Suara.com - Polusi udara di Jakarta yang semakin parah membuat Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK) turun gunung merespon isu tersebut.
Alih-alih memberikan kejelasan dan meredakan suasana publik, pernyataan KLHK dinilai mengejutkan.
Salah satunya karena KLHK tampak berkelit membela pihak Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) bukan sebagai penyebab polusi udara sekaligus menaruh tudingan ke gaya hidup masyarakat sebagai biang keroknya.
Sebut PLTU bukan biang kerok polusi udara: Uapnya mengarah ke Selat Sunda
Masyarakat sempat berdebat panas lantaran muncul dugaan bahwa penyebab polusi udara Ibu Kota yang makin parah adalah kehadiran PLTU Cilegon.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya sontak membantah teori tersebut.
Siti dalam rapat di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (14/8/2023) menyatakan bahwa PLTU Cilegon bukan penyebab polusi udara. Sebab, uap yang dihasilkan oleh PLTU tersebut terbang ke Selat Sunda dan tak mengarah ke Jakarta.
Pernyataan Siti didasari oleh kajian berdasarkan studi satelit, sentinel hingga resolusi satelit periode 27 Juli-9 Agustus 2023.
Siti menyatakan bahwa hasil analisis dari citra satelit, pencemaran dari uap tidak bergerak ke arah Jakarta, tapi bergerak ke arah Selat Sunda. Siti juga menekankan bahwa pernyataannya ditopang oleh citra arah angin yang diambil dari data BMKG.
Baca Juga: Pengamat Sebut Imbauan WFH Tak Akan Berpengaruh Banyak Kurangi Polusi Udara Jakarta
Kendati demikian, Siti tak menepis adanya pembangkit listrik yang bersifat kecil dan individual. Ia dan pihaknya akan mendalami lebih lanjut terkait pembangkit-pembangkit kecil yang menggunakan batu bara.
Ia menilai bahwa kehadiran pembangkit listrik bertenaga batu bara tersebut menyumbang emisi sebesar 1% dari keseluruhan.
Minta warga Jakarta uji emisi
Siti menaruh tudingan ke kendaraan pribadi yang jumlahnya kian meningkat. Ia memaparkan data per 2022 yang menunjukkan ada 24,5 juta kendaraan bermotor dan 19,2 juta lebih dari angka tersebut adalah sepeda motor.
Sontak, Siti mengimbau warga Jakarta untuk melakukan uji emisi pada kendaraan mereka masing-masing. Pasalnya, Siti melaporkan bahwa kini hanya 3-10 persen melakukan uji emisi
KLHK minta masyarakat 'berkorban'
Berita Terkait
-
Jangan Hanya ASN, KPAI Minta Anak-anak Belajar dari Rumah saat Kualitas Udara Jakarta Buruk
-
Tasya Kamila Curhat Kena Dampak Parahnya Polusi Udara di Jakarta: Anak Batuk Pilek Sampai Sebulan
-
Pengamat Sebut Imbauan WFH Tak Akan Berpengaruh Banyak Kurangi Polusi Udara Jakarta
-
Erick Thohir Bicara Hilirisasi Gula Bisa Kurangi Polusi Udara Jakarta
-
Mengenal PLTU Banten yang Dituding Sebagai Penyebab Polusi Udara Jakarta
Terpopuler
- Penyerang Klub Belanda Siap Susul Miliano Bela Timnas Indonesia: Ibu Senang Tiap Pulang ke Depok
- 27 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 26 Oktober: Raih 18.500 Gems dan Pemain 111-113
- Gary Neville Akui Salah: Taktik Ruben Amorim di Manchester United Kini Berbuah Manis
- 5 Mobil Bekas 30 Jutaan untuk Harian, Cocok buat Mahasiswa dan Keluarga Baru
- Belanja Mainan Hemat! Diskon 90% di Kidz Station Kraziest Sale, Bayar Pakai BRI Makin Untung
Pilihan
-
Harga Emas Hari Ini Turun: Antam Belum Tersedia, Galeri 24 dan UBS Anjlok!
-
5 Fakta Wakil Ketua DPRD OKU Parwanto: Kader Gerindra, Tersangka KPK dan Punya Utang Rp1,5 Miliar
-
Menkeu Purbaya Tebar Surat Utang RI ke Investor China, Kantongi Pinjaman Rp14 Triliun
-
Dari AMSI Awards 2025: Suara.com Raih Kategori Inovasi Strategi Pertumbuhan Media Sosial
-
3 Rekomendasi HP Xiaomi 1 Jutaan Chipset Gahar dan RAM Besar, Lancar untuk Multitasking Harian
Terkini
-
Pihak BGN Tegaskan Uang Rp5 Juta untuk Orang yang Bikin Konten Positif MBG Cuma Guyon
-
5 Fakta Korupsi Eks Bupati Sleman Sri Purnomo, Pengadilan Ungkap Alasan Penahanan
-
Prabowo di Hari Sumpah Pemuda: Jangan Takut Bermimpi Besar, Indonesia Tak Akan Pernah Kalah!
-
Dukung Kreator & UMKM, Shopee Hadirkan Pengalaman Belanja Baru Bersama Meta
-
Viral Mandor TKA Dikeroyok di Morowali, Arogan Jadi Pemicu? Ini 4 Faktanya
-
Gus Ipul Tegaskan Stiker Miskin Inisiatif Daerah, Tapi Masalahnya Ada 2 Juta Data Salah Sasaran
-
Mengapa Myanmar dan Kamboja Bukan Negara Tujuan Kerja yang Aman? Ini Penjelasan Pemerintah
-
Misteri Grup WA Terjawab: Kejagung Bantah Najelaa Terlibat Skandal Chromebook
-
DPD RI Gelar DPD Award Perdana, Apresiasi Pahlawan Lokal Penggerak Kemajuan Daerah
-
Program Learning for Life, Upaya Kemenpar Perkuat Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata