Bukan Golput? Pemeran Dirty Vote: Cari Cara Hindari Orang Buruk Berkuasa!

Suara.com - Film dokumenter Dirty Vote kian menjadi pembicaraan publik usai dirilis pada 11 Februari 2024 lalu. Dalam film yang disutradarai Dandhy Dwi Lanksono mengungkap sejumlah upaya sistematis, kecurangan, hingga kejadian puncaknya mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Setelah dirilis, film ini pun mematik dinamika politik terutama mengaitkan dukungan pada pasangan calon (paslon) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) saat ini. Namun dari dimamika tersebut pun muncul sikap kecewa yang menguatkan pilihan untuk tidak memilih alias golput.

Meski golput juga merupakan sikap politik namun salah satu pemeran film dokumenter DIrty Vote, Zainal Arifin Mochtar mengungkapkan pendapatnya mengenai pilihan tetap memilih agar menghindari orang  tidak layak memimpin malah berkuasa.

Di sebuah video yang viral, Zainal mengungkapkan bagaimana sisi lain dari berdemokrasi. Menurut ia, demokrasi bukan memilih seorang malaikat sebagai pemenang.

Dosen UGM ini mengungkapkan demokrasi ialah memastikan jika orang yang tidak layak sudah seharusnya tidak memimpin apalagi berkuasa.

"Pada dasarnya, demokrasi ialah bekerja secara lesser evil, ya the best among the worst, kita memilih yang terbaik dari orang yang tersedia," ujarnya menjelaskan.

Baca juga:

Kampanye Akbar JIS vs GBK dari Penanganan Sampah, Mana yang Lebih Baik?

Viral Tuding Ada Massa Bayaran hingga Rp150 Ribu Saat Kampanye di JIS, May Rahmawati Kini Malah Minta Maaf

Ibu-ibu dan Petugas Ribut di Pasar Bukittinggi Saat Bagi Kalender Anies: Kalau Prabowo Boleh?

Secara tersirat makna yang disampaikan seolah juga tidak membenarkan munculnya golput."Lalu bahanya apabila kita tidak memilih malah suara kita akan sangat mungkin dipergunakan oleh orang yang buruk untuk menang dengaan mencurangi pemilu," ujarnya menjelaskan.

Sehingga,  menurut ia, hal yang paling bisa dilakukan ialah mencari cara agar orang yang tidak layak agar jangan berkuasa.

"Yang harus kita hindari ini, orang buruk berkuasa," ujarnya menegaskan.

Dia menekannya dengan menggunakan pernyataan jika dalam kehidupan demokrasi jangan mencari malaikat, namun nan bisa dilakukan ialah tidak memberikan kesempatan pada mereka yang tidak layak memimpin.

"Ya begitulah demokrasi bekerja," imbuhnya.

Minus Malum, Setan Kecil yang Dibenarkan 

Pilihan untuk tidak memilih alias golput dalam politik demokrasi kian mendapatkan kritik. Setiap hajatan demokrasi gerakan ini kerap menjadi sorotan.

Semakin kekinian gerakan golput makin dihadangkan pada pilihan prinsip minus malum. Lalu apa yang dimaksud minus malum toleratur ut maius tollatur?

Doktrin seorang filsuf sekaligus teolog mengenai minus malum toleratur ut maius tollatur sudah dikenal pada pilpres - pilpres sebelumnya.

Pilihan itu merupakan pilihan prinsip yang muncul pada abad pertengahan yang diperkenalkan oleh Istvan bejczy dalam tulisannya berjudul Tolerantia.

Prinsip itu bisa diartikan sebagai “Setan yang lebih kecil dibenarkan untuk mengenyahkan yang lebih besar”.

Sejumlah filsuf di Indonesia seperti Franz Magnis Suseno menggunakan prinsip tersebut untuk menolak golongan putih atau orang-orang yang tak mau ikut mencoblos saat pemilu.

Ungkapan populer Franz Magnis Suseno soal itu adalah,“ Pemilu bukan cari yang terbaik, tapi mencegah yang terburuk memimpin.”

Sosok Romo sempat mendapat sorotan setelah menulis editorial sebuah surat kabar nasional yang berjudul Franz Magnis Suseno menyerang Golongan Putih dengan kata-kata pedas. Golput, tulisnya,

"Adalah sikap benalu atau parasit" dan sikap abstain lantaran tidak menyukai pasangan capres sebagai "tanda kebodohan."

Pengajar Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara kemudian mendapatkan sorotan kritik tajam.

"Saya memang mengecewakan mereka," kata Romo Magnis  sembari memastikan jika gerakan menyerang juga mengecewakannya.

"Tapi mereka juga mengecewakan saya", sambung Romo

Romo kemudian tetap menyakini jika sikap  golput dalam alam demokrasi merupakan tindakan yang malah membahayakan masa depan demokrasi itu sendiri.

Menurut Romo sikap golput  bertolakbelakang dengan perjuangan kaum reformis yang memperjuangkan demokrasi di Indonesia.