Suara.com - Tabir misteri yang menyelimuti kematian diplomat muda, Arya Daru Pangayunan, kembali tersibak. Meski pihak kepolisian telah menyimpulkan tidak ada unsur pidana, gelombang keraguan publik dan desakan untuk transparansi kini datang dari parlemen.
Anggota Komisi III DPR RI, Gilang Dhielafararez, secara tegas mendorong langkah krusial: audit forensik digital terhadap seluruh rekaman CCTV yang terkait dengan kasus ini.
Desakan ini bukan sekadar permintaan biasa. Gilang menuntut agar audit tersebut dilakukan oleh tim ahli yang independen dan akuntabel, di luar institusi kepolisian, untuk menjamin objektivitas hasil.
Langkah ini, menurutnya, adalah bentuk koreksi sehat yang vital dalam sistem penegakan hukum sebuah negara demokratis.
"Kami tidak bermaksud mengintervensi proses penyidikan, justru kami ingin memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum berjalan dalam kerangka akuntabilitas yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan publik," kata Gilang di Jakarta, Selasa (5/8/2025).
Desakan dari Senayan ini menjadi antitesis dari hasil penyelidikan yang sebelumnya telah dirilis pihak kepolisian.
Berdasarkan penyelidikan, pihak berwenang menyimpulkan bahwa Arya Daru Pangayunan meninggal dunia akibat bunuh diri.
Kesimpulan ini didasarkan pada beberapa temuan, termasuk hasil olah TKP dan analisis awal rekaman CCTV yang disebut tidak menunjukkan adanya orang lain yang masuk ke kamar korban sebelum peristiwa terjadi.
Polisi juga menyatakan tidak menemukan tanda-tanda kekerasan atau perlawanan yang mengindikasikan adanya campur tangan pihak ketiga.
Baca Juga: Bendera One Piece dan Batas Nasionalisme: Bupati Bantul Santai, DPR RI malah Gerah
Namun, kesimpulan tersebut tampaknya belum mampu memuaskan rasa keadilan dan keingintahuan publik serta keluarga korban. Inilah yang menjadi dasar bagi Gilang untuk terus menyuarakan pentingnya pendalaman lebih lanjut.
Taruhannya Adalah Kepercayaan Publik
Gilang memperingatkan, jika proses penegakan hukum dalam kasus sensitif seperti ini terkesan tertutup dan keluarga korban tidak kunjung mendapatkan kejelasan yang memuaskan, maka taruhannya sangat besar.
Kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum, yang menjadi pilar utama negara, berisiko tergerus.
"Jika penegakan hukum tertutup dari sorotan publik dan keluarga korban tidak memperoleh kejelasan, menurut dia, maka kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum berisiko tergerus," ujarnya.
Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa kasus Arya Daru telah melampaui tragedi personal dan keluarga, kini menjadi cermin bagi kinerja dan transparansi institusi hukum di Indonesia.
Berita Terkait
-
Bendera One Piece dan Batas Nasionalisme: Bupati Bantul Santai, DPR RI malah Gerah
-
Penjaga Kos Ungkap Percakapan dengan Istri Arya Daru: Dia Khawatir Banget
-
Polisi Bungkam Soal Berita Arya Daru Jalan dengan Vara Sebelum Tewas
-
LMKN Ngotot Tagih Royalti Musik, DPR: Jangan Bikin Pengusaha Menjerit
-
Kematian Arya Daru : Praktisi Hukum Ungkap Bukti Pembunuhan Senyap, Bantah Bunuh Diri!
Terpopuler
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 4 HP Flagship Turun Harga di Penghujung Tahun 2025, Ada iPhone 16 Pro!
- 5 Moisturizer Murah yang Mencerahkan Wajah untuk Ibu Rumah Tangga
Pilihan
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
Terkini
-
Nasib 8 ABK di Ujung Tanduk, Kapal Terbakar di Lampung, Tim SAR Sisir Lautan
-
30 Tahun Jadi TPS, Lahan Tiba-tiba Diklaim Pribadi, Warga Pondok Kelapa 'Ngamuk' Robohkan Pagar
-
Baju Basah Demi Sekolah, Curhat Pilu Siswa Nias Seberangi Sungai Deras di Depan Wapres Gibran
-
Mubes NU Tegaskan Konflik Internal Tanpa Campur Pemerintah, Isu Daftarkan SK ke Kemenkum Mencuat
-
Mendagri Bersama Menteri PKP Resmikan Pembangunan Hunian Tetap Korban Bencana di Tapanuli Tengah
-
Percepat Pemulihan Pascabencana, Mendagri Instruksikan Pendataan Hunian Rusak di Tapanuli Utara
-
Jabotabek Mulai Ditinggalkan, Setengah Juta Kendaraan 'Eksodus' H-5 Natal
-
Mubes Warga NU Keluarkan 9 Rekomendasi: Percepat Muktamar Hingga Kembalikan Tambang ke Negara
-
BNI Bersama BUMN Peduli Hadir Cepat Salurkan Bantuan Nyata bagi Warga Terdampak Bencana di Sumatra
-
Relawan BNI Bergabung dalam Aksi BUMN Peduli, Dukung Pemulihan Warga Terdampak Bencana di Aceh