Ia berpendapat bahwa penegak hukum kehilangan 'moral standing' untuk menerapkan pasal berita bohong ketika pihak yang berkuasa sendiri melakukan kebohongan.
Meskipun fokus pada kasus Kasmujo, Refly Harun secara eksplisit mengaitkannya dengan isu ijazah Jokowi yang lebih besar. Ia berpandangan bahwa kebohongan dalam kasus Kasmujo ini bisa menjadi petunjuk penting dalam mengungkap kebenaran di balik polemik ijazah.
"Meskipun fokus pada kasus Kasmudjo, isu ijazah Jokowi yang lebih besar, di mana kebohongan ini bisa menjadi petunjuk dalam kasus tersebut," jelasnya pada.
Refly juga membedakan antara kebohongan (seperti kasus Kasmujo) dengan ingkar janji atau tidak memenuhi janji kampanye, menegaskan bahwa kebohongan memiliki bobot yang berbeda dan lebih serius.
Yang tak kalah menarik, Refly Harun juga mengungkapkan keheranannya mengapa banyak "orang pandai" dan berpendidikan di sekitar Jokowi seolah bungkam atau tidak mengomentari kebohongan ini.
"Heran mengapa orang-orang pandai dan berpendidikan di sekitar Jokowi seolah tidak melihat atau mengomentari kebohongan ini," katanya.
Ia bahkan mengutip Plato, "bahwa banyak orang tidak mau mendengar kebenaran karena menikmati hasil dari kebohongan," sebuah kutipan yang ia sampaikan seolah menyiratkan adanya kepentingan di balik kebisuan tersebut.
Secara keseluruhan, pernyataan Refli Harun dalam video ini menjadi pukulan telak dalam pusaran kontroversi ijazah Jokowi. Dengan mengungkap "kebohongan ceto welo-welo" terkait Pak Kasmudjo.
Refli tidak hanya menuntut transparansi dan akuntabilitas dari pemimpin negara, tetapi juga menyoroti standar ganda dalam penegakan hukum dan mempertanyakan integritas moral di tengah gejolak informasi.
Baca Juga: Otak Pemalsuan Ijazah Jokowi? Sosok Kunci 'Widodo' Akhirnya Buka Suara Lawan Tuduhan Politisi PDIP
Kasus ini, menurutnya, bukan hanya tentang kebohongan kecil, melainkan cerminan dari masalah yang lebih besar yang memerlukan perhatian serius dari seluruh elemen bangsa.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional