Suara.com - Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Muhammad Sarmuji menyerahkan keputusan kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk melabuhkan diri ke partai politik (parpol) mana, baik itu Partai Golkar maupun Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Meski demikian, dia menekankan ada 'syarat' khusus apabila Jokowi memilih ingin bergabung ke Golkar.
'Syarat' itu ialah Jokowi harus berkomunikasi dengan pihaknya terlebih dahulu apabila memang ia berkehendak masuk ke partai berlambang beringin itu.
"Ya, tergantung Pak Jokowi saja, Pak Jokowi mau masuk ke partai mana, mau berdiam di 'rumah' yang mana. Kalau mau di PSI ya monggo, kalau mau masuk Golkar ya kami itu stelsel aktif, ya tentu Pak Jokowi mesti berkomunikasi kepada kami," kata Sarmuji di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, sebagaimana dilansir Antara, Senin (16/6/2025).
Dia menyebut alasan Partai Golkar membuka pintu untuk Jokowi bergabung karena pihaknya tidak ingin membeda-bedakan satu warga negara Indonesia dengan warga negara yang lain.
“Kami enggak bisa terus ngomong ‘wah enggak ada pintu buat Pak Jokowi’, wong rakyat biasa saja, RT saja kita terima apalagi mantan presiden pasti pintu kita terbuka,” ujarnya.
Ketua Fraksi Golkar DPR RI itu pun mengatakan keputusan Jokowi untuk menentukan berlabuh di partai mana pada akhirnya berada di tangan mantan Wali Kota Solo tersebut.
“Pak Jokowi saya yakin akan mengkalkulasi manfaat dan mudaratnya kalau beliau berpartai, baik kemanfaatan untuk diri beliau maupun kemanfaatan untuk bangsa,” kata dia.
Sebelumnya Jumat (16/5), Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta William Aditya Sarana menyatakan setuju dengan masuknya Presiden ke-7 Republik Indonesia (RI) Joko Widodo sebagai calon Ketua Umum (Ketum) PSI.
Baca Juga: Jokowi Cenderung Bakal Jadi ke PSI, Golkar Pastikan Masih Buka Pintu
“Pak Jokowi yang kerja nyatanya sudah kami rasakan sejak menjadi Gubernur DKI Jakarta patut menjadi calon Ketua Umum PSI," kata William dalam keterangan yang diterima di Jakarta.
Adapun pada Desember 2024, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham mengatakan dirinya menyambut dengan terbuka untuk Presiden Ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo alias Jokowi bergabung dengan partai berlambang pohon beringin itu bukan partai keluarga.
Oleh karena itu, dia mengatakan Golkar terbuka bagi kepada orang-orang yang ingin berkontribusi dalam membangun Golkar sebagai partai yang tidak memiliki pemegang saham terbesar.
“Jadi persoalannya bukan ajak mengajak, tetapi kita akan menyampaikan bahwa sikap, karakter Golkar sebagai sebuah partai terbuka, Golkar ini partai rakyat, bukan milik keluarga dan tidak ada pemegang saham terbesar,” kata Idrus di Jakarta.
Peluang Sempit Jokowi
Sebelumnya, peluang mantan Presiden ketujuh RI, Joko Widodo atau Jokowi untuk mendapatkan rumah politik baru usai dipecat dari PDIP dinilai semakin sempit.
Berita Terkait
-
Roy Suryo Tertawakan Kubu Jokowi Sebut Ijazah Bisa Bikin Negara Chaos: Dagelan Srimulat
-
Jokowi Cenderung Bakal Jadi ke PSI, Golkar Pastikan Masih Buka Pintu
-
Ketakutan Bertemu Ahli Forensik Digital, Kasmudjo Ngaku Bukan Pembimbing Akademik Jokowi
-
Kondisi Wajahnya Disorot, Dokter Tifa Minta Jokowi Tak Terima Tamu Lagi
-
Balas Pengacara Jokowi, Roy Suryo Ngakak Pamer Ijazah Asli Bikin Negara Chaos: Logika Srimulat!
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
STY Sudah Peringati Kluivert, Timnas Indonesia Bisa 'Dihukum' Arab Saudi karena Ini
Terkini
-
Kasus Korupsi Sritex Resmi Masuk Meja Hijau, Iwan Lukminto Segera Diadili
-
Pesan Mendalam Jelang Putusan Gugatan UU TNI: Apakah MK Bersedia Berdiri Bersama Rakyat?
-
Pemerintah Finalisasi Program Magang Nasional Gaji Setara UMP Ditanggung Negara
-
Korupsi Bansos Beras: Kubu Rudy Tanoesoedibjo Klaim Sebagai Transporter, KPK Beberkan Bukti Baru
-
Polisi Ringkus 53 Tersangka Rusuh Demo Sulsel, Termasuk 11 Anak di Bawah Umur
-
DPR Acungi Jempol, Sebut KPU Bijak Usai Batalkan Aturan Kontroversial
-
Manuver Comeback dari Daerah: PPP Solok 'Sodorkan' Epyardi Asda untuk Kursi Ketua Umum
-
Mengapa Penculik Kacab Bank BUMN Tak Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana? Ini Logika Hukum Polisi
-
PT Gag Nikel di Raja Ampat Kembali Beroperasi, Komisi XII DPR: Tutup Sebelum Cemari Geopark Dunia!
-
KPK Dinilai 'Main Satu Arah', Tim Hukum Rudy Tanoe Tuntut Pembatalan Status Tersangka