Suara.com - Komisi XIII DPR RI mengungkapkan, jika Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) akan melakukan pemangkasan anggaran sebesar Rp 83.400.000.000 dari pagu anggaran 2025 sebelumnya sebesar Rp 174.322.223.000.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Dewi Asmara dalam Rapat Kerja bersama KemenHAM di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025).
"Komisi 13 memahami bahwa kementerian HAM dengan anggaran tahun 2025 sebesar Rp 174.322.223.000 (174 M), yang kemudian mengalami efisiensi berdasarkan surat menteri keuangan RI Nomor S-37/MK.02/2025 sebesar Rp 83.400.000.000 (83 M), sehingga tersisa Rp 37.505.813.000 (37 M)," kata Dewi.
Dewi mengungkapkan hal itu dalam kesimpulan rapat. Ia mengatakan, secara prinsip pihaknya mendukung adanya pemangkasan anggaran tersebut.
Hanya saja, kata dia, pihaknya menuntut penyusunan kembali lebih detil mengenai pemangkasan anggaran tersebut. Terutama agar efektif terhadap kinerja KemenHAM.
"Untuk pemgajuan upaya relaksasi anggaran, yang nilai dan detailnya perlu di susun kembali oleh KemenHAM dengan tetap mencerminkan produktifitas kinerja kementerian HAM," katanya.
"Artinya relaksasi itu nanti dibuat secara detail penggunannya akan kemana, yang kita utamakan di sini adalah mencerminkan produktifitas kinerja KemenHAM," sambungnya.
Ia mengatakan, dengan adanya hal itu yang dibicarakan tidak hanya soal uang saja. Tapi juga dibutuhkan perencanaan kerja yang jelas.
"Sehingga kita tidak bicara mengenai uangnya saja, tapi uang itu dibutuhkan krn perencanaan akan mencerminkan apa sebetulnya hasil kerja apa yang akan dihasilkan oleh KemenHAM," pungkasnya.
Baca Juga: Efisiensi Anggaran Prabowo Hambat Pelayanan Keadilan dan Pemenuhan Hak Masyarakat
Adanya pemangkasan anggaran justru menjadi menarik, jika melihat pernyataan Pigai ketika baru saja dilantik menjadi MenHAM dirinya sempat meminta anggaran sebesar Rp 20 Triliun.
Pigai mengaku bangga setelah beberapa hari terakhir dirinya diserang lantaran telah mengeluarkan pernyataan yang dianggap menjadi kontroversi. Padahal, dia mengaku hanya ingin membawa bangsa menjadi besar.
"Saya bangga hari ini karena saya diserang karena saya mungkin membawa bangsa ini menjadi bangsa yang besar dengan melakukan terobosan-terobosan di luar bayangan semua orang, dimana menganggakat Hak Asasi Manusia diabaikan di ujung dari kebijakan politik dan pembangunan menjadi masukan dalam centrum utam kebijakan republik ini," kata Natalius.
Menurutnya, dirinya hanya bermaksud untuk menyampaikan terobosan-terobosan mengenai HAM. Ia menilai mungkin pernyataannya tersebut dianggap beyond dan menggemparkan.
"Jadi itu sebenarnya yang membuat saya mengeluarkan pernyataan yang beyond menggemparkan. Mungkin bagi orang menggemparkan sebenarnya bagi kami pembela hak hak asasi manusia hal yang biasa biasa saja," ujarnya.
Kemudian, ia mengatakan pihaknya akhirnya dibantu diberikan kesadaran. Lantaran pernyataannya tersebut ditanggapi langsung oleh pimpinan Komisi XIII.
"Yang menjadi luar biasa dan kami dibantu untuk memberi kesadaran bagi bangsa dan negara ini ketika pak pimpinan komisi 13 Pak Willy Aditya merespons secara cepat, Pak Andreas Hugo Pareira pimpinan merespon secara cepat dan menjadi buah bibir di masyarakat dari ujung timur Papua sampai ujung barat Sumatera," ujarnya.
Berita Terkait
-
Efisiensi Anggaran Prabowo Hambat Pelayanan Keadilan dan Pemenuhan Hak Masyarakat
-
MenHAM Pigai Habis Dicecar DPR: 105 Hari Kerja Apa, Viral Rempang hingga Pagar Laut Bapak di Mana?
-
BRIN Bakal Pangkas Anggaran Rp 2 Triliun, Legislator Demokrat Khawatir Program Riset-Inovasi Terganggu
-
Buntut Instruksi Prabowo Soal Efisiensi, DPR Ungkap Anggaran BRIN akan Dipangkas Rp 2 Triliun
-
Menteri HAM Dicecar DPR Soal Rempang: Omdo Soal HAM, Diam soal Penggusuran?
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
STY Sudah Peringati Kluivert, Timnas Indonesia Bisa 'Dihukum' Arab Saudi karena Ini
Terkini
-
Kasus Korupsi Sritex Resmi Masuk Meja Hijau, Iwan Lukminto Segera Diadili
-
Pesan Mendalam Jelang Putusan Gugatan UU TNI: Apakah MK Bersedia Berdiri Bersama Rakyat?
-
Pemerintah Finalisasi Program Magang Nasional Gaji Setara UMP Ditanggung Negara
-
Korupsi Bansos Beras: Kubu Rudy Tanoesoedibjo Klaim Sebagai Transporter, KPK Beberkan Bukti Baru
-
Polisi Ringkus 53 Tersangka Rusuh Demo Sulsel, Termasuk 11 Anak di Bawah Umur
-
DPR Acungi Jempol, Sebut KPU Bijak Usai Batalkan Aturan Kontroversial
-
Manuver Comeback dari Daerah: PPP Solok 'Sodorkan' Epyardi Asda untuk Kursi Ketua Umum
-
Mengapa Penculik Kacab Bank BUMN Tak Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana? Ini Logika Hukum Polisi
-
PT Gag Nikel di Raja Ampat Kembali Beroperasi, Komisi XII DPR: Tutup Sebelum Cemari Geopark Dunia!
-
KPK Dinilai 'Main Satu Arah', Tim Hukum Rudy Tanoe Tuntut Pembatalan Status Tersangka