Suara.com - Upacara untuk memperingati kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 meninggalkan sejumlah cerita.
Banyak yang membanggakan dan menimbulkan haru, tetapi tak sedikit pula menuai pro kontra.
Salah satunya momen Dedi Mulyadi yang akrab disapa KDM (Kang Dedi Mulyadi) saat memimpin upacara sebagai Gubernur Jawa Barat.
Dedi Mulyadi tampak mengajak anak bungsunya, Hyang Sukma Ayu Mulyadi Putri atau biasa disapa Ni Hyang, yang berusia enam tahun.
Psikolog Lita Gading pun ikut mengomentari keputusan Dedi Mulyadi mengajak putrinya di upacara penurunan bendera.
"Di sini pro kontra. Katanya kenapa anak kecil dibawa-bawa membuat upacara tidak khidmat dan sebagainya," ujar Lita Gading melalui video di Instagram pribadinya pada Rabu, 20 Agustus 2025.
Dalam potongan video yang beredar, Ni Hyang terlihat tidak bisa diam bahkan salah satu alas kakinya lepas.
Namun saat petugas paskibraka melalukan serah terima baki bendera kepada Dedi Mulyadi, Ni Hyang sempat memberikan penghormatan dengan memposisikan kedua telapak tangan yang saling menempel di depan wajahnya.
Baca Juga: Merintih saat Diinjek Rakyatnya, Dedi Mulyadi: Ampun, Ternyata di Bawah Itu Tidak Enak Keinjek
Lita Gading sendiri mengaku kurang paham dengan larangan membawa anak kecil di upacara formal.
"Memang yang namanya anak kecil pada saat upacara bendera apalagi secara formal biasanya tidak diperkenankan hadir," tuturnya.
"Kalau nggak salah, zaman dulu, di bawah usia 12 tahun tidak boleh ada anak-anak di dalam upacara kenegaraan," sambung wanita kelahiran 1975 tersebut.
Kendati begitu, Lita Gading menduga peraturan saklek itu sudah berubah seiring berjalannya waktu.
Apalagi sebagaimana diketahui, Dedi Mulyadi berstatus duda sehingga perlu dimaklumi apabila mengajak putrinya ke mana pun.
"Kalau tidak ada larangan dalam Undang-undang atau peraturan, ya nggak masalah. Tinggal ditanya aja, ada nggak aturannya?" terang Lita Gading.
Selama Ni Hyang tidak mengganggu jalannya upacara, Lita Gading merasa warganet tak perlu membesar-besarkan kehadirannya.
"Toh anak ini juga khidmat. Sopan banget anak ini. Adabnya itu ada. Tadi saya lihat sandalnya ketinggalan, dia juga hormat. Itu sebuah adab," tegasnya.
Lita Gading lantas membandingkan sikap Ni Hyang dengan Ketua DPR RI, Puan Maharani.
Putri Megawati Soekaroputri tersebut juga viral karena kedapatan selfie saat petugas paskibraka mengambil baki bendera.
"Dibandingkan sama Ibu DPR itu. Lagi ada upacara bendera dia sibuk selfie sendiri. Apakah itu dibenarkan?" tanya Lita Gading.
Sebagai pemangku jabatan, terlebih usianya sebentar lagi akan genap 52 tahun, Puan Maharani dinilai harus lebih bisa menjaga sikap ketimbang Ni Hyang putri Dedi Mulyadi.
"Nah orang yang sudah tua, lalu dia punya jabatan penting di DPR, tapi tidak punya aturan adab," sindir Lita Gading.
"Pada saat upacara bendera resmi, di situ ada baki (bendera), dia sibuk selfie melihat handphone. Itu yang namanya nggak etis," tambahnya.
Terakhir, Lita Gading mengajak para followers-nya untuk fokus menilai adab orang dewasa yang punya jabatan penting, ketimbang menghakimi anak berusia enam tahun.
"Nilai sebuah adab adalah bagaimana seseorang berperilaku, bertutur kata, dan berinteraksi dengan orang lain, serta bagaimana mereka menghormati nilai-nilai dan norma yang berlaku di masyarakat atau dalam konteks tertentu," tulis Lita Gading di caption.
"Adab mencerminkan budi pekerti, kesopanan, dan tata krama seseorang. Setuju atau tidak?" pungkasnya.
Postingan Lita Gading membandingkan sikap Ni Hyang anak Dedi Mulyadi dengan Puan Maharani saat upacara ternyata menuai banyak reaksi setuju.
"Nah betul Bu, anak kecil aja punya adab, yang udah tua kurang bagus adabnya," komentar akun @astrid_sast***.
"Aku lebih setuju sama ucapannya ibu DR Lita," sahut akun @widiawati6***.
"Bu puan ketua DPR malah selfie foto sama video. La emang nggak ada yang bagian foto atau videoin. Kan bisa minta ke teknisi bagian itu. Malah sibuk sendiri. Ni Hyang itu masih kecil dan udah diajari sopan santun dan itu bagus," kata akun @fauzanob***.
Kontributor : Neressa Prahastiwi
Berita Terkait
-
Profil Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi
-
Terpopuler: Dicopot Dedi Mulyadi, Gaji Kepala Samsat Soekarno Hatta Segini Tapi Kekayaannya...
-
Kenapa Ida Hamidah Dicopot Dedi Mulyadi? Ini Kronologi Kasus Samsat Soekarno-Hatta
-
Terpopuler: Gaji Kepala Samsat yang Dicopot Dedi Mulyadi hingga Shio Paling Hoki
-
Dicopot Dedi Mulyadi Gegara KTP, Segini Fantastisnya Gaji Kepala Samsat Soekarno-Hatta!
Terpopuler
- Ogah Bayar Tarif Selat Hormuz ke Iran, Singapura: Ingat Selat Malaka Lebih Strategis!
- Harga Minyak Dunia Turun Drastis Usai Pengumuman Gencatan Senjata Perang Iran
- Dicopot Dedi Mulyadi Gegara KTP, Segini Fantastisnya Gaji Kepala Samsat Soekarno-Hatta!
- Intip Kekayaan Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi gara-gara Pajak
- 7 Tablet Rp2 Jutaan SIM Card Pengganti Laptop, Spek Tinggi Cocok Buat Editing Video
Pilihan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
-
Benjamin Netanyahu Resmi Diseret ke Pengadilan Duduk di Kursi Terdakwa
-
Biadab! Israel Bunuh Jurnalis Al Jazeera di Gaza pakai Serangan Drone
Terkini
-
KPK OTT di Tulungagung, Bupati Gatut Sunu Diamankan
-
Seskab Teddy Pastikan Indonesia Tidak Akan Tarik Pasukan dari UNIFIL
-
Lagi-lagi Singgung Iran, Ini Sesumbar Donald Trump Soal Pasokan Minyak
-
Kantor Kementerian PU Digeledah Kejati, Seskab Teddy: Silakan, Pemerintah Terbuka untuk Proses Hukum
-
Seskab Teddy: Presiden Prabowo Bakal ke Rusia Dalam Waktu Dekat
-
Pastikan Program Unggulan Presiden Berjalan, Mendagri Tinjau Program Perumahan Rakyat di Tomohon
-
Seskab Teddy Bantah Isu Indonesia Bakal 'Chaos': Itu Narasi Keliru!
-
Diversifikasi Pasar Belum Optimal, Indonesia Rentan Terseret Dampak Konflik Timur Tengah
-
Seskab Teddy Sebut Ada Fenomena Inflasi Pengamat: Beri Data Keliru, Picu Kecemasan
-
Kritik Wacana War Tiket Haji, Pakar UGM: Negara Seharusnya Beri Kesetaraan Bukan Ruang Kompetisi