Suara.com - Pemerintahan Prabowo-Gibran diisukan akan menambah nomenklatur Kementerian menjadi 40 untuk ke depannya. Menanggapi hal itu,Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Habiburokhman menyebut hal itu justru baik.
"Jadi kita nggak bicara, kalau gemuk dalam konteks fisik seorang per orang itu kan tidak sehat, tapi dalam konteks negara jumlah yang banyak itu artinya besar, buat saya bagus," kata Habiburokhman di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/5/2024).
Menurut dia, Indonesia sebagai negara besar pasti memiliki tantangan yang besar pula. Hal itu dinilainya wajar jika dalam pemerintahan Prabowo-Gibran mengumpulkan banyak orang.
Baca Juga: Habiburokhman Gerindra: Prabowo Jadi Presiden Karena Doa PKS
"Wajar kalau kita perlu mengumpulkan banyak orang, berkumpul dalam pemerintahan sehingga jadi besar," katanya.
Mengenai pembentukan kabinet hingga formasinya seperti apa, menurutnya merupakan kewenangan Prabowo Subianto sebagai presiden.
"Jangan sampai hanya sekadar untuk mengakomodir kepentingan-kepentingan politik. Masukan dari masy kami terima, tapi itu tadi, kewenangan membentuk kabinet, formasinya seperti apa, jumlahnya berapa, secara substansi, baik konstitusi itu ada di pak Prabowo, sebagai presiden elected," tuturnya.
"Apakah besar, efektif, tidak efektif dan lain sebagainya, kan tentu pertimbangan beliau. Karena yang akan terima rapot dari rakyat itu beliau ya. Kita serahkan kepada beliau, melaksanakan dan mengeksekusi hak-haknya tersebut," sambungnya.
Baca Juga: Girang jika Eko Patrio Masuk Kabinet Prabowo, Habiburokhman: Punya Teman Menteri, Saya Ikut Bangga
Untuk itu, terkait soal melibatkan banyak pihak dalam pemerintahan ke depan menurutnya adalah hal yang bagus. Namun soal urusan benar atau tidaknya Prabowo-Gibran akan membentuk 40 kementerian, hal itu Habibur mengaku tak berhak menjawab.
"Jadi kalau memang ingin melibatkan banyak orang, menurut saya juga nggak ada masalah. Justru semakin banyak semakin bagus kalau saya pribadi," katanya.
"Enggak, saya nggak punya kewenangan menjawab. Tapi kalau toh seperti itu, saya sampaikan alasannya tadi barusan," imbuh dia.
Berita Terkait
-
Ada SPK Bodong dengan Nilai Rp 80 Miliar, Kemenperin Buka Suara
-
Girang jika Eko Patrio Masuk Kabinet Prabowo, Habiburokhman: Punya Teman Menteri, Saya Ikut Bangga
-
Soal Klub Presiden, Gerindra Tak Lihat Ada Tanda-tanda PDIP Akan Keberatan
-
Habiburokhman Gerindra: Prabowo Jadi Presiden Karena Doa PKS
-
Habiburokhman Singgung Sosok Sok Jadi Pahlawan di Pilpres 2024 Demi Minta Jabatan, Siapa Dia?
Terpopuler
- 5 Mobil Murah 3 Baris Under 1500cc tapi Jagoan Tanjakan: Irit Bensin dan Pajak Ramah Rakyat Jelata
- Promo Superindo 17 Maret 2026, Diskon sampai 50 Persen Buah, Minyak hingga Kue Lebaran
- Timur Tengah Memanas, Rencana Terbangkan Ribuan TNI ke Gaza Resmi Ditangguhkan
- 15 Tulisan Kata-kata Unik Mudik Lebaran, Lucu dan Relate untuk Anak Rantau
- Liburan Lebaran ke Luar Negeri Kini Lebih Praktis Tanpa Perlu Repot Tukar Uang
Pilihan
-
Link Live Streaming Liverpool vs Galatasaray: Pantang Terpeleset The Reds!
-
Israel Klaim Tewaskan Menteri Intelijen Iran Esmaeil Khatib
-
Dipicu Korsleting Listrik, Kebakaran Kalideres Hanguskan 17 Bangunan
-
Bongkar Identitas dan Wajah Eksekutor Penyiram Air Keras Andrie Yunus, Polisi: Ini Bukan Hasil AI!
-
4 Prajurit TNI Jadi Tersangka Penyiraman Air Keras Andrie Yunus, Motif Masih Didalami
Terkini
-
DPR Dorong Anggota TNI Pelaku Teror Andrie Yunus Diadili di Peradilan Umum Pakai KUHAP Baru
-
Berhasil Bongkar Identitas Pelaku Teror Air Keras Andrie Yunus, Polda Metro: Ini Hasil Scientific
-
Percepat Pencaplokan Tepi Barat Palestina, Cara Licik Israel Manfaatkan Perang di Teluk?
-
Menaker Melepas Mudik Gratis Pelaku Usaha Warmindo
-
Kasus Air Keras Andrie Yunus: Polisi Periksa 15 Saksi, Pelaku Diduga Bisa Lebih dari 4 Orang
-
Empat Prajurit Terlibat, DPR Minta Dalang Utama Kasus Andrie Yunus Diungkap
-
Update Arus Mudik H-3 Lebaran 2026: Tol Kalikangkung Tembus 3.000 Kendaraan per Jam
-
Kasus Kematian Nizam Syafei Naik Penyidikan, Kuasa Hukum: Harus Diusut Tanpa Tebang Pilih
-
Koalisi Sipil Tolak Peradilan Militer, Desak Usut Aktor Intelektual Kasus Andrie Yunus
-
Koalisi Sipil Desak Kasus Andrie Yunus Tak Diseret ke Sidang Militer: Ada Dugaan Aktor Lebih Besar