Suara.com - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengecam tindakan represif aparat kepolisian terhadap para pelajar yang sedang melakukan perayaan kelulusan di Nabire, Papua Tengah, pada Senin (6/5).
Ketua YLBHI Muhammad Isnur mengatakan, tindakan represif aparat kepolisian terhadap para pelajar Papua yang menggambar bintang kejora di seragam mereka sangat berlebihan. Ada enam pelajar yang ditahan akibat aksi tersebut.
Menurut Isnur, hal itu merupakan kebebasan berekspresi dari masyarakat asli Papua di hari kelulusan mereka.
“Ya tentu ini adalah tindakan yang sangat kacau. Penangkapan ini adalah tindakan yang sangat berlebihan bahkan pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi,” kata Isnur kepada Suara.com, Selasa (7/5/2024).
Seharusnya pemerintah melalui aparatnya melakukan pendakatan yang lebih humanis terhadap warga Papua agar segala persoalan kemanusiaan bisa segera terselesaikan.
“Justru ini dapat membuat situasi perbaikan kemamanusiaan dan keadilan di Papua semakin jauh karena lagi-lagi pemerintah dan polisi melakukan pendekatan yang keliru dalam menyelesaikan permasalahan,” jelasnya.
“Jadi seharusnya kepolisian menghentikan kriminalisasi dan represi kepada pelajar, mahasiswa dan masyarakat Papua di sana,” sambungnya.
Isnur menuturkan, jika ingin menyelesaikan konflik di Bumi Cendrawasih, pemerintah perlu mengubah cara pendekatan mereka terhadap masyarakat Papua.
“Pemerintah harus segera mengubah pendekatan dan paradigma, dimana seharusnya pendekatannya dialog dan kemanusiaan,” ujar Isnur.
Baca Juga: Amnesty Internasional Desak Enam Pelajar Di Nabire Dibebaskan Buntut Coretan Bintang Kejora
Isnur melanjutkan, bagi para korban penahanan bisa menghubungi LBH yang ada di tanah Papua. Ia jua mendorong agar para advokat di Papua bisa memberikan bantuan hukum kepada keenam siswa yang ditahan oleh pihak kepolisian.
“Tentu kalau butuh bantuan hukum bisa berkomunikasi dengan kantor kami di Papua. Terpenting para siswa ini perlu didampingi oleh pengacara di Papua. Kami mendorong para pengacara di Papua untuk mendampingi,” tuturnya.
Sebelumnya, ramai di sosial media soaal penangkapan para pelajar di Papua saat sedang melakukan perayaan kelulusan sekolah.
Salah satu akun sosial media yang mengunggahnya yakni akun Twitter atau X @pantauPapua.
“Polisi kolonial Indonesia menembaki siswa-siswi Sekolah Menengah Atas yang sedang merayakan kelulusan,” tulis akun tersebut, dikutip Selasa.
“Para siswa-siswi telah mengecat pakaiannya dengan lambang Bintang Kejora. Enam orang siswa-siswi Orang Asli Papua ditangkap secara sewenang-wenang,” tambah tulisan akun tersebut.
Selama ini, motif bendera bintang kejora diasosiasikan sebagai lambang Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Berita Terkait
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- Seret Nama Mantan Bupati Sleman, Dana Hibah Pariwisata Dikorupsi, Negara Rugi Rp10,9 Miliar
Pilihan
-
Roy Suryo Ikut 'Diseret' ke Skandal Pemalsuan Dokumen Pemain Naturalisasi Malaysia
-
Harga Emas Hari Ini: Antam Naik Lagi Jadi Rp 2.338.000, UBS di Pegadaian Cetak Rekor!
-
Puluhan Siswa SD di Agam Diduga Keracunan MBG, Sekda: Dapurnya Sama!
-
Bernardo Tavares Cabut! Krisis Finansial PSM Makassar Tak Kunjung Selesai
-
Ada Adrian Wibowo! Ini Daftar Pemain Timnas Indonesia U-23 Menuju TC SEA Games 2025
Terkini
-
Lewat Sirukim, Pramono Sediakan Hunian Layak di Jakarta
-
SAS Institute Minta Program MBG Terus Dijalankan Meski Tuai Kontroversi: Ini Misi Peradaban!
-
Dua Kakek Kembar di Bekasi Lecehkan Difabel, Aksinya Terekam Kamera
-
Jadwal SIM Keliling di 5 Wilayah Jakarta Hari Ini: Lokasi, Syarat dan Biaya
-
Dana Bagi Hasil Jakarta dari Pemerintah Pusat Dipangkas Rp15 Triliun, Pramono Siapkan Skema Ini
-
KemenPPPA Dorong Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis Pasca Kasus Keracunan
-
BGN Enggan Bicara Sanksi untuk Dapur MBG, Malah Sebut Mereka 'Pejuang Tanah Air'
-
Agus Suparmanto Sah Pimpin PPP, Mahkamah Partai Bantah Dualisme Usai Muktamar X Ancol
-
DPRD DKI Sidak 4 Lahan Parkir Ilegal, Pemprov Kehilangan Potensi Pendapatan Rp70 M per Tahun
-
Patok di Wilayah IUP PT WKM Jadi Perkara Pidana, Pengacara: Itu Dipasang di Belakang Police Line