Suara.com - Generasi Z di Indonesia kian dihantui dilema di tengah derasnya arus informasi. Isu-isu besar silih berganti, sering kali menenggelamkan persoalan lain yang tak kalah penting.
Kebingungan memilah mana fakta, mana pengalihan, membuat anak muda merasa letih sekaligus rentan terseret dalam pusaran hoaks.
Hal ini disampaikan Ahmad, seorang mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dalam forum diskusi Bisnis Indonesia di Radio Republik Indonesia (RRI), Kamis (21/8/2025).
"Sebagai generasi Z, kami mengalami dilema. Informasi sangat masif, seringkali satu isu besar dipakai untuk menutupi isu lainnya. Bagaimana cara kami menanggapi ini?" ujar dia,
Ahmad mengungkapkan bagaimana generasi muda seringkali kesulitan membedakan mana informasi penting dan mana yang sekadar pengalihan isu.
Helena dari BBC Media Action langsung memvalidasi perasaan tersebut.
"Kebingungan itu nyata, dan itu adalah salah satu bukti kerentanan anak muda," ujarnya.
Menurutnya, kunci untuk bertahan adalah dengan membangun "disiplin" informasi.
"Literasi informasi itu bukan hanya dari atas ke bawah, tapi antara kita juga harus saling mengedukasi. Tanyakan, apa dampak dari informasi yang akan kamu bagikan?" tegas Helena.
Baca Juga: CEK FAKTA: Benarkah HIV Tidak Berbahaya dan ARV Hanya Propaganda?
Sementara itu, Adi Marsiela dari Koordinator Cek Fakta memberikan solusi praktis. Pertama, temukan dan dukung media yang tepercaya.
"Kalau mau konten berkualitas, dukung dengan berlangganan. Jurnalisme itu butuh biaya," katanya.
Kedua, manfaatkan teknologi untuk melawan teknologi. Ia memperkenalkan nomor WhatsApp Cek Fakta.
"Kalau dapat informasi meragukan, jangan langsung sebar. Teruskan dulu ke nomor itu. Nanti bot kami akan bantu cek," kata dia.
Bagi Gen Z yang merasa tenggelam, para pakar sepakat bahwa jangan pasrah. Membangun sikap kritis, memverifikasi sebelum membagikan, dan mendukung sumber berita yang kredibel adalah pelampung terbaik untuk selamat dari tsunami hoaks.
Reporter: Maylaffayza Adinda Hollaoena
Berita Terkait
-
Lawan Tsunami Hoaks, Kominfo Tegaskan Sanksi, Google Perkuat Literasi
-
CEK FAKTA: Benarkah Uang Hasil Korupsi Dibagikan Pemerintah untuk Pekerja Migran Indonesia?
-
Bukan Milenial atau Gen Z, Ternyata Generasi Ini yang Paling Siap Adopsi Mobil Listrik
-
CEK FAKTA: Benarkah HIV Tidak Berbahaya dan ARV Hanya Propaganda?
-
Kontroversi Sri Mulyani soal Gaji Pendidik: Antara Hoaks Beban Negara dan Kesejahteraan Guru & Dosen
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional