Profil Letjen TNI Pur Djaja Suparman: Pernah Terjerat Korupsi, Mantan Suami Connie Bakrie Simpan Dokumen Rahasia Hasto!

Suara.com - Nama Letnan Jenderal TNI (Purn) Djaja Suparman, mendadak jadi perbincangan publik. Semua gegara hebohnya berita tentang Connie Rahakundini Bakrie alias Connie Bakrie, yang mengaku menyimpan dokumen penting milik Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto.

Lantas, siapa Letjen TNI Pur Djaja Suparman dan apa hubungannya dengan Connie Bakrie?

Djaja Suparman merupakan mantan perwira tinggi TNI-AD sekaligus mantan suami Connie Bakrie. Dia harus menjalani hukuman penjara akibat kasus korupsi.

Mengutip dari berbagai sumber, Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada Kamis (26/9/2023) menjatuhkan vonis penjara empat tahun dan denda Rp 30 juta kepada Djaja. Ia terbukti melakukan korupsi sebesar Rp 13,3 miliar saat menjabat Pangdam V/Brawijaya.

Eksekusi hukuman Djaja dilakukan di Lapas Sukamiskin. Sosok purnawirawan TNI ini memang pernah memiliki rekam jejak karier yang gemilang, sebelum tersandung kasus yang mencoreng namanya. Berikut adalah profil singkat Djaja Suparman, tokoh yang kini menjadi perhatian publik.

Djaja lahir pada 11 Desember 1949. Dia merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1972. Ia memulai karier militernya sebagai Komandan Peleton di Blitar dan kemudian menjabat berbagai posisi strategis, termasuk Pangdam V/Brawijaya (1997-1998), Pangdam Jaya (1998-1999), dan Pangkostrad (1999-2000).

Djaja pernah menjadi Komandan Yonif 507/Sikatan di Surabaya, Komandan Brigif 13/Galuh Kostrad di Tasikmalaya, hingga Komandan Resimen Taruna Akmil Magelang. Di tingkat nasional, ia menjabat sebagai Komandan Sekolah Staf dan Komando TNI serta Inspektur Jenderal TNI sebelum pensiun.

Selain karier militernya, kehidupan pribadi Djaja juga menarik perhatian. Ia menikah dengan Connie Bakrie, seorang tokoh publik, sebelum akhirnya bercerai pada 2014.

Kasus korupsi yang menjerat Djaja Suparman bermula pada tahun 1998, saat ia menerima kompensasi sebesar Rp 17,6 miliar dari PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP). Sebagian uang tersebut, yaitu Rp 4,2 miliar, digunakan untuk operasional Kodam. Namun, Rp 13,3 miliar lainnya tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Djaja.

Pada tahun 2013, kasus ini menyeretnya ke pengadilan militer, di mana ia divonis hukuman penjara selama empat tahun dan diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 13,3 miliar. Vonis ini menandai kejatuhan seorang mantan petinggi militer yang dulunya memiliki karier cemerlang.

Connie Bakrie Ungkap Dokumen Penting Hasto

Pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie mengungkap fakta mengejutkan mengenai dokumen penting yang terkait dengan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto. Dokumen tersebut diklaim telah diamankan di Rusia dan bahkan dinotariskan, menjadikannya potensi “bom waktu” yang bisa mengguncang.

Melalui unggahan video di media sosial pada Kamis (25/12/2024), Connie mengungkapkan bahwa dokumen itu telah ia simpan dengan aman di Rusia. Dokumen ini diyakini berkaitan dengan kasus dugaan suap yang melibatkan Hasto, yang baru-baru ini ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Dokumen ini saya titipkan dan sudah dinotariskan di Rusia. Ya bisa saja ini jadi bom waktu. Kita lihat nanti,” ujar Connie dalam video tersebut. Ia juga menambahkan bahwa dokumen ini memiliki potensi besar untuk mengungkap berbagai fakta baru terkait Hasto Kristiyanto.

Connie Bakrie menjelaskan bahwa dokumen tersebut ia terima ketika kembali ke Jakarta setelah bertemu dengan Hasto Kristiyanto. Pertemuan itu berlangsung di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap kasus dugaan suap yang melibatkan Hasto.

Dalam kasus ini, Hasto juga diduga terlibat dalam perintangan penyidikan terhadap Harun Masiku, tersangka lain yang terkait dalam skandal serupa.

Hasto Kristiyanto ditetapkan sebagai tersangka pada 23 Desember 2024 melalui surat perintah penyidikan (sprindik) yang dikeluarkan oleh KPK. Penetapan ini, yang dilakukan pada malam Natal, menimbulkan berbagai spekulasi di kalangan publik.

Connie Bakrie pun menyebut bahwa momentum penetapan tersebut cukup menarik perhatian, meskipun ia berharap KPK lebih serius dalam menyelesaikan kasus-kasus besar lainnya.

“Kalau memang Mas Hasto ditetapkan sebagai tersangka pada malam Natal, saya cuma berharap KPK serius menyelesaikan kasus-kasus besar yang lebih besar,” ujar Connie, sembari menyinggung dugaan korupsi lainnya dengan nilai mencapai Rp 300 triliun.

Connie Bakrie diketahui memiliki hubungan baik dengan Hasto Kristiyanto. Keduanya pernah muncul bersama dalam sebuah diskusi podcast bersama Akbar Faizal, di mana isu tentang status hukum Hasto sempat disinggung.

Dalam podcast tersebut, Connie juga menyoroti dinamika politik yang terjadi di lingkup PDIP dan implikasinya terhadap proses hukum yang berjalan.

Selain itu, Connie mengungkap bahwa dokumen yang ia miliki bisa menjadi kunci dalam mengungkap fakta baru terkait kasus suap yang melibatkan Hasto. Ia menilai bahwa Hasto telah belajar dari pengalaman sebelumnya, termasuk penyitaan buku catatan partai PDIP oleh KPK.

Siapa Connie Rahakundini Bakrie?

Connie Rahakundini Bakrie merupakan pengamat militer dan akademisi yang memiliki pengalaman luas dalam bidang keamanan dan pertahanan. Lahir di Bandung pada 3 November 1964, Connie menyelesaikan pendidikan di Universitas Birmingham dan Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Ia juga memiliki latar belakang akademik di Universitas Indonesia, serta mengikuti pelatihan spesialistik di berbagai institusi internasional.

Karier Connie mencakup berbagai posisi penting, termasuk sebagai peneliti senior di NSS Institute of National Security Studies di Tel Aviv, Israel, dan anggota dewan di Indonesia Institute For Maritime Studies (IIMS).

Selain itu, ia juga dikenal melalui bukunya yang berjudul “Aku adalah Peluru”, yang menggambarkan pemikirannya sebagai intelektual.

Pengungkapan Connie mengenai dokumen “bom waktu” yang disimpan di Rusia semakin menambah dimensi baru dalam kasus hukum Hasto Kristiyanto.

Dokumen ini berpotensi mengubah arah penyidikan yang dilakukan oleh KPK, terutama dalam mengungkap jaringan korupsi yang melibatkan tokoh-tokoh politik besar.