Suara.com - Tujuh orang relawan Ganjar-Mahfud menjadi korban penganiyaan yang dilakukan anggota TNI di depan Markas Kompi B Yonif Raider 408/Sbh Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu (30/12/2023).
Kadispenad Brigjen Kristomei Sianturi lewat keterangannya mengkonfirmasi kejadian tersebut.
"Memang benar bahwa sekira pukul 11.00 WIB (Sabtu, 30/12/2023) di Depan Markas Kompi B Yonif Raider 408/SBH, Jalan Perintis Kemerdekaan, Boyolali telah terjadi tindakan main hakim sendiri yang diduga melibatkan beberapa oknum prajurit Kompi Senapan B, Yonif 408/SBH terhadap masyarakat yang sedang melintas," kata Kristomei lewat keterangannya, Sabtu (30/12/2023).
Akibat kejadian itu, tujuh orang mengalami luka-luka.
Para korban adalah Slamet Andono (26) Arif Diva (20), Jaya Iqbal (22), Dimas Irfandi (22), Yanuar (22), Parjono (51), dan Lukman (19).
Informasi sementara, peristiwa itu disebut terjadi secara spontanitas.
"Bahwa peristiwa tersebut terjadi secara spontanitas karena kesalahpahaman antara kedua belah pihak," ujarnya.
"Bermula sekira pukul 11.00 WIB beberapa anggota Kompi B yang sedang bermain bola voli, tiba-tiba mendengar suara bising rombongan sepeda motor knalpot brong yang digeber gasnya oleh pengendaranya saat melintas di Jalan Perintis Kemerdekaan Boyolali," sambungnya.
Anggota TNI yang bermain voli langsung keluar untuk menegur, hingga terjadi adu mulut antara kedua belah pihak.
Baca Juga: Relawannya Diduga Meninggal Dianiaya, Ganjar Pranowo: Segera Diurus
"Dan berujung terjadinya tindak penganiayaan oleh oknum anggota," ujar Kristomei.
Saat ini, pross penyelidikan masih dilakukan untuk mengetahui secara pasti peristiwa penganiayan tersebut.
"TNI AD melalui Kodam IV/Diponegoro masih melakukan penyelidikan dan pendalaman," jelas Kristomei.
Respons TPN Ganjar-Mahfud
Sebelumnya, kejadian tersebut diungkap Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Todung Mulya Lubis.
"Konon katanya mendapat luka-luka akibat penganiayaan yang dilakukan oleh oknum TNI," kata Todung.
Dia menyesalkan kejadian tersebut, dan memastikan akan mengambil tindakan hukum.
"Itu tidak bisa kami terima, dan kami akan memproses ini secara hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku," tegasnya.
Kepada Panglima TNI, Todung meminta agar mengambil tindakan tegas.
"Kalau itu benar kami ingin minta ke Panglima TNI ambil tindakan tegas. Dan mempertanggungjawabkan secara hukum mereka yang melakukan tindakan kekerasan ini," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Gibran Dianggap Kasih Pertanyaan Jebakan dan di Luar Tema Debat, Kubu Ganjar-Mahfud Protes ke KPU
-
Lihat Data Objektif, Ganjar-Mahfud Mulai Siapkan Strategi Hadapi Putaran Kedua Lawan Prabowo-Gibran
-
TPN Bongkar Hasil Survei Internalnya Soal Elektabilitas Ganjar-Mahfud, Tetap di Bawah Prabowo-Gibran
-
Baliho Ganjar-Mahfud Bertuliskan 'Kami Juga Butuh Ibu Negara', Sindir Prabowo?
-
Ganjar-Mahfud Kalah Lagi di Hasil Survei Elektabilitas, Kali Ini di Posisi Buncit Riset CSIS
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO