Suara.com - Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri disebut tak perlu bertemu dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Ini karena Jokowi dianggap telah menistakan reformasi dan demokrasi.
Hal itu disampaikan oleh politisi PDIP Masinton Pasaribu yang diketahui rekan separtai Jokowi.
"Kalau saya, basis pertemuan itu, basis orang mau bertemu adalah terhadap orang yang menghargai konstitusi, menghargai reformasi dan demokrasi. Terhadap orang yang tidak menghargai Konstitusi, reformasi dan demokrasi dinafikan, menurut saya gak perlu (bertemu)," kata Masinton ditemui di Kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jumat (19/4/2024) malam.
"Ngapain, Bu Mega orang atau tokoh yang menjunjung tinggi konsitusi, reformasi dan demokrasi. Terhadap orang yang tidak menghormati konsitusi, reformasi dan demokrasi bagi saya tidak perlu untuk ketemu sama Bu Mega," sambungnya.
Ia mengatakan, penilaiannya tersebut bukan berdasarkan faktor suka atau tidak suka. Tapi menurutnya, Jokowi telah menistakan reformasi dan konstitusi.
"Basicnya bukan subjektivitas itu, like or dislike gitu yah, bukan basisnya suka tidak suka yah, tapi basis pada nilai terhadap apalagi dia adalah presiden yang tidak menghormati konstitusi, menistakan reformasi dan demokrasi yang seharusnya konstitusi, reformasi dan demokrasi dijunjung tinggi oleh penguasa karena itu adalah mandat sejarah perubahan kita," tuturnya.
Ia kemudian kembali menyampaikan kalau Megawati tidak perlu bertemu atau sekedar berbasa-basi dengan orang yang telah mencederai reformasi dan demokrasi seperti Jokowi.
"Maka bagi saya tidak perlu ada basa basi terhadap orang yang begitu, penguasa yang begitu menafikan konstitusi, reformasi dan demokrasi, sudah lah tidak perlu basa-basi dengan tokoh yang seperti itu, bahkan presiden sekalipun," pungkasnya.
Baca Juga: Menhub Akui Sering Dipelototi Jokowi Selama Mudik Lebaran
Berita Terkait
-
Anggap Kecurangan Pemilu 2024 Lebih Parah dari Era Orba, Masinton PDIP Minta Mahasiswa Bergerak
-
Sama-sama dari PDIP, Masinton Tak Percaya Jokowi: karena Mereproduksi Kepalsuan dan Kebohongan
-
Menhub Akui Sering Dipelototi Jokowi Selama Mudik Lebaran
-
Eks Ketua KPK Busyro Muqoddas: Pemilu 2024 Penuh Kecurangan Dampak Cawe-cawe Jokowi
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar