Suara.com - Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri disebut tak perlu bertemu dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Ini karena Jokowi dianggap telah menistakan reformasi dan demokrasi.
Hal itu disampaikan oleh politisi PDIP Masinton Pasaribu yang diketahui rekan separtai Jokowi.
"Kalau saya, basis pertemuan itu, basis orang mau bertemu adalah terhadap orang yang menghargai konstitusi, menghargai reformasi dan demokrasi. Terhadap orang yang tidak menghargai Konstitusi, reformasi dan demokrasi dinafikan, menurut saya gak perlu (bertemu)," kata Masinton ditemui di Kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jumat (19/4/2024) malam.
"Ngapain, Bu Mega orang atau tokoh yang menjunjung tinggi konsitusi, reformasi dan demokrasi. Terhadap orang yang tidak menghormati konsitusi, reformasi dan demokrasi bagi saya tidak perlu untuk ketemu sama Bu Mega," sambungnya.
Ia mengatakan, penilaiannya tersebut bukan berdasarkan faktor suka atau tidak suka. Tapi menurutnya, Jokowi telah menistakan reformasi dan konstitusi.
"Basicnya bukan subjektivitas itu, like or dislike gitu yah, bukan basisnya suka tidak suka yah, tapi basis pada nilai terhadap apalagi dia adalah presiden yang tidak menghormati konstitusi, menistakan reformasi dan demokrasi yang seharusnya konstitusi, reformasi dan demokrasi dijunjung tinggi oleh penguasa karena itu adalah mandat sejarah perubahan kita," tuturnya.
Ia kemudian kembali menyampaikan kalau Megawati tidak perlu bertemu atau sekedar berbasa-basi dengan orang yang telah mencederai reformasi dan demokrasi seperti Jokowi.
"Maka bagi saya tidak perlu ada basa basi terhadap orang yang begitu, penguasa yang begitu menafikan konstitusi, reformasi dan demokrasi, sudah lah tidak perlu basa-basi dengan tokoh yang seperti itu, bahkan presiden sekalipun," pungkasnya.
Baca Juga: Menhub Akui Sering Dipelototi Jokowi Selama Mudik Lebaran
Berita Terkait
-
Anggap Kecurangan Pemilu 2024 Lebih Parah dari Era Orba, Masinton PDIP Minta Mahasiswa Bergerak
-
Sama-sama dari PDIP, Masinton Tak Percaya Jokowi: karena Mereproduksi Kepalsuan dan Kebohongan
-
Menhub Akui Sering Dipelototi Jokowi Selama Mudik Lebaran
-
Eks Ketua KPK Busyro Muqoddas: Pemilu 2024 Penuh Kecurangan Dampak Cawe-cawe Jokowi
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- 4 Bohlam Lampu Emergency LED Terbaik Otomatis Nyala saat Mati Listrik, Lebih Aman Tanpa Lilin
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT
-
Dipicu Masalah Asmara! Caddy Golf di Tangerang Dianiaya: Kepala Sobek, Kening dan Bibir Lebam-lebam
-
Lima Hari Baru Bersih, 55,7 Ton Sampah Diangkut dari Kali Gendong Muara Baru