Suara.com - Usai hiruk pikuk kontestasi Pilpres, Anies Baswedan muncul dengan analisis tajam mengenai dua pilar fundamental bangsa: penegakan hukum dan masa depan demokrasi. Dalam obrolan mendalam di Podcast Overpost, Anies tidak sekadar melempar kritik, tetapi menyodorkan gagasan konkret yang relevan untuk arah reformasi Indonesia.
Analisisnya memberikan perspektif baru, terutama bagi generasi muda yang peduli terhadap kualitas hukum dan demokrasi di Tanah Air. Dari idenya tentang "garis batas" hingga pengingat keras soal perjuangan demokrasi, pandangan Anies menjadi relevan untuk dibedah.
Berikut adalah 5 poin penting dari pemikiran Anies Baswedan yang patut menjadi sorotan.
1. Keadilan Harus Dimulai dari Pucuk Pimpinan
Bagi Anies, reformasi hukum tidak bisa lagi hanya sebatas retorika atau perbaikan di level bawah. Ia menekankan perlunya pergeseran paradigma yang fundamental, dimulai dari level tertinggi. Menurutnya, keadilan bukanlah produk akhir, melainkan sebuah kesadaran yang harus dimiliki para pemimpin.
"Penegakan hukum di Indonesia harus dimulai dari kesadaran untuk menghasilkan keadilan dan dimulai dari paling atas," tegas Anies. Tanpa kesadaran ini, hukum berisiko menjadi alat kekuasaan semata, bukan instrumen yang melayani rasa keadilan publik.
2. Gagasan 'Garis Batas': Lupakan Masa Lalu, Fokus Perbaiki Hari Ini
Salah satu gagasan paling konkret dan menarik dari Anies adalah konsep "garis batas". Alih-alih terjebak dalam upaya mengadili semua kesalahan masa lalu yang rumit, ia menawarkan sebuah titik balik yang jelas.
Anies menyarankan untuk "membuat garis batas, tidak meneruskan praktik-praktik keliru di masa lalu, dan fokus pada perubahan praktik saat ini."
Baca Juga: Anies Baswedan Kuliti Borok Hukum dan Demokrasi RI: Investor Ogah Masuk, Rakyat Takut Ngomong
Ini adalah sebuah 'reset' yang pragmatis. Artinya, ada pengampunan implisit untuk masa lalu, namun diiringi dengan penegakan aturan yang super ketat untuk masa depan.
Jika ada yang masih melakukan praktik lancung setelah garis batas ini ditetapkan, sanksi tegas tanpa pandang bulu harus ditegakkan.
3. Demokrasi Bukan Hadiah, Tapi Perjuangan Berkelanjutan
Pengalaman pahit dalam Pilpres menjadi pelajaran berharga bagi Anies. Ia mengingatkan bahwa demokrasi yang dinikmati saat ini bukanlah sesuatu yang datang dengan sendirinya dan akan abadi tanpa dirawat. Ada bahaya jika masyarakat mulai permisif.
Anies menegaskan bahwa "demokrasi harus terus diperjuangkan dan tidak bisa dianggap remeh (take it for granted)."
Pernyataan ini menjadi alarm bahwa demokrasi sangat rentan terhadap erosi jika tidak ada partisipasi aktif dan pengawasan ketat dari seluruh elemen masyarakat untuk menjaganya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
- Polisi Ungkap Fakta Baru Kematian Lula Lahfah, Reza Arap Diduga Ada di TKP
- 5 Rekomendasi HP Memori 256 GB Paling Murah, Kapasitas Lega, Anti Lag Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Jalan Rusak Parah, Warga Kulon Progo Pasang Spanduk Protes: 'Ini Jalan atau Cobaan?'
- 5 Mobil Bekas 80 Jutaan dengan Pajak Murah, Irit dan Nyaman untuk Harian
Pilihan
-
7 HP RAM 8 GB Rp2 Jutaan Terbaik dengan Baterai Jumbo, Cocok buat Multitasking dan Gaming Harian
-
IHSG Anjlok, Purbaya: Jangan Takut, Saya Menteri Keuangan
-
10 Sneakers Putih Ikonik untuk Gaya Kasual yang Tak Pernah Ketinggalan Zaman, Wajib Punya
-
Bursa Saham Indonesia Tidak Siap? BEI Klarifikasi Masalah Data yang Diminta MSCI
-
Menperin Pastikan Industri Susu Nasional Kecipratan Proyek MBG
Terkini
-
Isu Reshuffle Kabinet Mencuat, PKB Beri Respons Begini
-
Lisa BLACKPINK 'Ambil Alih' Kota Tua untuk Syuting Film, Sejumlah Jalan Direkayasa hingga 7 Februari
-
Ketegangan AS-Iran Meningkat, Komisi I DPR RI Desak Kemlu Siaga Lindungi WNI
-
Fit and Proper Test DPR Disebut Cuma Formalitas, Formappi: Hanya Panggung Politik
-
Kemenag Gelar Sidang Isbat Awal Ramadan 1447 H pada 17 Februari 2026
-
Huntara untuk Korban Bencana di Aceh 100 Persen Rampung
-
Komisi III DPR RI: Reformasi Polri dan Kejaksaan Tak Cukup Regulasi, Butuh Perubahan Kultur
-
Adies Kadir Mundur dari DPR Usai Dipilih Jadi Hakim MK, Posisinya Berpeluang Diganti Anaknya Adela
-
SPI Ungkap 216 Kasus Konflik Agraria di 2025, Sumatera Jadi Wilayah Paling 'Panas'
-
BMKG Respons Viralnya Narasi Negatif Tentang Modifikasi Cuaca