Koar-koar Efisiensi, Mendagri Tito Sebut Dana Retret Rp13 M Bentuk Investasi: Kalau Gak Efisien Kasihan Rakyat

Suara.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menekankan bahwa anggaran Rp13 miliar yang digunakan untuk penyelenggaraan retret kepala daerah di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah merupakan suatu investasi demi mengamankan total anggaran yang lebih besar.

Investasi itu berkaitan dengan pembekalan kepada kepala daerah dalam menjalankan roda pemerintahan dan memimpin daerah 5 tahun ke depan. Hal ini disampaikan Tito menanggapi pertanyaan mengenai retret yang tetap diselenggarakan di tengah kebijakan efisiensi anggaran.

"Kalau yang utama menginvestasikan Rp13 M untuk mengamankan Rp1300 T. APBD itu Rp1300 T, kalau gak efisien kasihan rakyat. Uang Rp13 M besar tapi demi mengefisiensikan dan mengamankan Rp1369 T itu tugas Kemendagri," kata Tito di komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (7/3/2025).

Tito menegaskan waktu penyelenggaraan retret juga sudah dipangkas dari awalnya dua pekan, hanya menjadi satu pekan.

"Kegiatan itu sebenarnya 14 hari jadi 7 hari untuk membekali mereka 5 tahun ke depan. Kepala daerah 503 dilantik, 103 pernah jadi kepala daerah 400 belum pernah," kata Tito.

Soal PT Lembah Tidar

Terkait pelaporan di KPK tersebut, Tito justru merasa berterima kasih kepada pihak pelapor. Mantan Kapolri itu menganggap pelaporan tersebut sebagai bentuk pengawasan publik. Lebih lanjut, Tito menjelaskan soal PT Lembah Tidar yang menjadi event organizer retret kepala daerah di Akmil, Magelang.

Dia menegaskan penunjukan langsung bisa dilakukan, adapun mekanismenya merujuk Pasal 83 Perpres 16 tahun 2018 yang diubah dengan Perpres 12 tahun 2021.

Tito menyampaikan mekanisme penunjukan langsung dapat dilakukan dalam hal hanya pelaku usaha yang mampu mengerjakan barang atau jasa.

Baca Juga: Retret Magelang Dilaporkan ke KPK, Mendagri Tito soal PT Lembah Tidar: Kami Tak Peduli Siapa Pemiliknya, Terpenting...

"Tempatnya kan jelas karena dekat Akmil dan teruji saat kabinet di tenda bukan di gedung. Segala macam saya sudah jelaskan dalam wawancara alasan penunjukan itu. Bukan siapa pemiliknya, kita tidak peduli, yang penting tempatnya itu," kata Tito.

Tito mengatakan dalam pasal tersebut juga dijelaskan pemilihan tempat dengan mekanisme penunjukan langsung dilakukan untuk menjamin keamanan presiden dan wakil presiden.

"Itu boleh penunjukan langsung. Saya sudah berkoordinasi dengan LKPP," kata Tito.

Sementara itu, terkait besaran biaya pelaksanaan retret, Tito memastikan dirinya sudah melakukan pengecekan secara mendalam setiap detail anggaran.

"Saya sudah berkoordinasi dengan LKPP. Saya harus sampaikan bahwa biaya belum sepenuhnya dibayarkan Kemendagri. Kita baru panjer sekitar lebih kurang Rp13 M, saya sudah cek baru dibayarkan Rp2 miliaran," kata Tito.

"Apa yang saya lakukan saya betul-betul Irjen cek betul detail semua penggunaanya semua bill harus wajar. Penunjukan langsung boleh tapi harus wajar penggunaanya Ini kita cek detail," ujarnya.