Setya Novanto atau Setnov resmi bebas dari Lapas Sukamiskin di Bandung, Jawa Barat usai mendapatkan program pembebasan bersyarat (PB).
Setya Novanto yang merupakan mantan Ketua DPR RI dipenjara karena kasus korupsi menerima PB dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Pembebasan bersyarat Setya Novanto diputuskan sejak Sabtu (16/8/2025).
Statusnya pun berubah dari narapidana menjadi klien pemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (Bapas) Bandung.
Setelah bebas bersyarat, Setnov akan mendapatkan bimbingan dari Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Bandung sampai tanggal 1 April 2029.
Perjalanan kasus korupsi KTP elektronik Setnov cukup panjang, namun, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan PK sehingga vonisnya pun dikorting menjadi 12 tahun dan 6 bulan penjara.
Berikut rangkuman perjalanan kasus korupsi Setya Novanto yang penuh drama hingga akhirnya bebas bersyarat.
1. Korupsi KTP Elektronik
Setya Novanto dinyatakan terbukti bersalah dalam kasus korupsi KTP elektronik pada 24 April 2018 oleh pengadilan tindak pidana korupsi.
Baca Juga: Setya Novanto Dapat Diskon Hukuman, Pegiat Antikorupsi Ingatkan Drama Fasilitas Mewah di Penjara
Kasus korupsi yang menjerat Setya Novanto itu merugikan negara hingga lebih dari Rp2,3 triliun.
Dalam vonis yang diterimanya mantan Ketua DPR dan Ketua Umum Golkar itu dijatuhi hukuman 15 tahun penjara.
Tak cuma itu saja, Setnov juga harus membayar denda Rp 500 juta dan hak politiknya dicabut selama lima tahun.
Perlu diketahui vonis yang dijatuhkan pada Setnov jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut hukuman penjara 16 tahun.
2. Mereka yang Terlibat Kasus Korupsi KTP Elektronik
Kasus korupsi Setya Novanto ini melibatkan sejumlah pejabat termasuk dua eks-pejabat Kementerian Dalam Negeri, yaitu Irman dan Sugiharto yang juga divonis bersalah.
Berita Terkait
-
Setya Novanto Dipenjara di Mana? Terpidana Kasus Korupsi e-KTP Bebas Bersyarat hingga 2029
-
Harusnya Bebas Murni Tahun 2029, Kenapa Setya Novanto Hirup Udara Bebas Tahun Ini?
-
Kekayaan Fantastis Setya Novanto: Terpidana Kasus Korupsi e-KTP, Bebas Bersyarat sampai 2029
-
Setya Novanto Bebas Bersyarat, Wajib Lapor Selama 4 Tahun ke Depan
-
Dapat 'Diskon' Hukuman, Setya Novanto akan Resmi Bebas, Menteri Imipas Sebut Alasan Ini
Terpopuler
Pilihan
-
AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
-
Buat Kaum dengan Upah Pas-pasan, Nabung dan Investasi Adalah Kemewahan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
Terkini
-
Mendagri Dukung Perpanjangan Dana Otsus Aceh dan Usulkan Kembali ke 2 Persen Akibat Dampak Bencana
-
Mensos Gus Ipul Pastikan Bansos Cair Minggu Ketiga April 2026, Dijamin Lebih Tepat Sasaran
-
Polemik Ceramah JK di UGM, GAMKI Ancam Lapor ke Polisi karena Dinilai Singgung Umat Kristen
-
Menteri Dody: Proyek Sekolah Rakyat di Surabaya Garapan Waskita Karya Progressnya Baik
-
Respons Kritik JK ke Pemerintahan Prabowo, Kaesang: Kita Butuh Suasana Tenang, Bukan Kegaduhan
-
Setelah Iran, AS Serang Kuba? Miguel Daz-Canel: Saya Siap Mati Demi Revolusi!
-
Dinilai Lebih Cepat dan Presisi, Bagaimana Teknologi AI BRIN Bantu Petakan Pesisir Pantura?
-
Diancam Trump Bakal Dikirim ke Neraka, Iran Siapkan 'Pusaran Maut' di Selat Hormuz
-
BMKG Rilis Peringatan Dini Hujan Ekstrem di Jabodetabek Hingga 17 April
-
Sindiran Telak Mark Carney ke Trump, Kanada Perkuat Gerakan Boikot Produk AS