Suara.com - Politisi PDI Perjuangan (PDIP) Guntur Romli mengkritisi perlakuan tidak menyenangkan yang dilakukan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Paspampres Wapres Gibran diketahui meringkus 3 mahasiswa yang membentangkan poster di Blitar.
Mahasiswa yang melakukan aksi tersebut diketahui merupakan anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Mereka diringkus saat mencoba menyuarakan aspirasi mereka melalui sejumlah poster.
Pesan-pesan yang mereka bawa bernada kritis, seperti 'Dinasti tiada henti', 'Omon-omon 19 juta lapangan kerja', 'Semangat terus bikin bualan mas Wapres Gibran', dan 'Konstitusi?!!'
Merespons hal itu, Guntur menyesalkan adanya kejadian tersebut.
"Kami menyesalkan reaksi berlebihan Pasukan Pengamanan Gibran tersebut yang tidak bisa dibela dengan dalih apapun," kata Guntur kepada Suara.com, Kamis 19 Juni 2025.
Ia mengatakan, mahasiswa PMII padahal hanya ingin menagih janji-janji dari Gibran.
"Karena kalau mereka menyambut dengan poster dan spanduk yang memuji dan menjilat Gibran tidak akan pernah ditangkap," katanya.
"Padahal, mereka hanya menagih janji Gibran. Tidak meminta susu dan bansos yang biasa dibagi-bagikan Gibran," sambungnya.
Baca Juga: Demokrasi Omon-Omon? Momen Paspampres Piting Leher Mahasiswa PMII Pengkritik Gibran di Blitar Viral
Apalagi, kata dia, keberadaan mahasiswa tersebut sama sekali tak mengancam keselamatan jiwa Gibran.
"Meskipun pada akhirnya para mahasiswa itu dilepas (sebagaimana informasi polisi setempat) tapi tindakan meringkus, merampas, menangkap dan menahan mahasiswa merupakan tindakan berlebihan dan berbasis kekerasan," katanya.
Guntur menilai bahwa protes tersebut merupakan aspirasi dan upaya menagih janji kepada Wapres Gibran.
"Padahal keberadaan mahasiswa tersebut tidak mengancam jiwa Gibran dan tidak menyerang pribadi Gibran, tapi mereka hanya ingin menyampaikan aspirasi dan menagih janji yang disampaikan Gibran saat kampanye Pilpres seperti lapangan pekerjaan untuk 19 juta orang," sambungnya.
Sebelumnya, suasana kunjungan Wapres Gibran Rakabuming Raka di Blitar, Jawa Timur diwarnai ketegangan, saat tiga mahasiswa mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari Paspampres.
Insiden tersebut dengan cepat menjadi sorotan nasional setelah video penangkapan mereka tersebar luas di media sosial, memicu perdebatan sengit tentang ruang demokrasi dan kebebasan berpendapat di era pemerintahan baru.
Momen dramatis ini terekam dan diunggah oleh akun @/bangherwin di platform X (sebelumnya Twitter) pada Selasa, 18 Juni 2025, dan langsung menyulut reaksi publik.
Dalam video tersebut, terlihat jelas bagaimana anggota Paspampres mengamankan para mahasiswa dengan cara yang dinilai represif.
"Apakah ini yg dinamakan Demokrasi pak Prabowo? Saya kira wajar saja ketika rakyat menagih janji kepada Gibran yang bilang '19 juta lapangan pekerjaan'," tulis akun tersebut, mengawali badai komentar dari warganet.
Tindakan Paspampres, terutama saat seorang anggota terlihat mengalungkan tangannya ke leher salah satu mahasiswa untuk menahannya, menjadi pusat kecaman.
Adegan lain menunjukkan seorang mahasiswa yang berusaha menghindar namun kembali dikejar dan diamankan, semakin memanaskan suasana digital.
"Ini harus di up, pemerintah melakukan kekerasan, otoriter. Lagian spanduk tulisan tangan doang, ya Allah," komentar seorang warganet dengan nada prihatin.
Untuk diketahui, program 19 juta lapangan pekerjaan hingga 2029 merupakan salah satu janji kampanye pasangan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.
Program ini termasuk dalam 8 Program Hasil Terbaik Cepat yang mereka usung, dan merupakan bagian dari visi menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan penciptaan kerja masif.
Dalam program ini pemerintah menargetkan terciptanya sekitar 3,8 juta lapangan kerja per tahun. Dengan merealisasikan penguatan sector industri dan hilirisasi, revolusi digital dan ekonomi kreatif, program padat karya infrastruktur, pertanian dan perdesaan produktif, dan green jobs atau pekerjaan hijau.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO