Beban KPU Berkurang Pasca MK Pisahkan Pemilu Nasional-Daerah, Ketua Afifudin Beberkan Alasannya

Suara.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, M Afifudin mengatakan, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan Pemilu nasional dengan daerah, justru dianggap akan meringankan beban dari penyelenggara pemilu.

"Tidak, tidak ada yang menyulitkan. Kok kesimpulannya malah menyulitkan?. Seingat saya malah ini akan meringankan beban tidak dilakukan di tahun yang sama," kata Afifudin dalam diskusi di Kawasan Jakarta Selatan, Sabtu (28/6/2025).

Ia mengatakan, dengan adanya pemisahan Pemilu akan membuat jeda penyelenggaraan pemilu jadi lebih panjang.

"Saya tidak menggunakan istilah untung dan rugi tetapi ketika durasi jeda lebih panjang sebagaimana sering kita sampaikan, banyak pihak juga menyampaikan akan mungkin beban itu tidak terjadi di waktu yang sama," katanya.

"Jadi bebannya terdistribusi di waktu yang berbeda apalagi pilihannya itu kan dua setengah tahun, dua setengah tahun," sambungnya.

Di sisi lain, ia mengatakan, pihaknya akan mendengarkan banyak Pihak untuk memberikan masukan soal turunan aturan pemisahan Pemilu.

"Kemudian kita perlu juga mendengarkan banyak pihak bagaimana menurunkan dalam Undang-Undangnya nanti," katanya.

"Kami ini kan juga yang menjadi tantangan kan tadi saya sampaikan termasuk ini jadi salah satu materi dalam gugatan itu soal keserentakan penyelenggara, rekrutmen penyelenggara," katanya menambahkan.

Putusan MK

Baca Juga: Putusan MK Soal Pemisahan Pelaksanaan Pemilu Dinilai 'Lompat Pagar', DPR: Ini Paradoks!

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, mengaku belum bicara banyak menanggapi adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2024 tentang pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu lokal dipisah.

Dasco menyampaikan, jika DPR RI masih akan melakukan kajian terlebih dahulu.

"Kita akan mengkaji dahulu putusan itu," kata Dasco kepada wartawan, Jumat (27/6/2025).

Ia mengatakan, kekinian DPR belum bisa menanggapi lebih jauh soal adanya putusan tersebut. Termasuk apakah nantinya akan jadi bagian Revisi UU Pemilu atau tidak.

"Saya belum bisa jawab karena kita ka belum mengkaji. Kalau sudah kajiannya komprehensif, ya mungkin semua pertanyaan kita bisa jawab. Ini keputusannya baru kemarin, jadi ya kita belum bisa jawab," katanya.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) resmi memutuskan bahwa penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah kini harus dilakukan secara terpisah.

Dengan jeda waktu minimal dua tahun dan maksimal dua tahun enam bulan.

Putusan ini dibacakan langsung oleh Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pleno di Gedung MK, Jakarta, pada Kamis, 26 Juni 2025.

Putusan ini merupakan respons atas permohonan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang diajukan oleh Ketua Pengurus Yayasan Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati dan Bendahara Irmalidarti.

MK menyatakan bahwa sejumlah pasal dalam Undang-Undang Pemilu dan Pilkada bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jika tidak dimaknai secara berbeda ke depan.

Selama ini, pelaksanaan pemilu nasional dan daerah kerap dilakukan serentak dalam satu tahun yang sama.

Namun, berdasarkan pertimbangan MK, praktik ini menyulitkan proses demokrasi dan menghambat efektivitas pemerintahan.