Soal Penembakan WNI di Malaysia, Pemerintah Didesak Segera Bentuk Tim Investigasi

Suara.com - Anggota Komisi I DPR RI fraksi PKB, Oleh Soleh, mengecam keras penembakan yang dilakukan Petugas Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) kepada lima Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang satu di antaranya tewas.

DPR kata Oleh, meminta pemerintah Indonesia membentuk tim investigasi untuk mengusut tuntas kasus tersebut.

Oleh mengaku sangat berduka atas insiden yang dilakukan otoritas maritim Malaysia yang menyebabkan satu orang meninggal dunia dan yang lainnya luka-luka.

"Kami sangat berduka atas kejadian ini. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran. Kejadian itu tidak boleh terulang lagi," kata Oleh kepada wartawan, Selasa (28/1/2025).

Politisi asal Dapil Jawa Barat XI itu mendesak pemerintah mengambil langkah tegas dan cepat dalam menangani kasus tersebut. Semua instansi terkait harus segera berkoordinasi dan duduk bersama menyelesaikan persoalan tersebut.

Baik Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Kementerian Luar Negeri, Polri, dan TNI. Mereka semua, kata dia, harus bergerak bersama dalam mengusut kasus itu. Mereka bisa membentuk tim investigasi untuk mengungkapkan perkara tersebut.

Ia menegaskan, pemerintah harus mengirim nota diplomatik kepada pemerintah Malaysia. Kementerian Luar Negeri melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur harus meminta penjelasan kepada otoritas Malaysia terkait kasus tersebut.

Selain itu, kata dia, pemerintah Malaysia harus terbuka soal kasus tersebut. Jangan sampai pemerintah Malaysia menutup-nutupi kasus itu dan berusaha melindungi aparat yang bersalah.

"Melalui jalur diplomatik, pemerintah harus meminta Malaysia terbuka. Jangan ada yang ditutup-tutupi," tegasnya.

Baca Juga: Tewasnya WNI Ditembak APMM Malaysia, Pemerintah RI Tuntut Transparansi!

Ia mengatakan, jika ada aparat Malaysia yang bersalah, maka mereka harus ditindak tegas dan dijatuhi hukuman setimpal. Sebab, mereka telah menghilangkan nyawa warga negara Indonesia.

"Pemerintah Indonesia harus bekerja keras untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Keadilan harus ditegakkan. Tentu, hal itu bergantung dengan diplomasi yang dilakukan pemerintah Indonesia," katanya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, pemerintah harus memberikan pendampingan hukum terhadap para korban dan mengurus pemulangan jenazah korban ke Indonesia. Korban yang terluka juga harus dibawa pulang ke tanah air.

"Kami juga meminta masyarakat yang ingin bekerja di Malaysia untuk menempuh jalur resmi, sehingga tidak menimbulkan masalah," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Perlindungan Pekerja Migran (P2MI), Abdul Kadir Karding, mengungkapkan hingga saat ini pihak pemerintah Malaysia belum mau membuka akses pada WNI yang menjadi korban penembakan otoritas maritim Malaysia.

Karding menyebut pada prinsipnya pemerintah ingin memberikan advokasi kepada para 5 WNI yang mengalami penembakan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM), di perairan Tanjung Rhu, Malaysia. Bahkan 1 diantara WNI itu menjadi korban tewas dari insiden tersebut.