Selain soal Pangan, JK Turut Sarankan Penataan LPG 3 Kg dalam Pertemuan dengan Prabowo

Suara.com - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) menyampaikan sejumlah saran dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah menteri di Istana Kepresidenan Jakarta. Bahkan, JK turut menyarankan ihwal penataan distribusi LPG 3 kilogram (Kg).

Hal itu disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lhadia usai mendampingi Prabowo menerima kunjungan JK.

Bahlil mengatakan JK menyampaikam sejumlah saran dalam pertemuan dengan agenda makan siang dan diskusi. Saran tersebut, di antaranya berkaitan dengan kedaulatan pangan, kedaulatan energi, dan tentang perekonomian Indonesia.

"Ya Pak JK ngomong tentang LPG," kata Bahlil di komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (4/2/2025).

Pembahasan mengenai LPG 3 Kg turut dibahas mengingat kebijakan tersebut terjadi pada era JK menjadi wakil presiden periode pertama mendampingi Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Ya Pak JK menyampaikan bahwa penataan itu penting. Penataan itu penting," kata Bahlil.

Salah satu upaya melakukan penataan adalah dengan menjadikan pengecer sebagai sub pangkalan. Tujuannya, agar harga LPG 3 Kg yang sampai di konsumen dapat terjaga, tidak melambung tinggi.

"Kenapa? Karena kan alurnya begini dari Pertamina menuju ke agen itu harganya sekitar Rp12.000 sampai Rp13.000. Dari agen Ke pangkalan harganya itu kurang lebih sekitar Rp16.000 atau Rp17.000. Nah sekarang itu masih bisa dikendalikan oleh Pertamina masih bisa dipantau," kata Bahlil.

"Dari pangkalan ke pengecer itu di situ yang susah Pertamina kendalikan, nggak ada instrumennya, dan itulah harganya terjadi sampai dengan di atas Rp20.000 bahkan ada yang Rp30.000 kadang-kadang," sambung Bahlil.

Baca Juga: Sudah Bertemu Presiden Prabowo Semalam, Dasco Kembali Temui Prabowo Sore Ini

Bukan cuma untuk mengontrol harga, pembelian LPG 3 Kg di sub pangkalan guna menghindarinya pengoplosan gas oleh pihak-pihak yang seharusnga tidak menerima subsidi.

"Bahkan ada yang dioplos. Nah dengan mereka menjadi sub pangkalan maka kita akan menaruh fasilitas yang sama dengan di pangkalan supaya harganya bisa kita kontrol pakai IT, itu maksudnya," kata Bahlil.

Sarankan Revolusi Hijau

Presiden Prabowo menerima kunjungan Jusuf Kalla (JK) di Presidential Lounge, Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (4/2/2025) siang.

Turut mendampingi kepala negara dalam pertemuan, di antaranya Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Usai pertemuan, Amran mengatakan JK turut memberikan masukan berdasarkan pengalamannya dalam mengelola ketahanan pangan nasional di masa lalu.

"Pak JK memberi masukan, karena beliau banyak pengalaman, memberi masukan bagaimana ke depan, bagaimana serap gabah, bagaimana dulu revolusi hijau, bagaimana Bimas, memberi masukan. Dan itu adalah masukan yang baik untuk kami," kata Amran di komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (4/2/2025).

Melalui pertemuan antara Prabowo dan JK, Amran membahas strategi pemerintah dalam mengamankan produksi beras nasional yang meningkat tajam serta memastikan stabilitas harga menjelang bulan Ramadan.

Amran mengungkapkan produksi beras pada kuartal pertama 2025 mengalami lonjakan signifikan di mana BPS mengumumkan bahwa hingga Maret total produksi beras mencapai 8 juta ton, dan diperkirakan hingga April mencapai 13-14 juta ton.

Dengan surplus yang cukup besar, Prabowo menginstruksikan percepatan penyerapan gabah oleh Bulog agar harga di tingkat petani tetap stabil.

"Sekarang ini, posisi hari ini _average_ harga seluruh Indonesia itu di bawah HPP. Tetapi kalau kita bedah per provinsi, itu 70 persen provinsi itu harga gabah di bawah HPP, kemudian kurang lebih 30 persen di atas HPP," ujar Amran.

Guna mengatasi kondisi tersebut, pemerintah telah mengambil langkah cepat dengan mengalokasikan dana sebesar Rp16,6 triliun kepada Bulog tanpa bunga. Menurut Amran, Prabowo juga menegaskan bahwa masa panen padi yang berlangsung pada Februari hingga April ini adalah momentum yang tidak boleh terlewatkan.

"Kebijakan, inpres dan seterusnya sudah diberikan oleh Bapak Presiden. Jadi tidak ada alasan kita gagal mengeksekusi program ini. Tidak ada alasan. Kita harus rebut,” kata Amran.