Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (RSP-PU) di Rumah Sakit Anak dan Bunda (RSAB) Harapan Kita, Jakarta.
Melalui kesempatan itu, Kepala Negara menyampaikan tentang adanya keluhan mengenai tidak adanya dokter spesialis. Keluhan itu ia dengar langsung saat melakukan kunjungan kerja ke daerah.
Baca Juga:
Dokter Spesialis Mengundurkan Diri Gara-gara Intensif Dipotong Pemda
Jokowi menyampaikan dalam 6 bulan terakhir dirinya kerap secara mendadak berkunjung ke rumah sakit hingga ke puskesmas di sela-sela kunjungannya ke daerah.
Ia mengaku senang lantaran alat-alat fasilitas kesehatan yang diperlukan, semusal alat USG sudah ada di puskesmas.
"Masuk RS lagi saya liat baik di provinsi maupun kabupaten/kota sudah ada MRI, sudah ada mamogram," kata Jokowi, Senin (6/5/2024).
Meski alat-alat sudah ada di sejumlah puskesmas dan rumah sakit di daerah, Jokowi masih mendapat keluhan terkait ketiadaan dokter spesialis.
"Tapi selalu keluhan di daerah utamanya di provinsi kepulauan selalu adalah dokter spesialis yang tidak ada. Ini menjadi PR besar kita menurut saya," kata Jokowi.
Baca Juga: Umroh Bareng Anak Menantu, Iriana Jokowi Pakai Tas Mewah Impor Seharga Rp 100 Juta di Mekkah
Jokowi menyampaikan mengapa hal tersebut menjadi pekerjaan rumah yang besar. Sebabnya adalah rasio dokter berbanding penduduk.
"Saya kaget saya tadi pagi baru baca 0,47 dari 1.000. Peringkat 147 dunia. Sangat rendah sekali. Di ASEAN kita peringkat 9, berarti masuk 3 besar tapi dari bawah. Ini problem angka-angka yang harus kita buka apa adanya," kata Jokowi.
Baca Juga:
221 Calon Dokter Spesialis di RS Wahidin Sudirohusodo Makassar Depresi, Begini Respons Unhas
Mengutip pernyataan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Jokowi menyampaikan bahwa dokter umum masih kurang 124 ribu. Sedangkan dokter spesialis masih kurang 29 ribu.
"Jumlah yang tidak sedikit. Ini yang harus segera diisi. Jangan sampai peralatan yang tadi sudah sampe di kabupaten/kota, sudah sampai di provinsi tidak berguna gara-gara dokter spesialisnya yang tidak ada," kata Jokowi.
"Dan juga kita baru mampu mengeluarkan 2.700 dokter spesialis per tahun. Artinya memang sangat kurang sekali, ditambah lagi distribusinya yang tidak merata. Rata-rata semuanya dokter spesialis pada di Jawa dan di kota. 59 persen dokter spesialis itu terkonsentrasi di Pulai Jawa," tandasnya.
Berita Terkait
-
Jokowi dan Gibran Malah Dihormati Banyak Partai, Projo Ingatkan PDIP: Jangan Nyesel!
-
Cak Imin Malah Berpikir Ide Presidential Club Bisa Bikin Jokowi dan Megawati 'Balikan'
-
Mendadak Muncul saat CFD, Penampakan Jokowi Asyik Gowes di Bundaran HI Bikin Warga Kaget
-
Bantah Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Megawati-Prabowo, Gerindra Beberkan Hal Sebenarnya
-
Umroh Bareng Anak Menantu, Iriana Jokowi Pakai Tas Mewah Impor Seharga Rp 100 Juta di Mekkah
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO