Fadli Zon 'Dikuliahi' Mantan karena Tak Mengakui Pemerkosaan

Suara.com - Wacana penulisan ulang sejarah nasional yang digulirkan Kementerian Kebudayaan di bawah pimpinan Fadli Zon telah memicu polemik panas.

Di tengah perdebatan ini, suara mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan, menggema.

Anies mengingatkan bahwa luka sejarah, sepahit apa pun, adalah pelajaran yang tidak boleh dihapus atau ditutupi.

Pesan ini menjadi relevan, terutama bagi generasi milenial dan Gen Z, yang mewarisi tanggung jawab untuk memahami dan merawat ingatan kolektif bangsa.

Polemik ini bermula dari rencana Kementerian Kebudayaan untuk menyusun kembali buku sejarah nasional.

Namun, isu ini memanas setelah pernyataan Menteri Fadli Zon yang mempertanyakan bukti konklusif terkait istilah 'pemerkosaan massal' dalam Tragedi Mei 1998 dan menyebutnya sebagai "rumor".

Sontak, pernyataan ini menuai kritik tajam dari berbagai kalangan, mulai dari aktivis hak asasi manusia, Komnas Perempuan, hingga politisi lainnya.

Menanggapi hal tersebut, Anies Baswedan menyampaikan pesan yang menyejukkan sekaligus tegas.

Melalui keterangan resminya di media sosial X, Anies menekankan bahwa kebesaran sebuah bangsa diukur dari kemampuannya menghadapi seluruh lembaran sejarahnya, baik yang gemilang maupun yang kelam.

Baca Juga: Tuai Kecaman Keras! Komdigi Diduga Minta Takedown Postingan yang Kritik Fadli Zon

“Kita adalah bangsa yang besar, dan bukankah bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya, termasuk sisi-sisi kelam yang pernah terjadi?” ujar Anies, Jumat (20/6/2025).

Dia lalu melanjutkan, "Sejarah akan menjadi cacat dan kehilangan makna bila hanya berisi deretan kisah kemenangan, tanpa menunjukkan luka dan pelajaran yang harus diingat bersama."

Jangan Cederai Sejarah

Bagi Anies, sejarah yang hanya berisi narasi kemenangan dan keberhasilan akan menjadi cacat dan kehilangan maknanya.

Ia berpendapat bahwa mengakui seluruh kebenaran sejarah, mulai dari capaian pembangunan di era Orde Baru hingga tragedi kemanusiaan seperti kekerasan seksual pada Mei 1998, adalah fondasi esensial untuk membangun keadilan dan persatuan yang sejati.

“Sebaliknya, menyangkal atau menghapus sebagian perjalanan bangsa justru akan menjauhkan kita dari cita-cita keadilan sosial dan melemahkan persatuan,” tegas Anies.

Pesan ini secara implisit ditujukan kepada Fadli Zon, yang berdalih bahwa penulisan sejarah harus didasarkan pada fakta terverifikasi dan kehati-hatian dalam menggunakan istilah sensitif.

Fadli menyatakan bahwa laporah Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) tidak memuat data lengkap mengenai korban dan pelaku dari apa yang disebut "perkosaan massal".

Namun, argumen ini dimentahkan oleh berbagai pihak.

Komnas Perempuan mengingatkan bahwa TGPF telah melaporkan adanya puluhan korban kekerasan seksual/

Presiden BJ Habibie saat itu bahkan telah menyampaikan permintaan maaf resmi.

Data dari Tim Relawan Untuk Kemanusiaan juga mencatat 1.190 korban tewas dan 189 korban atau saksi mata perkosaan selama kerusuhan tersebut.

Pentingnya Sejarah Kelam bagi Generasi Muda

Bagi milenial dan Gen Z, Tragedi Mei 1998 mungkin terasa jauh, sebuah kisah dari masa lalu yang hanya mereka baca di buku atau lihat di dokumenter.

Namun, esensi dari perdebatan ini sangat krusial. Sejarah, terutama bagian yang kelam, berfungsi sebagai kompas moral bangsa.

Dengan mempelajari sisi gelap sejarah, generasi muda dapat memahami pemicu dan dampak dari perpecahan, intoleransi, dan kekerasan. Ini adalah pelajaran paling berharga agar tragedi serupa tidak terulang di masa depan.

Selain itu, kaum muda juga bisa memahami penderitaan para korban, baik yang kehilangan nyawa maupun yang hidup dengan trauma, dapat menumbuhkan rasa empati dan solidaritas sosial yang kuat.

Puncaknya adalah, penyangkalan sejarah adalah bentuk ketidakadilan bagi para korban dan keluarga mereka.

Dengan menjaga ingatan ini tetap hidup, generasi muda turut mengawal tuntutan akan keadilan dan penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Anies menutup pesannya dengan sebuah harapan besar untuk Fadli Zon dan Kementerian Kebudayaan.

“Kami harap pak Menteri Kebudayaan akan menjaga integritas sejarah bangsa dengan menyampaikan seluruh dan selengkapnya kebenaran, agar setiap capaian menjadi kebanggaan dan setiap luka menjadi pelajaran,” pungkasnya.