Suara.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengatakan pemerintah telah mengutus orang untuk bernegosiasi dalam upaya pembebasan pilot Susi Air, Philip Mark Marthens yang disandera oleh Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat dan Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM).
"Pak Kapolda sampaikan bahwa sedang ada proses negosiasi yaitu menunjuk salah satu pejabat pemerintah di sana untuk bernegosiasi," ujar Komioner Komnas HAM Abdul Haris Semendawi kepada wartawan dikutip Selasa (11/7/2023).
Semendawai menyebut pejabat yang dimaksud adalah salah satu bupati di Papua. Dia tidak membeberkan secara detail bupati daerah mana yang diutus untuk menemui TPNPB-OPM.
"Salah satu bupati di daerah di sana, yang bisa komunikasi. Untuk bisa komunikasi dulu buka jalan komunikasi dengan pihak penyadera," jelas Semendawai.
Lebih lanjut, Semendawai mengatakan pemerintah dan TPNPB-OPN bakal mengadakan pertemuan terkait upaya pembebasam itu.
"Informasinya seperti itu (bakal ada pertemuan). Kita tentunya berharap bahwa tidak terjadi apa-apa terhadap pilot maka perlu dilakukan tindakan-tindakan yang tidak menggunakan cara-cara kekerasan atau militer," ungkap Semendawai.
Sebagai informasi, Komnas HAM kekinian mengaku tidak mengetahui adanya permintaan untuk menjadi negosiator dalam upaya pembebasan pilot Susi Air Philip Mark Marthens oleh TPNPB-OPM.
Abdul Haris Semendawai mengakui hal tersebut. Menurutnya, Komnas HAM Pusat sampai sekarang belum menerima permintaan menjadi negosiator.
"Kita sampaikan dari awal, untuk memastikan apakah memang pernah ada permintaan ke Komnas Pusat belum ada permintaan itu," ujar Semendawai, Selasa.
Baca Juga: Soal Pembebasan Pilot Susi Air, Jokowi: Pemerintah Sudah Berusaha Keras
Meski begitu, Semendawai menyampaikan pihaknya tidak melarang Komnas HAM perwakilan Papua jika ingin turun tangan menjadi negosiator dalan upaya pembebasan Philip.
"Bukan melarang ya, ini tolong di bawah perwakilan Papua negosiasikan kami tidak sampai sejauh itu," kata Semendawai.
Semendawai mengatakan Komnas HAM bersedia menjadi negosiator apabila diminta oleh TPNPN-OPM dan pihak pemerintah.
"Kita bisa saja mengusulkan, tapi lagi-lagi mediator itu diakui kedua belah pihak, dan sekali lagi kita sampaikan Komnas HAM siap menjadi mediator," ungkapnya.
Sebelumnya, Komnas HAM Papua mengklaim diminta oleh TPNPB-OPM untuk menjadi negosiator dalam upaya pembebesan pilot Susi Air Philip Mark Marthens yang kini jadi sandera.
"Komnas HAM Perwakilan Papua telah diminta oleh kelompok TPNPB melalui juru bicaranya," kata Ketua Komnas HAM Papua Frits Ramandey dalam Youtube Komnas HAM, Kamis (6/7/2023).
Berita Terkait
-
Komnas HAM Tidak Mengetahui Permintaan untuk Menjadi Negosiator Pembebasan Pilot Susi Air
-
Pilot Susi Air Disandera OPM, Komnas HAM Kini Mendadak Tak Tahu soal Permintaan jadi Negosiator Pembebasan Philip
-
Pilot Susi Air Masih Disandera: Jokowi Tak Ingin Terlihat Diam, Komnas HAM Dikecam
-
Soal Pembebasan Pilot Susi Air, Jokowi: Pemerintah Sudah Berusaha Keras
-
Pimpin Rapat Pembebasan Pilot Susi Air, Jokowi: Jangan Dilihat Kita Diam Saja Loh
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Mobil Bekas Kabin Luas di Bawah 90 Juta, Nyaman dan Bertenaga
- 4 Daftar Mobil Bekas Pertama yang Aman dan Mudah Dikendalikan Pemula
- Dua Rekrutan Anyar Chelsea Muak dengan Enzo Maresca, Stamford Bridge Memanas
- 6 Shio Ini Diramal Paling Beruntung dan Makmur Pada 11 Desember 2025, Cek Kamu Salah Satunya?
- Kode Redeem FC Mobile 10 Desember 2025: Siap Klaim Nedved dan Gems Melimpah untuk Player F2P
Pilihan
-
Rencana KBMI I Dihapus, OJK Minta Bank-bank Kecil Jangan Terburu-buru!
-
4 Rekomendasi HP 5G Murah Terbaik: Baterai Badak dan Chipset Gahar Desember 2025
-
Entitas Usaha Astra Group Buka Suara Usai Tambang Emas Miliknya Picu Bencana Banjir Sumatera
-
PT Titan Infra Sejahtera: Bisnis, Profil Pemilik, Direksi, dan Prospek Saham
-
OJK: Kecurangan di Industri Keuangan Semakin Canggih
Terkini
-
Hujan Deras Lumpuhkan Tiga Koridor Transjakarta, Rute Dialihkan karena Pohon Tumbang
-
Eksekusi Brutal Dua Matel di Kalibata: Bagaimana Semua Jejak Lenyap?
-
Pengamat: Usulan Kapolri Dipilih Langsung Presiden Masuk Akal, DPR Justru Ganggu Check and Balances
-
3 Santriwati Hanyut Sungai Lusi Ditemukan Meninggal, Total Korban Jiwa Menjadi Lima
-
Pilkada Kembali ke DPRD: Solusi Hemat Anggaran atau Kemunduran Demokrasi?
-
Muncul Perkap Anggota Polri Bisa Jabat di 17 Kementerian/Lembaga, Ini Respons Komisi III DPR
-
Polisi Ungkap Pemicu Kebakaran Maut Terra Drone: Akibat Baterai 30.000 mAh Jatuh
-
18 Hari Mengungsi, Korban Banjir Pidie Jaya Butuh Tenda untuk Kembali ke Kampung Halaman
-
Perpol Baru Izinkan Polisi Aktif Isi Jabatan Sipil, Kok Berbeda dengan Putusan MK?
-
Kuasa Hukum: Banyak Pasal Dipreteli Polisi dalam Kasus Penembakan 5 Petani Bengkulu Selatan