Eks Wakapolri: Pengangkatan Tito Karnavian Sebagai Kapolri Adalah Kesalahan Fatal

Suara.com - Sebuah analisis pedas dan langka datang dari seorang mantan orang nomor dua di Kepolisian RI. Tanpa tedeng aling-aling, Komjen Pol (Purn) Oegroseno menyebut bahwa akar dari terseretnya institusi Polri ke dalam pusaran politik praktis bermula dari sebuah "kesalahan fatal" yang terjadi pada 2015: pengangkatan Jenderal Tito Karnavian sebagai Kapolri.

Bagi Oegroseno, keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat itu tidak hanya merusak tatanan senioritas yang telah lama dijaga, tetapi juga membuka kotak pandora yang membuat Polri rentan diintervensi dan kehilangan netralitasnya.

'Dosa Asal' 2015: Titik Mula Politisasi Polri

Oegroseno dengan tegas menunjuk satu momen spesifik sebagai titik awal kemunduran profesionalisme Polri. Baginya, semua berawal dari keputusan politik di level tertinggi yang mengabaikan tradisi dan tatanan internal.

"Saya melihat kan sejak 2015 lah ya, begitu Pak Jokowi jadi presiden memberhentikan Pak Sutarman jadi kapolri itu sudah salah fatal. Fatal," cetusnya dikutip dari Youtube Forum Keadilan TV.

Kesalahan fatal itu, menurutnya, berlanjut pada manuver yang belum pernah terjadi sebelumnya: melompati beberapa generasi angkatan untuk menaikkan seorang perwira yang jauh lebih junior ke kursi Tribrata 1 (TB1), sebutan untuk Kapolri.

"Naiknya Jenderal Tito Karnavian juga merupakan bagian dari kesalahan fatal itu," tegasnya.

Luka Senioritas: 'Perasaan Kita Enggak Bisa Nerima'

Oegroseno tidak segan-segan membuka luka lama di kalangan perwira tinggi saat itu. Ia menggambarkan betapa keputusan tersebut menciptakan guncangan psikologis dan rasa ketidakadilan yang mendalam di antara para senior yang kariernya tiba-tiba dilangkahi.

Baca Juga: Pastikan Lokasi Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan, Mendagri Kunjungi Wamena

"Iya kan bisa dilihat harusnya per angkatan ini kan ketahuan. Saya tingkat empat waktu di pendidikan akabri ini. Kemudian begitu kita sudah menjelang masa pensiun tinggal 2 3 tahun tinggal 1 tahun 2 tahun. Nah, yang jadi kapolrinya dulu tingkat satu nih beda 4 tahun," paparnya, menggambarkan jurang generasi yang menganga.

Dengan terus terang, ia menyuarakan perasaan para seniornya, "Itu perasaan kita enggak bisa nerima. Terus terang aja."

Ia pun mempertanyakan dasar meritokrasi yang digunakan untuk menjustifikasi lompatan karier tersebut. Baginya, dalam sebuah institusi dengan pendidikan dan pelatihan yang seragam, tidak ada prestasi individu yang bisa begitu luar biasa hingga membenarkan perusakan hierarki.

"Sekarang apa sih prestasi luar biasa Akabari ini Mas? Tidurnya sama-sama. Bangun pagi sama-sama. Makan pagi sama-sama. di kuliah sama-sama, pulang pergi kuliah sama-sama. Enggak ada yang enggak sama-sama," sindirnya.

Baginya, yang membedakan adalah seni kepemimpinan, sebuah kualitas intangible yang dinilai seiring berjalannya waktu, bukan melalui lompatan instan.

Terseret Terlalu Jauh dan Panggilan Kembali ke Khittah

Puncak dari kritik Oegroseno adalah bagaimana "kesalahan fatal" pada 2015 itu secara langsung menjadi pintu masuk bagi politisasi institusi Polri. Netralitas menjadi barang mahal ketika pimpinan tertinggi diangkat melalui jalur yang tidak konvensional, yang berpotensi menciptakan utang budi politik.

"Ini berawal dari tahun 2015 tadi itu. Polisi ditarik ke politik terlalu jauh," ungkapnya. "siapa yang bisa yang mengatakan bahwa oh ini tidak membantu kepala daerah yang dipilih dalam Pilkada gitu kan kelihatan ya," ujar Oegroseno.

Oleh karena itu, ia menyerukan panggilan yang mendesak agar Polri segera ditarik kembali ke relnya. Kembali menjadi institusi yang profesional, netral, dan mengabdi pada rakyat, bukan pada kepentingan pejabat atau kekuasaan.

"ini harus kembalikan lagi back to profesionalisme gitu loh. Tarik lagi ke sini. Jadi benar-benar netral polisi itu tribrata, abdi utama dari Indonesia dan bangsa ya kan," tegasnya.

Oegroseno menutup dengan sebuah pengingat keras tentang esensi tugas kepolisian, "Warga negara teladan daripada negara wajib menjaga ketertiban pribadi rakyat, bukan ketertiban pribadi pejabat. Enggak ada enggak ada ketentuan situ."