Suara.com - Di tengah riuhnya suara rakyat yang mengeluhkan kenaikan harga kebutuhan pokok dan sulitnya mencari kerja, sebuah kabar kembali memanaskan jagat politik Indonesia.
Gaji dan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang angkanya fantastis, disebut-sebut bisa mencapai lebih dari Rp100 juta per bulan.
Angka ini sontak menjadi sorotan dan menuai kritik tajam, terutama dari generasi milenial dan anak muda yang semakin skeptis terhadap para wakilnya di Senayan.
Pertanyaan sederhana namun menusuk pun muncul: apakah angka tersebut pantas mereka terima, di saat kinerja mereka kerap menjadi sasaran empuk kritikan dan hujatan publik?
Menelisik Angka Fantastis di Kantong Wakil Rakyat
Berdasarkan berbagai sumber dan rincian yang beredar, pendapatan anggota DPR RI bukan hanya soal gaji pokok.
Justru, "kue" terbesar datang dari berbagai tunjangan yang melekat pada jabatan mereka.
Jika kita bedah, angkanya memang membuat kita mengelus dada.
Mari kita lihat rinciannya, yang jika ditotal, angkanya bisa membuat banyak orang, terutama para fresh graduate atau pekerja UMR, hanya bisa menarik napas panjang:
Baca Juga: Fathian Pujakesuma: Gaji DPR Besar, Tapi Modal Nyaleg Belum Tentu Balik
Gaji Pokok dan Tunjangan Melekat: Angkanya bervariasi tergantung jabatan, namun sudah berada di kisaran puluhan juta rupiah.
Tunjangan Kehormatan: Tambahan "penghargaan" atas status mereka sebagai pejabat negara.
Tunjangan Komunikasi Intensif: Dana untuk memastikan komunikasi mereka tidak terputus, meski terkadang aspirasi rakyat yang coba berkomunikasi justru tak tersambung.
Tunjangan Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Anggaran: Sebuah ironi, mengingat fungsi pengawasan ini yang seringkali dipertanyakan publik.
Bantuan Langganan Listrik dan Telepon.
Biaya Perjalanan Dinas: Pos yang paling sering menjadi sorotan karena potensi penyalahgunaannya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional