Suara.com - Pemerintahan Prabowo-Gibran diisukan akan menambah nomenklatur Kementerian menjadi 40 untuk ke depannya. Menanggapi hal itu,Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Habiburokhman menyebut hal itu justru baik.
"Jadi kita nggak bicara, kalau gemuk dalam konteks fisik seorang per orang itu kan tidak sehat, tapi dalam konteks negara jumlah yang banyak itu artinya besar, buat saya bagus," kata Habiburokhman di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/5/2024).
Menurut dia, Indonesia sebagai negara besar pasti memiliki tantangan yang besar pula. Hal itu dinilainya wajar jika dalam pemerintahan Prabowo-Gibran mengumpulkan banyak orang.
Baca Juga: Habiburokhman Gerindra: Prabowo Jadi Presiden Karena Doa PKS
"Wajar kalau kita perlu mengumpulkan banyak orang, berkumpul dalam pemerintahan sehingga jadi besar," katanya.
Mengenai pembentukan kabinet hingga formasinya seperti apa, menurutnya merupakan kewenangan Prabowo Subianto sebagai presiden.
"Jangan sampai hanya sekadar untuk mengakomodir kepentingan-kepentingan politik. Masukan dari masy kami terima, tapi itu tadi, kewenangan membentuk kabinet, formasinya seperti apa, jumlahnya berapa, secara substansi, baik konstitusi itu ada di pak Prabowo, sebagai presiden elected," tuturnya.
"Apakah besar, efektif, tidak efektif dan lain sebagainya, kan tentu pertimbangan beliau. Karena yang akan terima rapot dari rakyat itu beliau ya. Kita serahkan kepada beliau, melaksanakan dan mengeksekusi hak-haknya tersebut," sambungnya.
Baca Juga: Girang jika Eko Patrio Masuk Kabinet Prabowo, Habiburokhman: Punya Teman Menteri, Saya Ikut Bangga
Untuk itu, terkait soal melibatkan banyak pihak dalam pemerintahan ke depan menurutnya adalah hal yang bagus. Namun soal urusan benar atau tidaknya Prabowo-Gibran akan membentuk 40 kementerian, hal itu Habibur mengaku tak berhak menjawab.
"Jadi kalau memang ingin melibatkan banyak orang, menurut saya juga nggak ada masalah. Justru semakin banyak semakin bagus kalau saya pribadi," katanya.
"Enggak, saya nggak punya kewenangan menjawab. Tapi kalau toh seperti itu, saya sampaikan alasannya tadi barusan," imbuh dia.
Berita Terkait
-
Ada SPK Bodong dengan Nilai Rp 80 Miliar, Kemenperin Buka Suara
-
Girang jika Eko Patrio Masuk Kabinet Prabowo, Habiburokhman: Punya Teman Menteri, Saya Ikut Bangga
-
Soal Klub Presiden, Gerindra Tak Lihat Ada Tanda-tanda PDIP Akan Keberatan
-
Habiburokhman Gerindra: Prabowo Jadi Presiden Karena Doa PKS
-
Habiburokhman Singgung Sosok Sok Jadi Pahlawan di Pilpres 2024 Demi Minta Jabatan, Siapa Dia?
Terpopuler
- Aliansi BEM Bersatu: Mobil Fortuner Tiyo Ardianto Tercatat Milik Adik Letjen Purn Setyo Sularso
- Jadwal Pemadaman Listrik PLN Kamis 18 Juni 2026 Wilayah Jogja Jateng, Cek Daftar Lokasinya
- 6 Sepatu Adidas Samba Lagi Diskon 50 Persen di Website Resmi, Kesempatan Langka Separuh Harga
- Struktur Kuno Muncul Kembali di Sendang Kamulyan Trenggalek
- 7 Sunscreen Flek Hitam untuk Usia 50 Tahun ke Atas sesuai Review dan Harga
Pilihan
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
-
Ketegangan Memuncak di Hotel Sultan: Eksekusi Lahan Jadi Arena Perlawanan
-
'Sempurna Hanya Milik Allah!' Massa Gelar Aksi Damai Minta MBG Lanjut dan Sikat Koruptornya!
-
Link Live Streaming Portugal vs Kongo: Panggung Sesungguhnya CR7?
Terkini
-
Giliran Kelompok Tani Geruduk Patung Kuda, Suarakan Pengaruh MBG Hingga Reforma Agraria
-
Alasan KPK Belum Periksa Anggota Pansus Haji Diduga Terima 1 Juta Dolar AS
-
Pagar Masih dari Bambu, Gibran Janjikan Revitalisasi Sekolah untuk Wilayah 3T
-
Jakarta Ramai Unjuk Rasa, Pramono Ingatkan Massa Peserta Aksi: Jangan Sentuh Fasilitas Umum
-
Ekonom Celios Pertanyakan Anggaran MBG Rp268 Triliun: Kalau Fokus ke 3T, Cukup Rp67 Triliun
-
Dukung Penangkapan Eks Kepala BGN, Tani Merdeka: Program Prabowo Bagus, Oknumnya yang Main!
-
Polri hingga KPK Ajukan Tambahan Anggaran, Legislator PKB Minta Kinerja Berdampak Nyata
-
Dewan Keamanan Iran Akan Luncurkan Balasan Jika Amerika Berkhianat!
-
Pemprov Jabar Tingkatkan Akses Pekerja Informal terhadap BPJS Ketenagakerjaan
-
KPK Dalami Dugaan Illegal Gain Rp 27,8 Miliar Maktour di Kasus Korupsi Kuota Haji