Suara.com - Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri disebut tak perlu bertemu dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Ini karena Jokowi dianggap telah menistakan reformasi dan demokrasi.
Hal itu disampaikan oleh politisi PDIP Masinton Pasaribu yang diketahui rekan separtai Jokowi.
"Kalau saya, basis pertemuan itu, basis orang mau bertemu adalah terhadap orang yang menghargai konstitusi, menghargai reformasi dan demokrasi. Terhadap orang yang tidak menghargai Konstitusi, reformasi dan demokrasi dinafikan, menurut saya gak perlu (bertemu)," kata Masinton ditemui di Kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jumat (19/4/2024) malam.
"Ngapain, Bu Mega orang atau tokoh yang menjunjung tinggi konsitusi, reformasi dan demokrasi. Terhadap orang yang tidak menghormati konsitusi, reformasi dan demokrasi bagi saya tidak perlu untuk ketemu sama Bu Mega," sambungnya.
Ia mengatakan, penilaiannya tersebut bukan berdasarkan faktor suka atau tidak suka. Tapi menurutnya, Jokowi telah menistakan reformasi dan konstitusi.
"Basicnya bukan subjektivitas itu, like or dislike gitu yah, bukan basisnya suka tidak suka yah, tapi basis pada nilai terhadap apalagi dia adalah presiden yang tidak menghormati konstitusi, menistakan reformasi dan demokrasi yang seharusnya konstitusi, reformasi dan demokrasi dijunjung tinggi oleh penguasa karena itu adalah mandat sejarah perubahan kita," tuturnya.
Ia kemudian kembali menyampaikan kalau Megawati tidak perlu bertemu atau sekedar berbasa-basi dengan orang yang telah mencederai reformasi dan demokrasi seperti Jokowi.
"Maka bagi saya tidak perlu ada basa basi terhadap orang yang begitu, penguasa yang begitu menafikan konstitusi, reformasi dan demokrasi, sudah lah tidak perlu basa-basi dengan tokoh yang seperti itu, bahkan presiden sekalipun," pungkasnya.
Baca Juga: Menhub Akui Sering Dipelototi Jokowi Selama Mudik Lebaran
Berita Terkait
-
Anggap Kecurangan Pemilu 2024 Lebih Parah dari Era Orba, Masinton PDIP Minta Mahasiswa Bergerak
-
Sama-sama dari PDIP, Masinton Tak Percaya Jokowi: karena Mereproduksi Kepalsuan dan Kebohongan
-
Menhub Akui Sering Dipelototi Jokowi Selama Mudik Lebaran
-
Eks Ketua KPK Busyro Muqoddas: Pemilu 2024 Penuh Kecurangan Dampak Cawe-cawe Jokowi
Terpopuler
- Terjaring OTT KPK, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Langsung Dibawa ke Jakarta
- Profil dan Biodata Anis Syarifah Istri Bos HS Meninggal Karena Kecelakaan Moge
- Daftar Lokasi ATM Pecahan Rp10 Ribu dan Rp20 Ribu di Surabaya
- Prabowo-Gibran Beri Penghormatan Terakhir di Pemakaman Try Sutrisno: Momen Khidmat di TMP Kalibata
- Rekam Jejak Muhammad Suryo: Pebisnis dari Nol hingga Jadi Bos Rokok HS
Pilihan
-
Skandal Saham BEBS Dibongkar OJK: Rp14,5 Triliun Dibekukan, Kantor Mirae Asset Digeledah!
-
Detik-detik Remaja di Makassar Tewas Tertembak, Perwira Polisi Jadi Tersangka
-
100 Hari Jelang Piala Dunia 2026, FIFA Belum Kantongi Izin dari Dewan Kota
-
Nelayan Tanpa Perahu di Sambeng, Menjaga Kali Progo dari Ancaman Tambang Tanah Urug
-
Hasil BRI Super League: Lewat Duel Sengit, Persija Jakarta Harus Puas Ditahan Borneo FC
Terkini
-
Aturan Baru Lapangan Padel di Jakarta: Jarak ke Pemukiman Minimal 160 Meter, Lebar Jalan 15 Meter
-
Menko Polkam Instruksikan Bandara-Stasiun Kerja Optimal Saat Lebaran, Wanti-wanti Hal Ini
-
Aset PT MASI Rp 14,5 Triliun Dibekukan, Korban Ilegal Akses Desak Kepastian Uang Kembali
-
Ahmad Muzani: Indonesia Bisa Kapan Saja Keluar BoP, Tapi Butuh Hal Ini
-
Turkiye Tangkis Rudal Iran, Kirim Peringatan ke Teheran
-
Timur Tengah Memanas, DPR Segera Panggil Kementerian Haji Bahas Nasib Jemaah Umrah
-
Ketegangan Memuncak: Korban Jiwa di Iran Tembus 1.145 Orang
-
Pengamat: BHR untuk Mitra Ojol Bentuk Kebijakan Perusahaan Berbasis Produktivitas
-
Gaji Guru PPPK Paruh Waktu Sering Telat, DPR Desak Pemerintah Pusat Turun Tangan
-
Kubu Yaqut Pertanyakan Keabsahan Kerugian Negara Rp622 M: Nilainya Berubah-ubah