Suara.com - Isu mengenai royalti lagu kebangsaan "Indonesia Raya" kembali mengemuka, mendorong keluarga besar penciptanya, Wage Rudolf (WR) Soepratman, untuk memberikan klarifikasi tegas.
Mereka menegaskan bahwa hak ekonomi atas lagu monumental tersebut telah sepenuhnya menjadi milik negara, namun di sisi lain, menyoroti nihilnya apresiasi atas karya-karya nasionalis lainnya dan mengajukan permohonan khusus kepada Presiden terpilih, Prabowo Subianto.
Melalui keterangan pers pada Rabu, Ketua Umum Yayasan WR Soepratman Meester Cornelis Jatinegara, Endang W.J Turk, meluruskan simpang siur yang ada.
Ia menyatakan bahwa klaim royalti atas lagu "Indonesia Raya" tidak berdasar karena haknya sudah lama diserahkan.
"Hak cipta lagu kebangsaan 'Indonesia Raya' telah diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Republik Indonesia tanpa syarat oleh empat orang ahli waris almarhum WR Soepratman," kata Endang.
Empat ahli waris yang dimaksud adalah Ny. Roekijem Soepratijah, Ny. Roekinah Soepratirah, Ny. Ngadini Soepratini, dan Ny. Gijem Soepratinah.
Proses penyerahan ini, menurut Endang yang merupakan cicit dari Ny. Ngadini, didasarkan pada dua surat keputusan penting dari Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan pada 25 Desember 1957 dan 14 Maret 1960.
Sebagai bentuk penghargaan, pemerintah saat itu memberikan hadiah sebesar Rp250.000 kepada para ahli waris. Jika dikonversi dengan nilai emas saat ini, angka tersebut diperkirakan setara dengan Rp6,4 miliar.
Bukan 'Indonesia Raya', Tapi Lagu Lain yang Dipertanyakan
Baca Juga: Carut-marut Royalti, Badai: Musik Indonesia Belum Merdeka di Rumah Sendiri
Fokus utama keluarga kini bukanlah pada lagu kebangsaan, melainkan pada lagu-lagu perjuangan lain karya WR Soepratman yang terus berkumandang di seluruh negeri tanpa adanya pengakuan atau apresiasi dalam bentuk apa pun kepada ahli waris.
Beberapa lagu yang dimaksud adalah "Ibu Kita Kartini", "Dari Barat Sampai ke Timur" (lebih dikenal sebagai "Dari Sabang Sampai Merauke”), "Pahlawan Merdeka", dan "Di Timur Matahari."
Lagu-lagu ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari narasi kebangsaan, dinyanyikan di sekolah hingga acara kenegaraan.
"Namun, keluarga ahli waris tidak pernah memperoleh bentuk apresiasi apa pun," tegas Endang.
Keluarga menegaskan bahwa mereka tidak menuntut royalti atau hak ekonomi dari pemakaian lagu-lagu tersebut. Permintaan mereka lebih bersifat fundamental, yakni pengakuan atas hak moral sang maestro dan pelestarian karyanya.
"Yang kami harapkan adalah pengakuan atas hak moral, berupa apresiasi kepada yayasan kami serta kepada Antea Putri Turk selaku Duta Yayasan agar ia dapat terus mengembangkan dan melestarikan karya buyutnya," jelas Endang.
Berita Terkait
Terpopuler
- Ratusan Honorer NTB Diberikan Tali Asih Rp3,5 Juta Usai Putus Kontrak
- Lupakan Aerox atau NMAX, Skutik Baru Yamaha Ini Punya Traksi dan Agresivitas Sempurna di Trek Basah
- Beredar Salinan Dokumen Danantara Sumberdaya Indonesia Perusahaan Swasta Bukan BUMN
- 5 Serum Penumbuh Rambut Terbaik untuk Rambut Menipis dan Area Botak
- Anggota DPR RI Mendadak Usul Bangun 1.000 Bioskop di Desa Pakai Dana APBN 2027
Pilihan
-
Cara Buka Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel dari HP, Tak Perlu Antre di Bank
-
Nathalie Holshcer Sebut Pengawal Pribadinya Ditembak Polisi, Minta Tanggung Jawab Polri
-
Modus Oknum Ustad di Lubuk Linggau Ajak Santri ke Kebun Sawit, Berujung Kasus Pencabulan
-
Bawa Bukti ke Istana, Purbaya 'Bongkar' 10 Perusahaan Sawit Manipulasi Harga Ekspor
-
Beredar Salinan Dokumen Danantara Sumberdaya Indonesia Perusahaan Swasta Bukan BUMN
Terkini
-
Terdakwa Militer Dituntut Ringan, Keluarga Kacab BRI Gugat Pasal Peradilan Koneksitas ke MK
-
Hujan Lebat Disertai Petir Ancam Akhir Pekan Warga Jakarta Selatan dan Timur Jelang Petang
-
Program MBG Serap 1,28 Juta Tenaga Kerja, Ribuan UMKM hingga Peternak Ikut Kecipratan
-
Jateng Genjot Investasi EBT dan Pengelolaan Sampah, Ahmad Luthfi Tawarkan ke Para Pengusaha Tiongkok
-
'Kan Bisa di-Google', Jimly Asshiddiqie Sindir Pansel yang Loloskan Hery Susanto
-
Pansel Dinilai Kecolongan Loloskan Hery Susanto Jadi Ketua Ombudsman
-
Studi Temukan Mikroplastik Menyusup ke Sperma dan Ketuban, Apa Dampaknya?
-
Momen Prabowo Mau Reshuffle Zulhas Gara-Gara Salah Kasih Info Nama Desa, Ternyata Cuma Guyon
-
Hindari Area Kuningan, Dishub DKI Terapkan Buka-Tutup Jalan Hingga 26 Mei 2026
-
Usai 9 WNI Dipulangkan, Wanda Hamidah Serukan Konvoi Lebih Besar ke Palestina