Suara.com - Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil yang dahulu sempat vokal mengkritik Kementerian Keuangan hingga sebut diisi iblis kini resmi terseret operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (6/4/2023).
Adapun selain tindakan korupsi dan menerima suap, Muhammad Adil juga kedapatan menggadaikan beberapa aset negara yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya.
Tak ayal, Muhammad Adil merogoh kocek senilai Rp 100 miliar berupa pinjaman bank usai menggadaikan sederet aset negara.
Berikut daftar aset negara yang digadaikan Muhammad Adil, sebagaimana yang dirangkum oleh tim Suara.com
Kantor PUPR Kepulauan Meranti
Pelaksana tugas (Plt) Bupati Kepulauan Meranti Asmar dalam keterangannya, Jumat (14/4/2023) mengungkap bahwa Adil menggadaikan kantornya sendiri senilai Rp 100 miliar.
Kantor Pemkab Kepulauan Meranti kini berstatus gadai ke Bank Riau Kepri (BRK) Syariah dan kini telah dicairkan sebesar Rp 59 miliar alias 59 persen dari keseluruhan dana yang diajukan oleh Adil.
Asmar lebih lanjut mengungkap bahwa pihaknya kecolongan dengan keberadaan upaya gadai tersebut. Asmar mengaku baru tahu kabar kantornya digadaikan usai KPK melakukan OTT terhadap Muhammad Adil.
Padahal, Adil telah menggadaikan kantornya sejak 2022 yang lalu.
Baca Juga: 7 Fakta Eks Bupati Meranti Gadaikan Kantor dan Mes PUPR: Ternyata Ini Alasannya
Sayangnya, Asmar dan pihaknya harus mengangsur miliaran Rupiah yakani Rp 3,4 miliar per bulannya akibat ulah Adil tersebut.
Mes dinas PUPR Meranti
Tak hanya kantor Pemkab, Adil juga nekat menggadaikan mes dinas PUPR Meranti yang merupakan aset milik negara.
Asmar dan pihaknya kini juga harus mengangsur gadai mes dinas tersebut meski dirinya mengaku Pemkab Meranti memiliki keuangan yang minim.
Jejak jahat Muhammad Adil Bupati Kepulauan Meranti
Bukan cuma menggadaikan aset negara, Muhammad Adil juga kedapatan melakukan beberapa tindakan korupsi.
Berita Terkait
-
7 Fakta Eks Bupati Meranti Gadaikan Kantor dan Mes PUPR: Ternyata Ini Alasannya
-
Jejak Jahat Bupati Meranti: Gadai Kantor Sendiri dan Mes Dinas PUPR ke Bank
-
Ironi Dua Kepala Daerah Terjaring OTT KPK Jelang Lebaran 2023
-
Profil Istri Sah Eks Bupati Meranti, Disorot Usai M Adil Disebut Nikah Siri dengan Fitria Nengsih
-
Segini Kekayaan Fitria Nengsih vs Muhammad Adil, Eks Bupati Meranti dan Dugaan Istri Sirinya yang Jadi Tersangka
Terpopuler
- 50 Orang Berambut Cepak 'Serbu' Polda Metro Jaya: 'Mau Ambil Saksi Kasus Jampidsus'
- Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
- Surat Edaran Rahasia Kejagung Bocor, Jaksa Diminta Waspada dan Dilarang Berkomentar soal Perkara
- Gibran Bukan Panglima! Pakar UGM: Keamanan Papua Tetap Tanggung Jawab TNI dan Polri
- JK Jadi Tersangka Korupsi Ekspor Logam Tanah Jarang, Langsung Ditahan Kejagung
Pilihan
-
Jampdisus Febrie Adriansyah Akhirnya Mundur
-
Tangan Terborgol, Mulut Bungkam: Raut Wajah Bupati Sukoharjo Pakai Rompi Oranye KPK Tengah Malam
-
Ironi Hukum: Menuju Indonesia Emas, Ternyata Emasnya Ada di Rumah Febrie!
-
Bikin Melongo! Polri Pamerkan 74 Kg Emas hingga Ratusan Miliar Hasil Sitaan Kasus Jampidsus
-
Jampidsus Febrie Adriansyah: Saya Tidak Mundur! Masih Terima Perintah Usut Kasus Korupsi
Terkini
-
KPK Soroti Dugaan Korupsi Lintas Rezim di Sukoharjo, Diduga 'Tradisi' dari Era Suami ke Istri
-
Sudah Mundur dari Jampidsus, Kapan Febrie Adriansyah Diperiksa? Begini Jawaban Polda Metro
-
Barbuk Emas dan Uang Punya Siapa? Hensa Desak Transparansi Kasus Usai Jampidsus Febrie Mundur
-
Usai Mundur, Jaksa Agung Tunjuk Rudi Margono Jadi Plt Jampidsus Gantikan Febrie Adriansyah
-
Jawa Tengah Darurat Korupsi? 4 Kepala Daerah Terjaring OTT KPK dalam Waktu Singkat
-
KPK Ungkap Modus Bupati Sukoharjo, Gunakan SK Paksa ASN Setor Insentif hingga Rp2,93 Miliar
-
Klarifikasi Kejati Jateng: Tak Ada Pemeriksaan Personel Polri Terkait SPPG
-
KPK Tetapkan Bupati Sukoharjo dan Dua Pejabat Pemkab Jadi Tersangka Kasus Dugaan Pemerasan
-
Drama Perceraian Bupati Gowa Berbuntut Laporan Polisi: Mantan Suami Cium Aroma Kesaksian Palsu
-
Habiburokhman Tegaskan Mundurnya Jampidsus Febrie Tak Boleh Hentikan Pengusutan Kasus Korupsi