kemenkeu sebagai penyidik tindak pidana asal," papar Ivan.

Sebut ada transaksi di kepabeanan

Tak hanya membenarkan soal isu penemuan TPPU di tubuh Kemenkeu, namun Ivan juga sempat menyebut adanya transaksi dalam kegiatan ekspor impor "Itu (penemuan TPPU) kebanyakan terjadi dengan kasus impor, ekspor, kasus perpajakan, kepabeanan. Dalam satu kasus saja kalau kita bicara ekspor-impor itu bisa ada lebih dari Rp 100 triliun, lebih dari Rp 40 triliun" lanjut Ivan.

Tegaskan tak ada unsur politik soal pembahasan TPPU

Baca Juga: Perppu Cipta Kerja Disahkan Jadi UU, YLBHI: Pemerintah dan DPR Membangkangi Konstitusi!

Pernyataan Ivan kembali dicelah oleh Anggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat, Benny K Harman yang mengungkap kecurigaannya akan adanya unsur politik soal penemuan TPPU ini. Benny pun mengungkap bahwa tidak ada pasal yang mendukung penemuan TPPU agar bisa diungkap di publik. Ivan pun mengaku hal ini diperbolehkan.

"Kalau anda katakan itu boleh, tunjukkan ke saya pasal berapa dalam UU (yang mendukung). Sebab kalau tidak, saudara Menko Polhukam (Mahfud MD) dan Anda (Ivan) juga sebetulnya punya niat politik yang tidak sehat, mau memojokkan Kemenkeu atau sejumlah tokoh di Kemenkeu. Itu yang saudara lakukan. Coba tunjukkan ke saya," cecar Benny. Ivan pun secara tegas mengungkap bahwa tidak ada unsur politik yang mendasari penemuan TPPU ini diungkap di publik.

Kontributor : Dea Nabila