Suara.com - Anggota DPR RI fraksi PDIP Komarudin Watubun menilai soal adanya desakan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang meminta agar Gibran Rakabuming Raka diganti perlu dibuatkan kajian. Menurutnya, adanya desakan itu perlu direspons.
Awalnya ia mengatakan, jika adanya desakan tersebut yang disampaikan purnawirawan TNI bukan lah hal abal-abal. Terlebij ada pandangan dari eks Wakil Presiden Try Sutrisno.
"Di situ ada yang tokoh senior yang cukup menjadi rujukan di TNI adalah Pak Tri. Kalau saya lihat ya ada itu dalam tanggapan. Nah, konsekuensi sebagai negara demokrasi mestinya ini harus direspons. Terutama oleh MPR. MPR harus ada tim kajian," kata Komarudin ditemui di Kawasan Jakarta Selatan, dikutip Rabu (30/4/2025).
Ia mengatakan, kalau MPR tak merespons dengan buat tim kajian, maka hal itu bisa diambil oleh pihak yang netral tanpa kepentingan politik.
"Kalau mereka ragu, kalau politisi bicara ya nanti dianggap ada kepentingan politik pro-kontra di situ. Bisa diambil kelangan netral dari akademisi atau para pakar untuk melakukan kajian secara komprehensif terhadap usulan itu. Jadi kalau memang dari sisi konstitusi boleh, ya dinyatakan boleh. Tapi kalau tidak, bilang ini tidak bisa," ujarnya.
Ia mengatakan, tak perlu ada alergi untuk melakukan kajian terhadap adanya desakan tersebut.
"Itu yang penting kita jangan alergi dulu soal kajiannya gitu ya. Iya makanya karena harus dikajian oleh kelompok yang memang tidak punya kepentingan politik. Dia lebih netral kan. Melakukan kajian secara komprensif dari sisi konstitusinya," katanya.
Dengan adanya kajian, kata dia, akan ketahuan apakah desakan itu layak diteruskan atau tidak. Nanti hasil kajian bisa diumumkan ke publik.
"Tapi kenapa hanya fokus kepada wakil presidennya saja ya? Ya disitu baru dari kajian kita bisa melihatkan persoalannya. Tentang kenapa hanya fokus kepada wakil presiden saja. Hanya kepada para purnawirawan itu pasti punya alasan. Kan mereka juga tidak mungkin asal usul politik," pungkasnya.
Baca Juga: Wapres Masih Bau Kencur, Rocky Gerung: Gibran Tak Mampu Hadapi Kompleksitas Politik Global
Reaksi MPR soal Desakan Wapres Gibran Dicopot
Sebelumnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengaku belum membaca adanya Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang memberikan delapan tuntutan yang disampaikan melalui pernyataan sikap yang ditandatangani purnawirawan jenderal laksamana, dan marsekal.
Salah satu tuntutannya adalah yaitu mengusulkan pergantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kepada MPR.
Karena belum membaca, Muzani belum bisa mempelajari adanya sikap tuntutan tersebut.
"Saya belum membaca itu. Belum mempelajari itu dan belum membaca. Baru mendengar juga beberapa, sekilas-sekilas," kata Muzani di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/4/2025).
Di sisi lain, Muzani menilai, jika kontestasi Pilpres 2024 sudah menetapkan hingga pelantikan sudah dilakukan bahwa Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka merupakan Presiden dan Wakil Presiden yang sah.
Berita Terkait
-
Wapres Masih Bau Kencur, Rocky Gerung: Gibran Tak Mampu Hadapi Kompleksitas Politik Global
-
Fachrul Razi Dkk Desak Wapres Gibran Dicopot, PPAD: Bukan Wakili Seluruh Purnawirawan TNI AD!
-
Forum Purnawirawan TNI Desak Gibran Dicopot, Feri Amsari: Kalau Mau Diusulkan Pemakzulan ke DPR
-
Dicap Koplak, Ekonom Ferry Latuhihin Skakmat Kepala Bappenas soal MBG: Ini Sekolahnya di Mana?
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
Pilihan
-
Jaminan Laga Seru! Ini Link Live Streaming Bayern Munchen vs Chelsea
-
Kendal Tornado FC vs Persela Lamongan, Manajemen Jual 3.000 Tiket
-
6 Rekomendasi HP Murah Rp 3 Jutaan dengan Kamera Terbaik September 2025
-
Wakil Erick Thohir Disebut jadi Kandidat Kuat Menteri BUMN
-
Kursi Menteri BUMN Kosong, Siapa Pengganti Erick Thohir?
Terkini
-
Hitung Mundur Dimulai? Analis Sebut Kapolri Diganti Usai Hari TNI, Ini Sinyalnya
-
DPRD 'Geruduk' Parkir Ilegal di Jaktim, Dua Lokasi Disegel Paksa, Potensi Pajak Miliaran Bocor
-
'Keterangan Anda Berubah!' Detik-detik Saksi PT Poison Ditegur Hakim di Sidang Sengketa Tambang
-
Saatnya 'Perbarui' Aturan Main, DPR Genjot Revisi Tiga UU Kunci Politik
-
Noel Dikabarkan Mau Jadi Justice Collaborator, KPK: Belum Kami Terima
-
Jejak Korupsi Noel Melebar, KPK Bidik Jaringan Perusahaan PJK3 yang Terlibat Kasus K3
-
Anggotanya Disebut Brutal Hingga Pakai Gas Air Mata Kedaluarsa Saat Tangani Demo, Apa Kata Kapolri?
-
Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
-
Dikabarkan Hilang Usai Demo Ricuh, Bima Permana Ditemukan di Malang, Polisi: Dia Jualan Barongsai
-
Berawal dari Rumah Gus Yaqut, KPK Temukan Jejak Aliran Dana 'Janggal' ke Wasekjen Ansor